Realisasi Pajak Walet Minim

Realisasi Pajak Walet Minim

  Selasa, 10 April 2018 11:00
PAJAK WALET: Sebuah rumah walet di Jalan Major Alianyang berdiri di kawasan tak jauh dari perumahan warga, Senin(9/4). Pemerintah Kubu Raya bakal mengoptimalkan pendapatan pajak rumah walet. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

SUNGAI RAYA – Realisasi pendapatan dari pajak walet di Kubu Raya masih minim, padahal potensi pajak dari sektor ini cukup besar.  “Penagihan pajak atas sarang burung walet ini memang masih sulit dilakukan, angka target dan realisasinya masih minim, padahal potensinya besar,” kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kubu Raya, Supriaji kepada Pontianak Post, Senin (9/4). 

Sepanjang tahun 2017 kata Supriaji, pendapatan pajak walet ditargetkan sebesar Rp150 juta sedangkan realisasinya pada triwulan I tahun 2017 hanya Rp10,6 juta atau 7,1 persen. Pada tahun 2018 pendapatan pajak walet ditargetkan sebesar Rp655 juta. “Idealnya realisasi pendapatan pajak walet pada triwulan I berkisar 15 persen, namun capaiannya hanya sekitar 3,60 persen atau setara Rp21,6 juta,” ujarnya.   

Minimnya realisasi pendapatan pajak walet karen di lapangan, kata Supriaji lantaran pihaknya masih menemukan sejumah kendala. Dia menceritakan saat petugas pajak mendatangi rumah walet kali pertama, rumah tersebut berada dalam keadaan kosong, saat kali kedua kembali mendatangi tempat yang sama, si penjaga rumah walet mengaku, hanya bertugas menjaga rumah tersebut. “Ada penjaganya, tapi dia mengaku hanya sekedar bertugas menjaga, jadi tidak tahu dan mengaku tidak berwenang menjawab semua pertanyaan yang diutarakan petugas kami ini juga menjadi kendala,” kata Supriaji. 

Pesebaran rumah walet sendiri dinilai cukup banyak, tidak hanya di sekitar perkotaan bahkan kata Supriaji rumah walet di Kubu Raya juga banyak ditemukan hingga ke pelosok daerah 9 kecamatan di Kubu Raya.  “Tidak jarang terjadi pada petugas kita yang mendatangi rumah walet, kehabisan tenaga dulu, sementara belum tentu bisa mendapatkan atau memungut pajak walet, karena memang banyak kendala ditemukan di lapangan,” paparnya. 

Kalaupun ada rumah walet yang berhasil dipungut pajaknya, namun hasilnya belum sampai pada terget yang ditetapkan.  Semua kendala yang ditemui di lapangan tersebut, menurutnya menjadi tantangan bagi Supriaji.  Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak  walet saat ini BP2RD Kubu Raya sedang berencana merangkul pihak pemerintahan desa. 

“Baru-baru ini kami mulai meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk turut memungut pajak walet, agar hasilnya maksimal tentu upaya ini juga harus dibarengi dengan payung hukum seperti Perbup,” ungkapnya. 

Adanya perbup tersebut membuat pihak pemerintah desa bisa lebih leluasa turut menarik pajak walet sekaligus berperan sebagai perpanjangan dari BP2RD untuk memungut pajak walet di lapangan.  “Ini masih rencana kami, namun dalam beberapa kali berkunjung ke lapangan, rencana ini sudah kami sosialisasikan ke sejumlah kepala desa,” terangnya. 

Bahkan saat menggelar sosialisasi seperti di Desa Kubu belum lama ini, kata Supriaji pemerintah desa setempat juga mengusulkan agar pemungutan pajak walet bisa ditangani BUMDes yang ada di tingkat desa. Seperti diketahui saat ini sudah ada beberapa desa di Kubu Raya yang telah memiliki BUMdes. “Jika persiapannya sudah matang, rencananya BUMdes ini memang akan kami berdayakan untuk turut memungut pajak walet, jadi hasil pajak walet tersebut tidak hanya mendatangkan hasil bagi pemerintah daerah namun juga bisa memberikan konstribusi bagi BUMdes,” katanya.

Sebelum mengimplementasikan hal tersebut, Supriaji mengaku pihaknya memang harus menyiapkan payung hukum yang jelas termasuk sistem bagi hasilnya agar tidak menyalahi aturan.   

Supriaji mengakui potensi dan perkembangan sarang burung walet cukup besar di Kubu Raya, hal ini kata dia bisa dilihat dari mulai bertambahnya rumah walet yang tersebar di 9 kecamatan Kubu Raya. ”Hampir semua kecamatan secara umum saya lihat ada sarang burung walet, namun yang paling dominan itu ada di Kubu, Teluk Pakedai dan Terentang di kecamatan lain juga ada, namun yang paling banyak saya lihat di tiga kecamatan ini,” ucapnya. 

Secara terpisah Anggota Komisi II DPRD Kubu Raya, Muhammad Amri mengusulkan agar dinas terkait melakukan pendekatan secara persuasif untuk mengoptimalkan pendapatan pajak sarang burung walet.  Amri melihat, minimnya hasil pendapatan pajak walet ini karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak atas usaha yang dijalankan. 

“Makanya perlu pedekatan persuasif dan sosialiasi yang berkelanjutan dengan melibatkan sejumlah pihak  terkait mulai dari wajib pajak, pihak  desa, asosiasi pengusaha walet dan sejumlah pihak terkait lainnya, sehingga mereka bisa lebih sadar dan pro aktif untuk membayar pajak atas usaha walet yang mereka jalankan,” paparnya. 

Diperlukannya tim khusus untuk terus memberikan sosialisasi bagi para wajib pajak walet lantaran, hngga saat ini kata dia belum ada aturan atau sanksi yang jelas dari pemerintah daerah setempat mengenai wajib pajak yang tidak menjalankan tanggungjawabnya. “Karena belum ada aturan atau sanksi yang jelas, makanya diperlukan peningkatan kesadaran dari wajib pajak agar lebih pro aktif membayarkan pajaknya. Saya yakin dengan adanya sosialisasi yang berkesinambungan ditambah dengan adanya pedekatan persuasif  maka kesadaraan wajib pajak ini secara bertahap bisa meningkat,” pungkasnya. (ash) 

Berita Terkait