Program Kemitraan Makin tak Jelas , Masyarakat Tagih Janji PT ABP

Program Kemitraan Makin tak Jelas , Masyarakat Tagih Janji PT ABP

  Selasa, 19 January 2016 10:40
Gambar dari Internet

SUNGAI MELAYU – Masyarakat Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, mempertanyakan plasma kemitraan yang dijanjikan oleh PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP). Pasalnya, masyarakat sudah lama menyerahkan lahan kepada perusahaan, namun hingga saat ini belum juga direalisasikan.

Selain menuntuk kejelasan realisasi program kemitraan ini, masyarakat juga meminta agar perusahaan merealisasikan program coprate social responsibility (CSR) yang selama ini belum teralisasi di desa tersebut. Padahal perusahaan ini sediri sudah beroperasi sejak beberapa tahun lalu.

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Joko, memastikan jika untuk program kemitraan, masyarakat sudah menyerahkan lahan kepada pihak perusahaan sejak 2011. Sementara untuk realisasinya, dia menyayangkan belum kunjung dilakukan oleh perusahaan. "Masyarakat sering bertanya kepada pihak desa, dan ini menjadi beban buat kami," katanya kemarin (17/1).

Beberapa kali pemerintahan Desa beserta para kepala dusun dan para ketua RT mendatangi perusahaan untuk mempertanyakan perihal tersebut. Namun, dia menyayangkan, hingga saat ini belum mendapatkan jawaban yang jelas. "Jawaban manajer kurang tahu, katanya dia baru," jelasnya.

Sementara terkait program CSR, diakui dia, pihak perusahaan juga belum memberikan kejelasan. Dia mempertanyakan apa dan kenapa, sehingga desa mereka tidak mendapatkan penyaluran program CSR dari perusahaan. "Masalah CRS katanya bukan dia yang menangani, tapi pihak lain," ungkapnya.Menurutnya, program kemitraan yang belum direalisasikan tentu merugikan masyarakat. Karena, diakui dia, hingga saat ini berapa hasil yang harus diterima masyarakat belum bisa didapat. "Lahan milik masyarakat sudah kita serahkan. Sementara sampai saat ini tak ada hasil yang diperoleh masyarakat," paparnya.

Selain merealisasikan plasma kemitraan, dipastikan dia jika masyarakat desa juga mengharapkan program CSR perusahaan terhadap desa mereka. Karena, menurut mereka, sejak 7 tahun keberadaan PT Arrtu di desanya, belum pernah sekali pun mendapatkan dana CSR. Dari penyalurahan CSR tersebut, dipastikan dia jika masyarakat sangat mengharapkan pembangunan jembatan penghubung antardesa, dengan lokasi perusahaan sekaligus ke Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap. "Ada lebih dari 50 warga kita kerja di PT Arrtu. Tiap hari mereka harus melewati jalur lain yang jaraknya belasan kilometer. Kalau ada jembatan mereka tinggal menyeberang dan sekitar 10 menit langsung sampai ke PT Arttu," ujar Joko.

Menurutnya, jika ada jembatan, diharapkan bisa terjalin kerja sama perekonomian dengan desa lain. "Jadi, adanya jembatan itu bukan hanya Desa Karya Mukti yang diuntungkan, tapi perusahaan dan warga lain pada umum juga diuntungkan," pungkasnya.Sementara itu, head Permit License PT Arttu Region Kalbar, Annes, mengatakan, terkait perealisasian plasma kemitraan sebagaimana tuntutan masyarakat, mereka tidak bisa merealisasikannya. Hal tersebut, menurut dia, disebabkan karena lahan yang diserahkan oleh masyarakat kepada PT ABP, ternyata menjadi izin lokasi milik PT SLA (BIG) yang saat ini menjadi PT Wahana Hijau Indah (WHI).

Annes menjelaskan, terjadi tumpang tindih izin antara dua perusahaan tersebut. Namun, karena PT SLA yang terlebih dahulu memegang izin, akhirnya, dia menambahkan, PT ABP melakukan overlap. "Awalnya memang benar lokasi itu menjadi HGU dan izin lokasi PT ABP, tetapi setelah dilakukan pemetaan, ternyata masuk ke dalam areal PT SLA (PT BIG Group)," katanya.

Karena tidak ingin bersengketa, dia menambahkan, jika pihak ABP kemudian meng-overlap lahan tersebut. "Oleh karena itu dikeluarkan atau overlap. Padahal sudah melakukan ganti rugi 170 hektare dan sudah ditanam 67,77 hektare. Kalau bicara rugi, ya kita rugi. Tapi, kita tidak mau ini menjadi permasalahan, jadi kami overlap," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, lahan yang di-overlap masuk ke dalam wilayah Desa Karya Mukti. Termasuk, menurut dia, lahan yang juga diserahkan masyarakat kepada pihak PT ABP. "Sementara yang dituntut oleh masyarakat Karya Mukti saat ini adalah lahan yang kami overlap tersebut," ujar Annes.Untuk itu, pihak perusahaan pun meminta kepada masyarakat untuk mempertanyakan hal tersebut kepada koperasi perkebunan. Karena menurutnya, pihak koperasi bisa menjelaskan duduk permasalahannya. "Ini sudah domainnya koperasi yang harus menyampaikan kepada anggotanya. Namun, jika ada lahan yang masuk ke areal izin kita, kami akan tetap diakomodir," paparnya.

Sementara terkait tuntutan masyarakat terhadap program CSR, Annes juga mengaku tidak bisa sepenuhnya menyalurkan CSR ke desa tersebut. Namun, pihaknya harus meratakan penyaluran CSR ke desa-desa lainnya yang ada di sekitar perusahaan. Namun, jika dikatakan tidak pernah menyalurkan CSR sama sekali, mereka secara tegas membantah hal tersebut."CSR pasti kita salurkan. Namun, untuk Desa Karya Mukti ini, karena lokasinya berada di luar izin lokasi kami, kami tidak sepenuhnya menyalurkan CSR ke desa itu. Namun tetap diakomodir jika ada usulan dari desa jika memang sesuai dengan prosedur," ungkapnya. (afi)