Sejarah Terbatas dalam Lokalitas, Memanjang dalam Waktu: Suatu Perbandingan

Sejarah Terbatas dalam Lokalitas, Memanjang dalam Waktu: Suatu Perbandingan

  Selasa, 12 February 2019 08:31   1

Syarif  Ibrahim Alqadrie 

Tulisan ini merupakan sebagian dari kata pengantar saya dalam biografi Mohammad Hoesni Thamrin,  ditulis oleh Prof Dr Yasmin Shahab, Dosen dan Peneliti Senior, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Indonesia (UI), Depok, Jakarta, berjudul ‘Mohammad Hoesni Thamrin: Merekam Prestasi Menguak Representasi. Buku tersebut dibedah secara internasional di UI 21 September 2018 lalu.  Tulisan ini sudah dilengkapi sesuai dengan saran dan kritik dari para peserta. 

Ada suatu pernyataan dalam dunia akademis, khususnya hubungan ilmu politik dengan sejarah: politik adalah sejarah masa kini dan sejarah ialah politik masa lalu. Pentingnya sejarah tidak dapat dikesampingkan, terutama setelah Soekarno, Presiden I  RI, pada 1965,  mengungkapkan bahwa sebagai bangsa besar kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (JASMERAH).

Kerisauan itu sedang kita rasakan dan tampaknya menjadi keprihatinan bangsa ini. Mengapa tidak? Penghargaan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap sejarah Indonesia sangat tidak obyektif. Itu lebih didasarkan pada kepentingan mereka. Kondisi seperti itu berjalan sampai sekarang. Namun, keputusan akhir dalam pengangkatan seseorang sebagai pahlawan didasarkan pada pertimbangan politik.

Kondisi seperti ini membuat seseorang atau kelompok dari kawasan tertentu tidak mudah untuk diangkat sebagai pahlawan. Padahal masyarakat dan ilmuwan dengan sejumlah publikasi mereka sudah menampilkan fakta dan realitas sejarah. Kesulitan ini tampaknya lebih berkaitan dengan kebijakan politik sempit sepihak individu pemimpin berkuasa berkaitan dengan penafsiran terhadap hakikat sejarah. 

Dari perspektif ini, ada kesan kuat bahwa sejarah, kata Lufti Aminudin (2016), dibuat oleh para pemenang, yaitu rezim berkuasa. Narasi sejarah tidak saja lebih berat sebelah tetapi juga bersifat lokal-terbatas. Pelaku sejarah yang dianggap sebagai tokoh yang dicintai oleh rakyatnya di kawasan setempat, bisa saja di caci maki seperti seorang penjahat bengis di tempat lain. 

Salah satu contoh konkret sejarah sebagai produk pemenang dari mereka yang berkuasa  adalah ketokohan Rohana Kudus (RK), Rahmah El Yunusiyah (REY) dari SumBar dan tokoh perempuan lainnya yang berjasa bagi RI. Namun, mereka tidak berhasil ditetapkan sebagai pahlawan nasional.  Sebaliknya, RA Kartini (RAK) dianggap memenuhi syarat menjadi pahlawan, hanya karena Pemerintah Kolonial ingin “mengukir” politik masa lampaunya sehingga perlu meninggalkan kesan “humanis.” 

Berbeda dari tiga tokoh di atas, kehadiran Mohammad Hoesni Thamrin (MHT), sebagai pahlawan nasional, membuktikan bahwa perjuangan orang-orang Betawi Jakarta khususnya para penulis sejarah lintas daerah (cross regional history), tidak sia-sia dalam menembus hambatan terbatasnya lokalitas, dan memanjang dalam waktu,  dalam kesejarahan, seperti diperlihatkan oleh Prof Yasmien Shahab.

 Contoh lain tentang  karakter memanjang dalam waktu (diachronic character) dari sejarah, tetapi mengandung keterbatasan dalam tempat (Rifkarani, Sejarah Sebagai Ilmu Pemikiran Sinkronis, Diakronis, dan Kausalitas, 2013) telah menempatkan Soekarno,  sebagai negarawan popular di Indonesia bahkan pada sebagian negara sedang berkembang (NSB).   Namun, oleh lawan politiknya, dia dianggap “etnosentrisme,”  “rasis” dan “gila” perang di Malaysia dan Singapura, dan dituduh “anarkhis,” yang menelantarkan rakyat.

Contoh berikutnya dari karakter tersebut adalah kasus Lambang Negara Garuda Pancasila (LNGP). Keberhasilan Sultan Hamid II Al-Qadrie (SHIIA)  menciptakan LNGP memiliki jasa tidak kecil terhadap negara dan bangsanya. Terlepas dari rasa pamrih  bagi dia dan keluarga besarnya, imbal balas jasa tidak menjadi motif utama dari apa yang dilakukannya. Namun, seandainya pemerintah pada saat itu dan penerusnya menetapkannya sebagai pahlawan, bukan hanya benda yang digagasnya, itu lebih dari wajar.  

Hal ini berbeda dari apa yang diterima oleh Wage  Rudolf Supratman (WRS) dalam menciptakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (LKIR). Lebih dari wajar bila negara R. I., di bawah Soekarno, menganugerahkan gelar ‘Pahlawan Nasional’ dan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada WRS ((Kepres No.16/SK/1971 tgl 20 Mei 1971 dan Kepres No.017/TK/1974 tgl 19 Juni 1974 ). Gubernur JaTim juga memberikan Piagam Penghargaan (1953). Bahkan, nama Wage R Supratman ditetapkan menjadi nama jalan diberbagai kota di Indonesia, Universitas di Surabaya dan nama Perguruan di Medan.

Karakter terbatasnya sejarah dalam lokalitas pada kasus LNGP, ditambah dengan pertimbangan politis sempit dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto, mengakibatkan SHIIA  diperlakukan belum sama dengan WRS baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun oleh sebagian masyarakat Indonesia di luar lokalitasnya. Namun, kekurangan dari keterbatas dalam faktor ini khususnya dalam kasus LNGP, jauh lebih kecil ketimbang unsur subyektivitas dalam pertimbangan politik atau politisasi sejarah (historical politisation). Karena itu, SHIIA lebih dari layak untuk memperoleh gelar pahlawan nasional.

Pada kasus LNGP ada kesan bahwa SHIIA mengalami proses pembunuhan karakter dalam Pemerintah ORLA, diteruskan ORBA. Itu disebabkan oleh dugaan “keterlibatan” SHIIA dalam tindakan “makar.” Padahal itu tidak benar. Pada 21-22 Desember 1949, Westerling, yang telah menyerbarkan teror pada beberapa tempat di Tanah Air, menawarkan penyerahan komando kepadanya. Namun SHIIA menolak tegas. Karena dia tahu Westerling adalah gembong Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pada saat hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. SHIIA tidak setuju dengan tindakan mantan anak buahnya itu, dan memukul Westerling.

Terhadap kesan pembunuhan karakter, sejumlah penulis mempertanyakan kebenaran SHIIA terlibat makar di Indonesia. Untuk memahami ini sebaiknya digunakan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan ini memerlukan bukti sejaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara obyektif Mahkamah Agung (MA) terhadap terdakwa SHlIA pada sidang 8 April 1953, lembaga tertinggi peradilan ini menegaskan bahwa tidak diperoleh bukti yang sah dan meyakinkan tentang kesalahan SHIIA atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam bagian “primer” dari surat tuntutan. Karena itu, MA membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut (Persadja,  Peristiwa Sultan Hamid II. Jakarta: Penerbit Djakarta. 1957). 

Hal itu tidak berbeda dari Peristiwa Sulawesi Selatan (SulSel).  Teror dan pembantaian terhadap rakyat dan para tokoh masyarakat tak berdosa di SulSel oleh Pasukan Khusus Belanda (Depot Speciale Troepen/DST) di Indonesia pimpinan Raymond Pierre Paul (RPP) Westerling, dibantu oleh pasukan Republik Maluku Selatan (RMS) dan beberapa mata-mata lokal, terjadi pada Desember 1946 s/d Februari 1947,  sama sekali tidak melibatkan SHIIA, bahkan ia tidak juga mengetahuinya. 

Ini sesuai dengan pengakuan  RPP Westerling pada sebuah televisi Belanda 15/8- 2012: "Saya bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan itu, dan bukan pasukan di bawah komando saya." kata Westerling. Ini menyusul pengakuan prajurit Joop Hueting. 

Peristiwa brutal itu justru berada di bawah perintah dua penjabat tinggi Belanda, LetJen. Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Kolonial Belanda di Indonesia Dr. Hubertus J. van Mook. Jadi pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian rakyat SulSel adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda. 

*) Direktur Indonesia Conflict Peace Study Network, Dosen IPDN dan Pendiri the Al-Qadrie Center.