Prabowo Ajak Pendukung Tidak Anarkis

Prabowo Ajak Pendukung Tidak Anarkis

  Kamis, 23 May 2019 10:44
RICUH: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa di Jakarta, Rabu (22/5) malam.

Berita Terkait

JAKARTA – Aksi penolakan terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlangsung anarkis disesali banyak kalangan. Selain mengacaukan stabilitas keamanan, cara-cara itu bertolakbelakang dengan ruang yang sudah diberikan konstitusi.

Presiden Joko Widodo menyesali adanya kasus tersebut. Jokowi mengatakan, dirinya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama dan bekerjasama membangun negara. Namun di sisi lain, tidak akan memberikan toleransi kepada pihak manapun yang mencoba mengganggu keamanan dan persatuan.

“Terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, merusak NKRI,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (22/5). Oleh karenanya, kepada TNI dan Polri, Jokowi menginstruksikan untuk menindak tegas para perusuh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Jokowi kembali menegaskan, konstitusi sudah memberikan jalur bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Yakni dengan mengajukan gugatan melalui sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meyakini, sembilan hakim MK akan bekerja profesional dan memutus perkara sesuai fakta yang ada.

”Dan saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa pilpres itu ke MK,” imbuhnya.

Selain itu, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk menghormati momen bulan Ramadan yang penuh berkah dengan menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. “Kewajiban kita juga sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik,” tuturnya.

Terakhir, mantan Wali Kota Solo itu juga memastikan situasi masih terkendali. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam menjalankan aktivitas. “Saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan, kerukunan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” terangnya.

Presiden sendiri, kemarin menjalin komunikasi dengan dua pimpinan partai yang notabene berasal dari koalisi Prabowo – Sandi di Istana Kepresidenan, Bogor. Yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Usai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk menahan diri. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kesabaran dan dialog. Oleh karenanya, Zulhas mengajak pemerintah dan semua pihak untuk merespon hasil rekapitulasi dialog dan silaturahmi.

Kalaupun tidak ketemu, kata Zulhas, Demokrasi membuka ruang untuk membawa ketidaksepakatan ke lembaga yang berwenang menanganinya, yakni Mahkamah Konstitusi. “Nanti masing-masing tim bisa menjelaskan segala persoalan yang dia hadapi,” ujarnya.

PAN sendiri, kata dia, menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU terhadap Pileg dan Pilpres. Meski demikian, PAN mengajukan syarat untuk melakukan gugatan di 7 daerah pemilihan (Dapil) untuk Pileg.

Hal yang sama juga disampaikan AHY. Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua untuk menjaga suasana damai. Kalau pun ada kalangan yang belum puas, harus disalurkan melalui jalur konstituisonal. “Agar kita semua terhindar dari polemik yang bisa diperkeruh dengan aksi tidak konstitusional,” ujarnya.

SBY, kata AHY, mengapresiasi rencana Prabowo menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan ke MK. “Kami senang dengar Prabowo akan tempuh jalur konstitusional untuk gugat keberatan,” imbuhnya.

Sementara itu, meski aksi masa berdalih membela paslon 02, Prabowo Subianto mengaku tidak senang dengan demo anarkistis. Dia menilai peristiwa kekerasan yang terjadi sejak malam hingga menjelang subuh kemarin telah mencoreng martabat dan marwah bangsa.

”Tidak boleh terjadi lagi. Hindari kekerasan verbal yang dapat memprovokasi. Mari kita jaga agar rakyat tetap damai dan bergembira,” katanya saat ditemui di kediamannya, kawasan Kertanegara,

Prabowo mengimbau kepada para masyarakat pendukungnya yang akan menyampaikan aspirasinya untuk menghindari kekerasan fisik. Berlaku sopan dan santun. Hormati pejabat-pejabat hukum yang bertugas. ”Kami mendukung semua penggunaan hak konstitusional. Yang berakhlak, yang damai, dan tanpa kekerasan dalam perjuangan politik kebangsaan kita,” jelas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon menyatakan belum merencanakan agenda pertemuan Prabowo bertemu dengan Jokowi. ”Belum tahu kalau itu,” ucapnya saat ditemui di Kertanegara kemarin.

BPN saat ini sedang fokus untuk melancarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilihan presiden. Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, pihaknya sedang menyusun dan mempersiapkan berkas dokumen gugatan. Tim advokasi untuk mengawal proses ke MK sudah dibentuk. Di antaranya ada Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin.

“Kami akan mengirimkan berkas dokumen gugatan ke MK besok (hari ini), karena hari terakhir,” jelas Dahnil.

Terpisah, Wakil Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, melihat situasi politik sekarang ini diperlukan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. “Menurut saya penting, kalau Prabowo menemui Jokowi,” terang dia kemarin.

Dengan pertemuan itu, kata dia, masyarakat akan melihat, khususnya pendukung kedua paslon tersebut. Mereka akan ikut tenang jika melihat kedua tokoh itu bertemu. Silaturahmi antar tokoh sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa para elit tetap rukun walaupun bersaing pada Pilpres 2019.

Selain itu, kata dia, yang tak kalah pentingnya, para tokoh juga harus menahan diri dan tidak sembarang berbicara. Jangan menyampaikan pernyataan yang provokatif, karena itu akan memancing emosi masyarakat. Jadi, para elite harus berbicara yang santun dan memberikan ketenangan kepada masyarakat.

Masyarakat juga harus menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Mereka lebih baik fokus beribadah di bulan yang suci ini. Ramadan sebagai momen untuk beribadah dan introspeksi diri. Jangan sampai menghujat, apalagi melakukan anarkisme. Persatuan dan kesatuan harus diutamakan. Sekarang semua pihak harus menunggu proses hukum yang akan ditempuh lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Semua mekanisme sengketa sudah diatur sangat jelas dalam undang-undang. Jadi, serahkan lah sengketa pemilu ke MK.
 

Berita Terkait