Pro Kontra Pengangkatan Guru Honor

Pro Kontra Pengangkatan Guru Honor

  Kamis, 10 January 2019 10:31
Kusyadi

Berita Terkait

SUNGAI RAYA- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kubu Raya, Kusyadi mendukung langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang melarang kepala sekolah untuk tidak mengangkat kembali guru honor di sekolah. Hal tersebut menurutnya sebagai antisipasi agar tak jadi keributan ke depannya.

Menurut Kusyadi, kalau diadakan pengangkatan guru honor oleh kepala sekolah bisa menimbulkan masalah kedepannya. Apalagi, lanjutnya pengangkatan menggunakan SK Kepala Sekolah tersebut tidak diakui oleh pemerintah.  

"Kita mengimbau kepala sekolah jangan mengangkat guru honor maupun kontrak di sekolah. Karena itu bisa menimbulkan masalah, misalnya pembayaran gaji," tutur Kusyadi, saat ditemui pada  (9/1) pagi.

Kusyadi menyambung, apalagi sekarang pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dimana dalam aturan tersebut sudah sangat jelas, tinggal bagaimana lagi pihak terkait menunggu petunjuk teknis (Juknis) dalam penerapan aturan tersebut. "Kalau sekarang masih mau ngangkat-ngangkat lagi, itu sama juga mencari masalah. Dan akan menambah beban," tutur Dia.

Kusyadi menambahkan, sebenarnya guru yang diangkat melalui SK Kepala Sekolah tidak masuk dalam kategori pegawai honor yang diakui oleh pemerintah. Karena menurutnya, yang dimaksud guru honor adalah yang datanya sudah masuk dalam data base Menpan RB.  "Selain itu disebut tenaga kontrak, tenaga honor yang kami akui sesuai dengan aturan adalah yang sudah ada dalam data base Menpan RB," jelasnya.

Terkait dengan alasan kekurangan guru, Kusyadi mengatakan harus terlebih dahulu membuat kajian secara matang. Dia menambahkan untuk ke depan, kekurangan tenaga guru tidak bisa dipahami dengan formasi saja, melainkan harus dikaitkan juga dengan kondisi kemampuan. 

"Kalau misal bicara formasi. Misalnya SD yang punya 6 kelas, bukan berarti harus punya 6 guru kelas. Artinya kalau misalnya satu sekolah jumlah siswanya 70 orang bukan berarti harus 6 guru kan," tutur dia.

Dia juga memberi masukan, sekolah bisa saja mengajukan kepada Pemda terkait hal tersebut. Hanya saja harus melalui kajian dan pemetaan melalui dinas terkait.

"Sekolah mengajukan kepada Dinas, dengan dipaparkan berapa guru dan murid yang ada. Dimana dari kajian dan pemetaan itu yang nantinya untuk bahan pengusulan formasi kepada pemerintah pusat," kata Kusyadi. 

Terpisah dari itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus menegaskan dirinya tidak sependapat dengan larangan tersebut. 

Menurut Frans, Mendikbud maupun pihak yang melarang sebenarnya tidak tahu-menahu kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dia menjelaskan pengangkatan guru honor melalui SK kepala sekolah, dikarenakan kondisi sekolah mengalami kekurangan guru. "Sekolah itu kekurangan Guru. Sekarang yang melarang itu ngajar saja di depan kelas biar mengetahui masalah sebenarnya," tutur dia. 

Menurutnya, terkait pengangkatan guru honor yang sudah terjadi tidak bisa semena-mena begitu saja menyalahkan kepala sekolah. Karena kekurangan tenaga pengajar merupakan efek dari moratorium CPNS yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ia juga melanjutkan, persolan ini harus dilihat secara utuh. 

Dari penilaian Frans maraknya pengangkatan honor oleh kepala sekolah karena memang hal itu sudah mendesak. "Kalau kita melarang mengangkat guru honor. Siapa yang mau mengajar di kelas," timpalnya.

Persoalan ini menurut dia tidak bisa dilihat dari sisi regulasi saja. Kalaupun aturan regulasi P3K tersebut sudah ada, namun itu baru wacana saja, yang secara output belum diketahui apakah bisa menjadi solusi atau tidak. 

Menurutnya,  larangan itu boleh saja diberlakukan, apabila persoalan kekurangan guru sudah benar-benar mampu diselesaikan. Dia juga percaya, para kepala sekolah sebenarnya tidak ingin mengangkat tenaga honor dan memahami pengangkatan itu akan menjadi beban untuk dana BOS. Namun keadaan yang memaksa kondisi tersebut untuk mengambil langkah mengatasi masalah kurangnya tenaga pengajar.

"Coba tanya kepala sekolah, pasti mereka jawab kami pun tidak mau ngangkat guru honor, tapi kalau ndak ada guru siapa mau ngajar," tutur Frans yang juga mantan guru ini.  

Selaku Kepala Dinas, dirinya memahami kondisi tersebut. Ia juga mengapresiasi keberanian Kepala Sekolah dalam bersikap untuk mengutamakan proses pembelajaran di sekolah. "Seharusnya kita terimakasih juga sama guru honor. Karena mereka digaji kecil tapi kerjanya melebihi yang sudah PNS," pungkasnya. (sig)

Berita Terkait