Saat PNS Wajib Upacara Hari Lahir Pancasila di Tengah Persiapan Mudik

Saat PNS Wajib Upacara Hari Lahir Pancasila di Tengah Persiapan Mudik

  Minggu, 2 June 2019 09:40
DEMI TUGAS: Fitri Wikandari (tiga dari kiri) saat mengikuti latihan upacara Hari Lahir Pancasila di kantor BKN, Jakarta. FITRI WIKANDARI FOR JAWA POS

Berita Terkait

Harus Batalkan Tiket yang Sudah Dibeli Tiga Bulan Lalu

Karena tiket kereta terpaksa dibatalkan, ada yang harus ganti moda transportasi dengan harga tiga kali lipat. Badan Kepegawaian Negara telah mengingatkan, yang mangkir tak upacara hari ini bakal kena sanksi. 

Ferlynda P.-M. Hilmi S.-Agas P.H.-Folly A., Jakarta

SEBAGAI pelaksana protokol di Badan Kepegawaian Negara (BKN), salah satu tugas Fitri Wikandari adalah mengawal pelaksanaan upacara. Termasuk tentu saja pada peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini.

Tiket pulang ke Jogjakarta untuk keberangkatan 28 Mei itu dikantongi Fitri Wikandari sejak tiga bulan lalu. Lewat perjuangan yang tidak mudah.

Pelaksana protokol di Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu harus begadang untuk bisa mendapatkan tiket Kerea Api Senja Solo kelas bisnis seharga Rp 400 ribu tersebut. Setelah tiket berhasil dibeli, Wika, sapaan akrabnya, mengajukan cuti untuk 29 dan 31 Mei.

Semua berjalan lancar. Pengajuan cutinya disetujui pimpinannya. Wika pun bersiap mudik. Kebetulan, pada saat dia mudik, sedang ada kegiatan bersama keluarga di Jogjakarta.

Namun, kondisi mendadak berubah sekitar dua pekan lalu. Saat itu muncul kebijakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tetap diperingati dan dilakukan upacara seperti biasanya. Meskipun 1 Juni jatuh pada hari Sabtu dan di tengah puncak-puncaknya arus mudik.

Karena upacara wajib digelar di semua instansi, Wika mendapat kabar bahwa pengajuan cutinya dibatalkan. Sebab, sebagai protokol, dia bertugas menyukseskan upacara. ’’Berat sekali. Karena perjuangan mencari tiket sebelumnya sulit sekali,’’ katanya.

BKN memang sudah mengingatkan para PNS agar mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila hari ini. PNS yang mangkir terancam dijatuhi sanksi.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menuturkan, sanksi itu berupa pemotongan tunjangan kinerja. Potongannya 2 persen. Atasan dapat langsung memberikan hukuman sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah sudah memberikan kemudahan. PNS yang telanjur mudik bisa mengikuti upacara di kantor pemerintah daerah masing-masing.

Nanti, kata Ridwan, pegawai bisa mengisi formulir dan menyertakan foto saat mengikuti upacara. PNS juga harus mengisi tanda tangan absen dan diteken pejabat setempat.

’’Dikirimkan ke kepala unit kerja masing-masing. Lalu diunggah ke aplikasi SiPendekar yang kami miliki,’’ terangnya. Ridwan menegaskan, kepala unit kerja bertanggung jawab atas pegawainya.

Kebijakan tersebut didukung Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Pasalnya, hal itu akan memudahkan ASN menjalankan kewajiban di tengah masuknya momen mudik Lebaran. 

Ketua Korpri Zudan Arif Fakrullah menyatakan, kelonggaran yang sudah diberikan pemerintah harus dimanfaatkan ASN. Bagi ASN yang membolos, Zudan meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk tidak ragu memberikan sanksi kepada mereka. ’’Harus upacara,’’ tegasnya.

Persoalannya, tak sedikit PNS yang senasib dengan Wika: sudah merancang untuk mudik sebelum atau tepat pada hari ini. Tak sedikit yang menganggap hari ini sudah masuk bagian cuti bersama Idul Fitri. 

Wika mengaku bisa menerima kebijakan itu. Bagi dia, jika tetap memilih untuk cuti, rasanya seperti egois. Dia pun mengurus pembatalan tiket kereta. Dan, mendapat uang pengembalian Rp 270 ribu.

Saat melakukan pembatalan, dia melihat kondisi di stasiun cukup ramai. Wika memperkirakan banyak sejawatnya sesama PNS yang juga membatalkan tiket mudik untuk ikut upacara.

Sebagai gantinya, Wika yang suami dan anaknya berada Jogjakarta mudik dengan menggunakan pesawat. ’’Saya yakin sudah tidak ada tiket kereta,’’ katanya. 

Wika mendapatkan tiket pulang ke Jogjakarta hari ini setelah upacara. Harganya tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tiket kereta api yang sudah dia pesan. Sekitar Rp 1,2 juta. 

Iqbal Anas, kepala humas BPJS, lebih beruntung daripada Wika. Sedari awal dia justru sudah menghindari beli tiket sebelum tanggal 1 Juni. ’’Seperti tahun sebelumnya, pasti ada upacara Hari Kesaktian Pancasila,’’ tuturnya.

Iqbal, istri, dan keempat anak mereka baru akan mudik ke Jember, Jawa Timur, hari ini setelah mengikuti upacara. Tiket pesawat telah dia beli jauh-jauh hari sehingga mendapatkan harga wajar.

’’Upacaranya bentar aja kok. Setengah jam aja biasanya,’’ ungkapnya.

Kewajiban mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Kemudian diperkuat dengan surat edaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perihal pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni mendatang. Surat bernomor B.116/Ka.BPIP/05/2019 itu ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala BPIP Hariyono.

Zudan menambahkan, dirinya sudah mengajukan usul kepada PPK, baik menteri, gubernur, bupati, maupun wali kota, agar berkenan memberikan kelonggaran bagi PNS untuk mengikuti upacara di mana saja sesuai dengan lokasi mudik masing-masing. Yang terpenting, kata dia, esensinya semua PNS tetap mengikuti upacara yang menjadi simbol perekat dan pemersatu bangsa itu.

Ajeng Ayu Safitri, PNS Kementerian Keuangan, termasuk yang bakal mengikuti upacara tidak di kantor tempatnya bekerja. Melainkan di kampung halamannya di Semarang. Sebab, sejak Rabu lalu (29/5) dia memang telah pulang ke ibu kota Jawa Tengah tersebut. 

’’Iya, tetap ikut (upacara) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II, Jalan Imam Bonjol,’’ ujarnya.

Ajeng mendapat prioritas cuti kedua dari instansinya lantaran sudah memiliki tiket mudik. Pegawai yang keluarganya berada di daerah merupakan prioritas pertama. Sedangkan, yang mudik menggunakan kendaraan pribadi diminta untuk mengikuti upacara di kantor pusat.

’’Jadi, maksimal 30 persen dari subdit yang boleh cuti awal Lebaran dan akhir. Jadi, dibagi rata. Adil, hehehe,’’ terangnya.

Untuk mengikuti upacara di GKN Semarang, Ajeng harus mendaftar lebih dulu. Ada seorang temannya yang menjadi koordinator bagi pegawai Kemenkeu asal Semarang. Bersama teman-temannya, Ajeng mendaftar sejak Rabu (29/5).

Sebagai bukti mengikuti upacara, Ajeng wajib lapor dengan menyampaikan foto kepada atasannya. Dan juga, bukti absensi dari daftar hadir. (*/c5/oni/ttg)

Berita Terkait