Saya Hanya Ingin Membesarkan Anak

Saya Hanya Ingin Membesarkan Anak

  Kamis, 11 July 2019 11:52
MENANGIS: Korban pelecehan seksual Baiq Nuril meneteskan air mata saat jumpa pers di Media Centre DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7). DPR berharap agar Presiden Joko Widodo segera memberikan amnesti kepada Baiq Nuril atas kasus hukumnya. HENDRA EKA/JAWA POS

JAKARTA - Mantan tenaga honorer salah satu SMA di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril Maknun, tidak kuasa menahan tangis saat menceritakan kasus hukum yang tengah dihadapinya. Nuril memikirkan nasib anak-anaknya, jika dia menjalani hukuman penjara. Satu-satunya upaya bebas jerat hukum yang bisa diajukan Nuril adalah mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

Nuril datang ke DPR didampingi anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, pengacara Joko Jumadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram Nyanyu Ernawati. Hadir pula anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyusul hadir kemudian.

Berkali-kali Rieke Pitaloka tampak mencoba menenangkan Nuril, yang ketika berbicara sedikit langsung menangis terisak. Rieke yang memang menjadi pendamping Nuril sejak persidangan di Pengadilan Negeri Mataram 2017 lalu, itu berusaha menyemangati Nuril untuk kuat.

Sesekali Nuril berhenti bicara. Menangis sambil tetap berupaya untuk kuat. Amnesti merupakan upaya terakhir yang ditempuh Nuril, setelah upaya peninjauan kembali yang diajukannya ditolak Mahkamah Agung (MA).

PK ini memperkuat putusan kasasi MA pada 26 September 2018 yang menghukum Nuril enam bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Nuril dianggap bersalah karena merekam percakapan mesum seorang kepala sekolah berinisial M. Nuril pun dijerat Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Tidak berhenti saya sampaikan kepada teman-teman dan rekan media semua yang masih tetap mendukung saya," kata Nuril yang mengenakan jilbab biru dongker dan baju pink tua, itu. 

Nuril sebenarnya tidak ingin kasus yang tengah dihadapinya ini menjadi konsumsi publik. Sebab, dia tidak ingin anak-anaknya menyaksikannya menangis. "Karena bagaimanapun anak-anak saya pasti menonton dan saya tak ingin melihat ibunya menangis," ungkap Nuril.

Meski demikian, perjuangannya mendapatkan keadilan tidak surut. Nuril yakin kebenaran dan keadilan itu pasti akan terjadi. Dia tidak ingin ada lagi yang mengalami kasus sepertinya. "Saya tidak ingin bagaimana pedihnya meninggalkan anak anak walaupun hanya dua bulan tiga hari," kata Nuril. 

Dia mengakui dengan berat hati juga harus ke Jakarta meninggalkan anak-anak yang dalam kondisi seperti seharusnya ada dalam pelukannya. 

"Saya hanya rakyat kecil yang cuma ingin membesarkan anak-anak saya untuk mencapai cita-cita mereka. Hanya hanya itu keinginan saya," ungkap Nuril. 

Dia berharap presiden memberikan amnesti kepadanya, setelah mendapatkan pertimbangan DPR. Karena itu, dia memint DPR juga memberikan pertimbangan terbaik kalau presiden memintanya nanti. "Saya yakin perjuangan ini akan berakhir dengan baik," kata Nuril. 

Nyanyu Ernawati mengatakan apa yang menimpa Nuril berdampak besar kepada perkembangan anak-anaknya, terutama yang paling kecil. Menurut Nyanyu, saat proses penyelidikan dan penyidikan, Nuril terpaksa membawa anaknya bolak-balik ke kantor polisi. Ketika Nuril ditahan, anaknya yang masih balita tersebut tidak diperkenankan ikut ibunya. “Sementara sang suami tinggal di luar pulau. Betapa bingungnya, anak kecilnya mau dibawa ke mana,” ungkap Ernawati.

Dia berharap, perjuangan Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi berhasil, karena bagaimanapun perkara yang dialami ini berdampak beban psikologis kepada anak-anaknya. Sampai saat ini, kata Ernawati, anaknya hanya tahu bahwa ibunya sedang bersekolah. Bahkan, Ernawati mengatakan, dulu anak Nuril yang paling kecil pernah menulis surat kepada Presiden Jokowi agar ibunya tidak bersekolah lagi. “Karena anak sekecil itu tidak tahu bahwa ibunya ditahan. Jadi ditahan dianggap ibunya sedang bersekolah,” ungkap dia. 

Lebih lanjut Ernawati berharap, apa yang menimpa Nuril tidak terjadi lagi pada perempuan-perempuan di Indonesia. Dia berharap, perempuan yang mengalami kasus seperti Nuril tidak takut bersuara. 

Joko Jumadi mengatakan upaya hukum yang dilakukan Nuril sudah selesaikan ketika putusan PK dikeluarkan MA. "Kami masih berharap bahwa ada upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Baiq Nuril," kata Joko.

Dia menambahkan, untuk pengajuan grasi tidak bisa dilakukan. Sebab, dalam mengajukan grasi syaratnya harus mendapatkan vonis dua tahun penjara. Lantas bagaimana dengan PK kedua? Joko mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memang membatalkan ketentuan yang mengatur PK hanya boleh satu kali. Namun, ujar dia, pengaturan PK satu kali tidak hanya di KUHAP. Ada pula di UU Kehakiman dan MA. Bahkan, ujar dia, MA sudah mengeluarkan SEMA bahwa PK hanya boleh dilakukan sekali. Selain itu, lanjut Joko belum ada jaminan jika mereka mengajukan PK kedua akan diterima.

Dia mengatakan, proses yang dijalani Nuril sudah cukup panjang. Menurut dia, mungkin ada yang menganggap ini persoalan sepele karena hukumannya hanya enam bulan, tetapi Nuril menjalani masalah ini sudah lima tahun atau sejak 2014.

Nuril sudah merasakan harus wajib lapor. Dia mengatakan, setelah dua tahun berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan Nuril masuk tahanan. Kemudian, kata dia, pengadilan menangguhkan penahanan. PN Mataram membebaskan Nuril. Jaksa mengajukan kasasi, dan dimenangkan MA. Nuril kemudian mengajukan PK, yang akhirnya ditolak oleh MA. “Proses sudah lima tahun. Kami mengajukan PK pada 4 Januari 2019 ajukan, dan setelah enam bulan baru keluar,” kata Joko.

Dia tidak ingin putusan PK itu harus memperpanjang lagi penderitaan Nuril dan keluarganya. Opsi yang bisa ditempuh Nuril dengan cepat dan final adalah menggunakan hak presiden untuk memberikan amnesti. Dia menegaskan, sesuai UUD NRI 1945 amnesti yang diberikan presiden harus mendapatkan pertimbangan DPR. “Mudah-mudahan mendapatkan angin segar dari DPR,” katanya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima surat tersebut. Bambang mengatakan, kehadirannya ini bukan soal politis. "Kehadiran saya adalah bentuk rasa solidaritas kemanusiaan. Yang dibicarakan hari ini persoalan kemanusiaan," paparnya. 

Bamsoet, panggilan akrabnya yakin bahwa presiden sudah menerima informasi lengkap dari jajarannya terkait amnesti untuk Nuril. 

Dia pun mendorong presiden mempertimbangkan pemberian amnesti kepada Nuril dengan alasan kemanusiaan. "Kami mendorong beliau mempertimbangkan ini atas nama kemanusiaan," ungkap Bamsoet. (ody)