Quo Vadis PNS Usia 50an (Kajian yang Kontroversi)

Quo Vadis PNS Usia 50an (Kajian yang Kontroversi)

  Selasa, 7 June 2016 09:04   1

Oleh : Suhaimi Har

GENCARNYA program dan terobosan-terobosan untuk mengefektifkan kinerja serta efisiensi anggaran belanja PNS yang dianggap cukup menguras APBD maupun APBN, berujung kepada lahirnya  program rasionalitas dan pemangkasan sejuta PNS, konon usai Lebaran 1437 H/2016  akan disosialisasikan dan diimplementasikan.

Program ini  sudah lama menjadi wacana, namun belum ada kepastian, karena ide ini muncul seperti terbangun dari tidur usai mimpi dramatis,  mimpinya bertemu PNS tua sudah bungkuk pakai tongkat  sedang jalan-jalan pagi dan ngobrol tentang masa pengabdiannya yang dijalani kurang beruntung karena Pak Tua ini ketika masa aktifnya jadi PNS  ragu mau berspekulasi pinjam dana segar di Koperasi, apa lagi ngeridit di Bank dia sangat takut. 

Beraninya hanya ikut arisan kantor dengan menyisihkan uang Kespeg itupun separuhnya saja, sisanya tetap tersimpan rapi dalam kaos kaki sepatu agar tidak diketahui “siapa-siapa.”  Hasil mimpi dramatis ini diaktualisasikan dalam bentuk peraturan katanya terobosan, katanya program strategis, katanya program seksi. Namanya   program rasionalitas PNS, yang selanjutnya dijadikan dasar pemangkasan sejuta PNS di Indonesia.

Seperti apa program seksi (rasionalitas PNS)  dimaksud ?. Ini juga belum jelas, belum ada regulasinya,  baru angan-angan. Katanya draf aturan tersebut tengah digodok oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tapi Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Herman Suryatman sudah memberikan bocoran halus, mengatakan (meskipun dalam keadaan digodok) draf  regulasi pemangkasan jumlah PNS itu diatur dalam peraturan menteri.

Kemudian Karo menambahkan secara nasional jumlah PNS sudah terlalu banyak dan dia berharap bulan Juli tahun ini aturan teknis itu bisa segera disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Selanjutnya pemangkasan jumlah PNS ditargetkan bulan Maret 2017.

Dari beberapa referensi yang saya baca ternyata kebijakan pemangkasan jumlah PNS berawal dari analisis jumlah PNS di Indonesia. Jadi bukan hasil mimpi dramatis tadi.  Maaf tadi penulis beranggapan  hasil dari mimpi dramatis dan faktor anggaran. Analisisnya dengan melihat dari perbandingan jumlah PNS secara keseluruhan dan jumlah penduduk Indonesia, terdapat 1,77 persen. 

Sementara itu analisis KemenPAN-RB  rasio ideal  jumlah PNS dengan populasi masyarakat adalah 1,5 persen, dan inilah yang menjadi dasar pemangkasan, jumlah PNS  yang saat ini mencapai 4,5 juta orang dinilai terlalu banyak  (bukan analisis dari mimpi dramatis). Akan tetapi, Ketua Komisi Aparatur Negara Sofyan Efendi mengingatkan, jumlah PNS belum mencapai 2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Pada hal idealnya 2 persen. Dia merujuk sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga negara-negara di Eropa dan Amerika.

Sofyan menambahkan “Jika jumlah pegawai dikurangi lagi, itu bahaya. Bisa buruk pada gerak pemerintah dan pelayanan kepada publik menjadi tidak optimal.” Selanjutnya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja ada sejumlah skenario yang digunakan untuk kriteria pemangkasan PNS, tapi skenarionya  tidak sama dengan  film “my Stupid BOSS”.

Salah satu skenario untuk kriteria pemangkasan adalah, menawarkan pensiun dini bagi PNS yang usianya di atas 50 tahun dan masa kerja lebih dari 10 tahun. Dengan asumsi rata-rata PNS pensiun 57 tahun, ini artinya masih ada tanggungan tujuh tahun saat PNS itu memilih pensiun dini, sebagai gantinya pemerintah membayar gaji pokok total selama tujuh tahun ke depan (tidak termasuk melunaskan utang di Bank maupun Koperasi), setelah itu PNSnya di rumah saja, alias pensiun.**  

*)PNS Pemprov Kalbar