Ramai-ramai Soroti Rumah Sakit

Ramai-ramai Soroti Rumah Sakit

  Sabtu, 17 September 2016 11:11
TANDA TANGAN: Penandatangan Penetapan RABD Perubahan menjadi Perda dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (15/9) malam lalu di Gedung DPRD.

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Setelah melakukan pembahasan secara maraton selama sepekan, akhirnya eksekutif dan legislatif menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016. Raperda APBD-P yang diusulkan Bupati Kapuas Hulu AM Nasir pada 7 September lalu tersebut, disetujui DPRD pada Kamis (15/9) malam di Gedung DPRD.

 
Persutujuan itu sendiri disertai dengan usul saran dari fraksi-fraksi DPRD. Fraksi PPP misalnya, melalui juru bicara mereka, Samsudin, mengingatkan agar eksekutif segera menyelesaikan kontrak kerja yang ada, khususnya pada Dinas Pertanian. Di sisi lain mereka juga meminta agar pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Selain itu, partai pemenang pemilu dengan prolehan kursi terbanyak di DPRD Kapuas Hulu tersebut, juga meminta kegiatan pembangunan harus tepat sasaran dan sesuai harapan.

Berbeda Fraksi PPP, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Januar, meminta agar jajaran eksekutif melakukan optimalisasi anggaran pada ekonomi makro. Selanjutnya Fraksi PDIP, melalui Alexander Trifanto, meminta Bupati mendesak setiap SKPD agar segera menyelesaikan kontrak kerja mereka. Harapan dia kegiatan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat terlaksana, sesuai waktu yang ditetapkan sebelumnya, dalam kontrak.

Trifanto mengingatkan bahwa keuangan daerah Kapuas Hulu saat ini dalam kesulitan. Mereka menyarankan agar SKPD menggunakan anggaran seefisien mungkin. "Di Dinkes (Dinas Kesehatan) ada program pembangunan rumah sakit yang dianggarkan dalam perubahan Rp33 miliar dan relokasi Puskesmas Jongkong,” jelasnya.

Diharapkan dia agar pembangunan bisa tepat waktu. Karena, menurut dia, tahun anggaran masih tiga bulan, sehingga perlu komitmen semua pihak untuk menyelesaikannya.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, melalui Agustinus Kasmayani, juga menyoroti pembangunan RSUD. Menurutnya, pembangunan tidak mungkin selesai dalam waktu tiga bulan. Fraksi Partai Demokrat juga meminta Bupati agar mengevaluasi pekerjaan setiap SKPD, mengingat sudah masuk triwulan keempat. Kemudian mereka meminta agar hasil evaluasi dari Gubenur terhadap APBD-P 2016 disampaikan ke DPRD dalam kesempatan pertama.

Sementara Fraksi PKPI melalui Cosmas Priya Utama, menuturkan, dari kondisi keuangan saat ini, SKPD mesti mempertimbangkan program prioritas untuk lebih didahulukan. "Untuk dana reboisasi ke Pemerintah Pusat sebesar Rp8 miliaran lebih baik ditunda dulu," saran mereka.

Fraksi Gerindra dan Amanat Nasional melalui Hairudin meminta APBD-P tahun 2016 mesti dimanfaatkan sebaik mungkin. “Kami minta SKPD yang masih ada kegiatan proyek segera dikerjakan, karena hitungan minggu anggaran APBD 2016 selesai,” tegasnya.

Dia meminta Perbup tentang BLUD untuk RSUD Putussibau segera diproses, supaya bisa meningkatan pelayanan dan kapasitas tenaga medis. Demikian juga dengan Apotek Rakyat, diharapkan mereka agar tetap dipertahankan, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Terakhir Fraksi Kebangkitan Nasdem melalui juru bicara Nurjanah Aini, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan penutupan biaya utang jasa RSUD Putussibau. Menurutnya, tagihan Rumah Sakit Jiwa Singkawang dan kepentingan mendesak lainnya dalam APBD-P 2016 mesti diprioritaskan. Termasuk, disebutkan dia, mengenai pembayaran gaji ke-14 yang dibebankan Pemerintah Pusat kepada Pemda setempat. "Penyerapan anggaran SKPD mesti maksimal,” ucapnya.

Menjawab pendapat fraksi-fraksi tersebut, wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menuturkan, perlu pembelajaran dalam menyikapi keuangan daerah. Dia mengingatkan agar jangan sampai ada yang berkurang atau bertambah, tetapi hanya melakukan pergeseran.

Dia juga berharap agar serapan anggaran pada Dinas Pertanian yang minim tidak terjadi ke depannya. Demikian juga dengan SKPD lain, dia juga sependapat agar pembangunan daerah maksimal.

Anton, sapaan karibnya, juga mengatakan bahwa pemerintah sudah memutuskan bersama untuk menunda jasa kesehatan RSUD Putussibau. Untuk pembangunan RSUD diharapkan dia agar bisa terlaksana secara multiyears.

“Puskesmas Jongkong mungkin ditunda, tapi dilihat dulu kemungkinan relokasi," papar Wabup. Untuk rancangan APBD-P TA 2016 ini, dipastikan dia akan segera diserahkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.(aan)

 

 

Berita Terkait