Reforma Agraria Harus Melibatkan Semua Sektor

Reforma Agraria Harus Melibatkan Semua Sektor

  Sabtu, 3 September 2016 10:59

Berita Terkait

PONTIANAK-Direktur Walhi Kalimantan Barat, Anton P. Widjaya melihat keseriusan pemerintah mengatasi kemiskinan pedesaan melalui kebijakan reforma agraria merupakan langkah baik. Agar kebijakan tersebut dapat berjalan, dibutuhkan kerjasama semua lintas lembaga. Dengan demikian kendala terputusnya mata rantai lembaga ketika menjalankan tugasnya dirasa dapat berjalan jika semua dilaksanakan.

“Kalau melihat keseriusan pemerintah, sesungguhnya apa yang jadi kekhawatiran masyarakat sipil itu sedikit banyak bisa diklarifikasi, artinya memang rencana reforma agraria yang akan menjadi program prioritas sejauh diskusi yang berjalan sudah sesuai dengan harapan yang kita mau,” ucapnya kepada Pontianak Post, Jumat kemarin.

Langkah pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pedesaan sejatinya harus dikawal seluruh masyarakat sipil di Kalimantan Barat. Menurut Anton ini merupakan momentum untuk mendorong memasukkan wilayah yang difasilitasi dan wilayah yang memang dianggap tidak diperhatikan negara ke depan bisa jadi prioritas dan diperhatikan.

Penyelamatan wilayah kelola rakyat dari ancaman pihak luar saat ini masih terjadi. Apabila miliki payung hukum yang legal melalui reforma agraria diharapkan tanah kelola masyarakat yang memang disitu sudah sumber kehidupan mereka menjadi aman. Selain itu mereka bekerja juga aman tanpa khawatir kedepan lahan mereka akan dirampas oleh investor.

Saat ini, sebagian besar masyarakat Kalbar yang miliki tanah selalu dihantui kekhawatiran seperti itu. Hal tersebut disebabkan adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sementara lanjutnya pemberian izin terkait dengan perkebunan dan segala macam tidak pernah menjadikan wilayah kelola masyarakat sebagai suatu yang harus mereka keluarkan izin di atas meja lalu diberikan tanpa mau tahu di wilayahnya ada kelola masyarakat atau terdapat hutan masyarakat yang dikelola secara bersama.(iza)

Berita Terkait