Sasar Reklame Jatuh Tempo

Sasar Reklame Jatuh Tempo

  Jumat, 18 May 2018 10:00
BAPENDA: Seorang pengendara sepeda motor melintasi kantor Bapenda Sintang di Jalan Merdeka, intansi tersebut kini mengetatkan pengawasan terhadap reklame.

Berita Terkait

SINTANG-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sintang tegas menertibkan reklame yang terpasang tapi sudah habis masa perizinannya. Penertiban  mengantisipasi kerugian daerah atas potensi pendapatan yang tidak dibayar.  

“Reklame jatuh tempo yang kami sasar,” kata kepala Bidang Keberatan dan Pengawasan Bapenda Sintang Bulyamin. 

Menurutnya pengawasan terhadap semua reklame yang terpasang dilakukan secara rutin. Pengecekan menyesuaikan dengan izin yang sudah diberikan. Masa pemasangannya  dipantau. Habis masa berlaku pemasangan,  tidak akan mendapatkan dispensasi. Kecuali perizinan diperpanjang dan membayar kewajiban pajak.

Bapenda bukan hanya memantau masa pemasangan reklame berizin. Namun untuk mengantisipasi pemasangan  reklame ilegal. Pelanggaran atas pemasangan reklame akan diambil tindakan. Tim pengawasan Bapenda yang langsung mengambil tindakan. Karena itu, tim rutin turun lapangan, supaya tidak kecolongan.

Menurut Bulyamin menjadi penegasan Bapenda adalah setiap reklame yang terpasang harus membayar pajak. Ia tidak menampik pemilik reklame banyak yang kucing-kucingan. Sengaja tidak menurunkan reklame padahal sudah habis masa izinnya. “Hanya awal dibayar. Saat terjaring pengawasan baru kembali diurus,” katanya.

Ia mengimbau pemasang reklame mematuhi ketentuan. Pemasangannya mengikuti masa izin yang diberikan. Penurunan paksa akan merugikan pemilik. Bahan reklame pasti akan rusak. Misal sobek akibat penertiban. “Kalau pemilik minta penurunan ditunda tidak bisa. Kecuali sudah mengurus segala perizinan di kantor,” katanya.

Ia menambahkan untuk lokasi pemasangan reklame di Sintang, sebagian ada yang dikelola  swasta. Antara lain di jalan Lintas Melawi. Namun, khusus untuk swasta papan reklame yang dikelola semua berukuran besar. “Pemasang tidak membayar ke kami kalau ingin memasang reklame. Tapi membayar ke vendor. Sementara vendor akan membayar pajaknya kepada pemerintah,” katanya.

Salah seorang masyarakat Sintang, Ahmad, menilai selayaknya pemasangan reklame maupun baliho agar diperketat. Bahkan dipandang layak dibatasi. Pasalnya wajah kota terkesan semrawut bila banyak reklame terpasang. Media promosi cukup banyak, dan supaya tidak semua mengandalkan reklame. “Harga pemasangan reklame harus dibuat tinggi,” katanya. (stm) 

Berita Terkait