Romy Jual Jabatan di Kemenag, KPK Bantah Menjebak

Romy Jual Jabatan di Kemenag, KPK Bantah Menjebak

  Minggu, 17 March 2019 09:12
DIPERIKSA: Ketum PPP yang juga anggota DPR, Rohmahurmuziy mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3). MIFTAHUL HAYAT/JAWAPOS

Berita Terkait

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy punya status baru: tersangka korupsi. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  yang karib disapa Rommy itu disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) pusat dan daerah.  

Rommy tidak sendiri menyandang status tersangka. KPK juga menetapkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan  Kepala Kantor (Kakan) Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Rommy disangka sebagai penerima suap dari Haris dan Muafaq.

 “Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama 2018 – 2019. KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan tiga tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (16/3).

Sebagai penerima, Syarif mengatakan bahwa Rommy dan kawan-kawan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan pemberi, Haris dan Muafaq, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.

 “Dalam perkara ini, diduga RMY bersama pihak Kemenag RI menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag yakni kepala kantor Kemenag Gresik, dan kepala kantor wilayah Kemenag Jatim,” papar  Syarif didampingi Jubir KPK Febri Diansyah.

Aksi suap menyuap ini terbongkar dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jatim, Jumat (15/3). Awalnya, KPK mengamankan enam orang dalam OTT tersebut. Yakni, Rommy, Haris, Muafaq, ANY alias Amin Nuryadin yang merupakan asisten Rommy, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP berinsial AHB, serta seorang supir inisial S. Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang Rp 156.758.000.

Syarif menjelaskan, Jumat (15/3) pukul 7.00, KPK mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi penyerahan uang oleh Muafaq kepada Rommy di Hotel Bumi, Surabaya. Sebelumnya, diduga terjadi penyerahan uang dari Haris  kepada Rommy melalui Amin Nuryadin (ANY). Setelah mengantongi bukti adanya penyerahan uang, KPK mengamankan Muafaq dan sopirnya, serta AHB di Hotel Bumi Surabaya sekitar pukul 7.25. KPK mengamankan uang Rp 17,7 juta dalam amplop putih dari tangan Muafaq.  

Tim kemudian mengamankan Amin yang diduga sudah memegang tas berisi uang Rp 50 juta. Selain itu, ada pula uang Rp 70.200.000 yang turut diamankan KPK dari Amin. Total dari tangan Amin, KPK mengamankan uang Rp 122.200.000.  Secara paralel, tim kemudian bergerak. Tim akhirnya mengamankan Rommy di hotel sekitar pukul 7.50. Sedangkan Haris turut diamankan KPK di kamar hotel. KPK menyita uang Rp 18,85 juta dari Haris. “Perlu kami sampaikan, ini rangkaian rentetan dari pemberian sebelumnya. Kemarin hanya sebagian kecil dari yang telah diterima,” kata Syarif.

Para pihak yang ditangkap dibawa ke Mapolda Jatim, untuk selanjutnya diterbangkan ke markas KPK di Jakarta. Sekitar pukul 17.00, lanjut Syarif, tim KPK mendatangi Kemenag di Jakarta. Tim kemudian menyegel ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Sekjen Kemenag Nur Kholis. Syarif mengatakan, Nur Kholis sempat datang ke KPK malam tadi untuk mengklarifikasi penyegelan. “Dilanjutkan proses klarifikasi sampai pukul 3.00 dini hari, Sabtu (16/3),” ujarnya.

Syarif menjelaskan, konstruksi perkara ini bermula ketika diumumkannya proses seleksi terbuka lelang jabatan calon pejabat pimpinan tinggi Kemenag pada akhir 2018. Dalam pengumuman yang dilakukan secara online di sebuah website resmi Kemenag, itu salah satu posisi yang akan diisi adalah posisi kakanwil Kemenag Jatim.

Menurut Syarif, selama proses seleksi terdapat beberapa nama pendaftar, salah satunya adalah Haris. Sedangkan Muafaq, kata dia, mendaftar untuk kepala kantor Kemenag Gresik. Nah, Syarif menjelaskan, diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muafaq, Haris dan Rommy serta beberapa pihak lainnya.

Dia menjelaskan, Muafaq dan Haris diduga menghubungi Rommy untuk mengurus agar lolos seleksi jabatan. “Pada 6 Februari 2019, HRS mendatangi rumah RMY, menyerahkan Rp 250 juta terkait seleksi jabatan, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat inilah diduga pemberian pertama terjadi,” ungkap Syarif.

Dia menambahkan, pertengahan Februari 2019, diterima informasi bahwa Haris tidak masuk dalam tiga nama yang akan diusulkan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Artinya, jelas Syarif, Haris tidak lulus seleksi. Menurut Syarif, Haris tidak lolos karena diduga pernah mendapat hukuman disiplin sebelumnya.

Nah, kata Syarif, dari sini diduga terjadi kerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi Kemenag. Lantas pada awal Maret 2019, Haris dilantik Menag Lukman menjadi kakanwil Kemenag Jatim. Selanjutnya, lanjut Syarif, sekitar 12 Maret 2019, Muafaq berkomunikasi dengan Haris untuk dipertemukan dengan Rommy. “Kemarin, Jumat 15 Maret 2019, MFQ, HRS dan AHB (caleg DPRD Gresik dari PPP) bertemu RMY terkait seleksi jabatan,” katanya.

Syarif mengatakan, KPK sudah menangani sejumlah korupsi terkait jabatan politik. Dalam penanganan itu, KPK sudah menjerat sedikitnya 70 anggota DPR, satu anggota DPD, 165 DPRD, 108 kepala daerah. “Jadi, setidaknya 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik atau orang yang dipilih oleh rakyat,” kata Syarif.

Dia menjelaskan, dugaan korupsi yang ditangani itu dilakukan oleh pelaku yang bekerja sama dengan pihak lain di kementerian, pemerintah daerah, maupun swasta. “Diperkirakan 60 persen  yang diproses KPK itu korupsi di sektor politik,” ujar Syarif. 

KPK sangat menyesalkan kembali terjadinya jual beli jabatan di kementerian, terlebih  di Kemenag yang seharusnya memberi contoh yang baik bagi instansi lain. Menurut Syarif, seharusnya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi kementerian bisa menutup peluang korupsi. “Apalagi, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama 2018-2019 diharapkan menutup ruang korupsi dan menjadi ajang persaingan aparatur sipil negara (ASN) dengan kompetensi terbaik untuk jabatan yang tepat sehingga dapat bekerja maksimal melayani rakyat,” ungkap Syarif.

 

KPK Bantah Jebak Rommy

 

 KPK membantah menjebak Rommy.  Syarif menyatakan tidak ada proses penjebakan yang dilakukan lembaga antikorupsi kepada anggota Komisi XI DPR itu. “Tidak ada sama sekali proses penjebakan,” tegas Syarif.

Lebih lanjut Syarif mengatakan bahwa kalau proses penjebakan, berarti ada orang KPK yang pura-pura atau menjebak Rommy. Menurut Syarif,  pertemuan itu adalah antara Rommy dan teman-temannya, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan  Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

 “Jadi, itu tidak ada (penjebakan). Pertemuan itu semua antara teman-teman beliau sendiri. HRS, MFQ dan RMY bertemu biasa, tetapi KPK bisa memantau berdasar laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK,” kata Syarif.

Dia menegaskan, apa yang dilakukan KPK adalah sebuah proses hukum biasa yang sebagaimana mestinya dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU Pemberantasan Tipikor dan UU KPK.

 “Kami khawatir jika praktik ini dilakukan terus menerus, terutama oleh pimpinan partai politik, dan ormas yang terafiliasi dengan politik yang menjual pengaruhnya dan menerima sejumlah uang,” ungkap Syarif.

Dalam kesempatan itu, Syarif juga menjelaskan isu adanya kegaduhan saat penangkapan Rommy di Hotel Bumi Surabaya. Syarif menjelaskan bahwa pada saat itu, KPK sudah sangat berhati-hati dan menyampaikan melalui teman Rommy agar tidak menimbulkan kegaduhan di restoran hotel tersebut.

KPK meminta Rommy keluar karena ingin bertemu. Hanya saja, kata Syarif, Rommy tidak menemui tim KPK, melainkan pergi ke tempat lagi. “Bukannya datang menemui, tetapi pergi. Itu juga salah satu bukti KPK tidak menjebak yang bersangkutan,” kata Syarif.

Rommy yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengisian jabatan di Kemenag meninggalkan gedung KPK, Sabtu (16/3). Mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye, kaca mata hitam, dan tangan diborgol, Rommy menunjukkan surat terbuka itu kepada wartawan. Ada sekitar tujuh  butir pernyataan yang ditulis tangan itu. Pada poin kedua, Rommy mengungkap merasa dijebak. 

“Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan, bahkan firasat pun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobi hotel yang sangat terbuka dan semua tahu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini menjadi petaka,” tulis Rommy.

Berikut petikan surat Rommy:

1. Saya ingin memulai dengan pepatah Arab: musibah yang menimpa suatu kaum akan menjadi manfaat dan faedah untuk kaum yang lain. 

2. Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan bahkan firasat pun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobi hotel yang sangat terbuka dan semua tahu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini menjadi petaka. 

3. Dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan bahkan bulan sebagaimana disampaikan penyelidik, bisa saja inilah risiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalisme-religius yang moderat.

4. Kejadian ini juga menunjukkan inilah risiko dan sulitnya menjadi salah satu public figure yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah.

5. Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia, saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Inilah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dan konstitusional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mohon doanya.

6. Kepada warga PPP di seluruh pelosok tanah air; rekan-rekan pengurus DPP DPW, DPC, PAC dan Ranting: saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh persepsi dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak ini. Jangan kendurkan perjuangan karena waktu menuju pemilu hanya tinggal hitungan hari. Saya sudah keliling nusantara dan meyakini PPP lebih dan mampu untuk  melewati ambang batas parlemen . Saya akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi, setelah bermusyawarah dengan rekan-rekan fungsionaris DPP dan DPW dalam keterbatasan komunikasi yang saya miliki saat ini.

 7. Kepada kakak, adik, keluarga besar terkhusus istri dan anakku tercinta, ayah mohon maaf yang sebesar-besarnga atas segala kesedihan, kerepotan dan perasaan yang kalian terima. Dengan seluruh perasaan ayah yang masih tersisa saat ini, dengan segala ketulusan ayah, mohon keyakinan kalian bahwa apa yang sesungguhnya terjadi tidaklah seperti yang tampak di media. Ikhlaskanlah takdir yang menimpa ayah sebagai pemimpin saat ini.

Anakku, permataku dan pembuat senyumku, engkau harus tetap belajar rajin karena UN sudah dekat. Tak usah kau pedulikan apa kata orang jika mereka membullymu, karena inilah risiko menjadi pemimpin politik seperti yang selalu ayah bilang. Ayah doakan semoga engkau tetap menjadi yang terbaik seperti biasanya di sekolahmu. Peluk cium ayahmu dari jauh yang selalu mencintaimu.

Istriku, belahan nyawaku, 

Engkaulah kekuatanku. Aku yakin kita terus saling menguatkan, menghadapi badai ini agar cepat berlalu. Aku merasakan begitu besarnya cinta dan kesungguhan serta pengorbanan mendampingiku. Terima kasih untuk terus memercayaiku. Karenanya izinkan aku untuk terus mencintaimu. Titip cium untuk anak kita setiap hari.(ody)
 

Berita Terkait