Ribuan Petani Ancam Duduki Kantor Kejari

Ribuan Petani Ancam Duduki Kantor Kejari

  Rabu, 20 January 2016 08:45
Sumber gambar dari www.kejari-pontianak.go.id

Berita Terkait

PONTIANAK - Masih tak kunjung jelasnya rencana eksekusi putusan mengenai pengembalian 1.535 sertifikat dan uang sebesar Rp7 miliar milik petani, mulai membuat berang. Petani mengancam, jika dalam waktu tujuh hari ke depan hak petani tak dikembalikan, maka petani mengancam akan menduduki Kantor Kejari Ketapang.Ketua Persatuan Petani Sawit Pir Trans Ketapang Supirman mengatakan sertifikat milik petani tersebut diserahkan kepada PT Benua Indah pada 2006 untuk peminjaman modal usaha, sesuai dengan perjanjian pinjaman sebesar per KK sesuai dengan pagu, mulai dari Rp13 juta sampai Rp20 juta lebih.

Petani setiap bulan harus membayar kredit, dengan pemotongan hasil panen sebesar 30 persen. "Setelah melalui proses hukum, tentu kami berharap agar hak-hak petani tersebut dikembalikan," kata Supirman di Pontianak, Selasa (19/1).Menurut dia, sertifikat tersebut sangat penting bagi petani karena itu merupakan hak petani yang diberikan pemerintah sebagai bukti kepemilikan lahan di 25 desa di enam kecamatan. "Kami khawatir, jika sertifikat ini tidak dikembalikan, kami tidak bisa mengikuti program pemerintah selanjutnya," ucapnya.

Maka dari itu, lanjut dia, petani akan sangat dirugikan jika sertifikat tersebut tidak dikembalikan, karena akan berdampak pada kesejahteraan petani. "Yang menjadi pertanyaan petani, kenapa kejaksaan masih mengaitkan permasalahan utang petani, yang tidak ada dijelaskan dalam putusan. Bicara soal utang, PT Benua Indah lebih banyak utangnya kepada petani, seperti pembayaran TBS yang tertunda selama empat bulan sebesar Rp116 miliar yang sampai hari ini belum dibayarkan," tuturnya.

Menurut dia, ada oknum kejaksaan selalu memberi alasan akan meminta petunjuk kepada atasannya persoalan untuk melakukan eksekusi putusan tersebut. "Setiap kali ketemu, oknum kejaksaan ini bilang akan menunggu petunjuk pimpinan. Berapa lama menunggu petunjuk itu," kesalnya. Dia menegaskan, petani memberi waktu dalam satu minggu ke depan, kejaksaan harus melaksanakan eksekusi. Jika memang tidak dilakukan, maka ribuan petani akan menduduki kantor Kejari Ketapang.

Sementara itu, Ketua Front Perjuangan Rakyat (FPR) Ketapang, Isa Anshari, mengatakan sampai saat ini, tidak ada dari pihak kejaksaan memberikan informasi untuk rencana melaksanakan eksekusi putusan tersebut. "Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalbar, karena berhasil menangkap dan memproses Budiono Tan," kata Isa.Menurut Isa, jangan sampai jerih payah Kapolda sia-sia dengan tertahannya ribuan sertifikat di Kejari Ketapang yang belum diserahkan kepada petani. "Kami pun berharap agar kasus TPPU dan kasus kredit investasi kecil dengan anggunan 2.866 sertifikat yang tertahan di Nank Mandiri dapat diselesaikan," ucapnya.

Front menegaskan, berkomitmen penuh mengawal kasus yang melibatkan Budiono Tan. "Saya meminta Kejari Ketapang untuk menghargai perjuangan petani yang bertahun-tahun berharap sertifikat dikembalikan, karena itu bukti kepemilikan yang sah," sambungnya.Isa memastikan setelah kembali ke Ketapang, ia bersama petani akan berkonsolidasi untuk mempersiapkan kekuatan untuk mendukung penuh gerakan dan perjuangan petani untuk mendapatkan hak-haknya."Front akan mempersiapkan kekuatan penuh untuk berjuang bersama petani," tegas Isa. (adg)

Berita Terkait