Ribuan Sertifikat Tiga Desa Diserahkan

Ribuan Sertifikat Tiga Desa Diserahkan

  Sabtu, 29 December 2018 09:28
SERAHKAN: Bupati saat meyerahkan Sertifikat tanah kepada warga penerima di Kantor Desa Amboyo Selatan, Jumat (28/12) lalu.

Berita Terkait

Program PTSL Lancar

NGABANG – Sebanyak 3.100 sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Landak kepada masyarakat di tiga desa yang ada di kabupaten itu. Ketiga desa tersebut yakni Desa Amboyo Selatan dan Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang dan Desa Anik Dingir, Kecamatan Menyuke.

Penyerahan sertifikat tanah PTSL itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa di halaman Kantor Desa Amboyo Selatan, Jumat (28/12). Menurut Bupati, program PTSL merupakan program yang sangat baik dan menyentuh masyarakat.

"Program PTSL ini mengurus tuntas pensertifikatan tanah milik masyarakat dalam satu desa. Makanya, jumlah sertifikat yang akan dibagikan itu, luar biasa banyaknya. Ini berarti pegawai BPN telah bekerja keras terus dari 2016, 2017 dan tahun 2018," ujar bupati saat memberikan arahannya.

Pada 2019 mendatang, Pemerintah RI menargetkan 9 juta bidang tanah yang mesti disertifikatkan. "Program ini merupakan kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Setelah bertahun-tahun Indonesia merdeka, baru ini diurus pengurusan sertifikat tanah," akunya.

Karolin menyadari, kepengurusan sertifikat tanah yang dilakukan sendiri oleh masyarakat dan memerlukan proses yang panjang. Akan tetapi masyarakat dapat mengurusnya dengan biaya terjangkau yakni sebesar Rp 250 ribu. “Kalau ada yang melebihi harga itu, lapor kepada Ibu Bupati untuk diambil tindakan," pinta bupati tegas.

Ia juga menjelaskan, program PTSL tersebut merupakan bagian dari reformasi Agraria. Pendistribusian hak terhadap tanah ini merupakan hal mendasar yang dilakukan oleh negara. Bagi Landak, hal ini merupakan hal yang sangat penting. “Sebab, kita termasuk kategori daerah miskin dan kita juga tidak punya hak atas tanah kita," katanya.

Bupati juga meminta masyarakat yang sudah mendapat sertifikat tanah program PTSL supaya bisa memanfaatkan sertifikat itu dengan baik. "Jangan dijual tanah kita yang sudah bersertifikat itu,” pintanya. Paling tidak sertifikat tanah itu bisa digadai ke Perbankan. Karena sertifikat ini merupakan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. “Makanya, Ibu Bupati sangat mendukung dan mengawasi bagaimana berjalannya proses PTSL itu. Sebab ini untuk rakyat saya," ungkapnya.

Kata bupati lagi, Pemkab Landak akan memberikan hibah sebesar Rp. 200 juta kepada Kantor Pertanahan Landak pada tahun depan untuk kelancaran operasional di instansi tersebut. Terutama yang berkaitan dengan proses sertifikat tanah. "Terserah dana hibah itu mau dibelikan untuk apa. Yang penting untuk kelancaran operasional Kantor Pertanahan Landak," ucap bupati.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Landak, Saumurdin mengatakan, ada 3.100 bidang sertifikat tanah yang akan diserahkan kepada masyarakat di tiga desa itu. Dengan luas Kabupaten Landak sebesar 825.197 Hektare yang terdiri dari 13 kecamatan dan 156 desa, perkiraan bidang tanah di Landak sebanyak 215.107 bidang. Sedangkan tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat sebanyak 86.228 bidang atau baru 40 persen di Landak.

Kemudian, bidang tanah yang sudah terpetakan sebanyak 46.795 bidang dan yang belum terdaftar kurang lebih sebanyak 128.879 bidang atau sekitar 60 persen. Pihaknya menargetkan pensertifikatan tanah berjumlah 18.800 bidang untuk tahun anggaran 2018 ini.

"Jumlah itu terdiri dari PTSL sebanyak 12 ribu bidang untuk 10 desa, redistribusi tanah sebanyak enam ribu bidang untuk delapan desa, konsolidasi tanah sebanyak 400 bidang untuk dua desa dan pensertifikatan melalui tanah petani sebanyak 400 bidang untuk dua desa," jelasnya ditemui usai acara.

Ditambahkan Saumurdin, dari 10 desa lokasi kegiatan PTSL tahun 2018 di Landak, Desa Amboyo Selatan ditetapkan sebagai desa lengkap. "Selain itu, pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2018 ini dapat kami selesaikan seratus persen sebanyak 12 ribu bidang," akunya.

Kemudian, untuk kegiatan diluar pensertifikatan yakni PTSL pengukuran sebanyak 1.600 bidang dan IP4T sebanyak 1000 bidang. "Untuk 2019, BPN Landak memperoleh target pensertifikatan tanah sebanyak 14.500 bidang. Rinciannya, melalui PTSL sebanyak 6.500 bidang dan redistribusi sebanyak 8 ribu bidang," terangnya.

Saumurdin tidak menampik jika ada hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tersebut. Hambatan utama itu seperti masih banyaknya masyarakat yang belum merintis dan belum memasang patok atau tanda batas tanahnya pada saat pelaksanaan pengukuran. Padahal, pada saat penyuluhan sudah disampaikan bahwa bidang tanah harus dirintis dan dipasang patok tanda batas.

Hambatan lainnya, masih banyak NIK yang tercantum pada KTP-el peserta PTSL belum tervalidasi di Kemendagri. "Oleh karena itu saya meminta kepada para pemilik tanah agar memasang dan memelihara patok atau tanda batas tanahnya masing-masing untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Maksimalkan penggarapan tanahnya secara efektif dan efisien agar lebih mensejahterakan para pemilik tanah," pintanya. (mif)

Berita Terkait