Pra-Musrenbang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Pra-Musrenbang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

  Kamis, 21 March 2019 09:59
ARAHAN: Wakil Bupati Antonius L. Ain Pamero saat menghadiri Pra-Musrenbang di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, kemarin. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Usulan Musrenbang Hanya Belasan Persen di APBD 

 

PUTUSSIBAU – Usulan-usulan masyarakat yang terserap pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hanya digarap melalui belasan persen anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Antonius L. Ain Pamero, saat memberikan arahan pada Pra-Musrenbang sebagai bahan penyempurna Rencana Kerja Pejabat Daerah (Renja PD), kemarin (20/3) di Gedung DPRD. 

Dalam APBD ini, kata Anton, sapaan karibnya, sudah 50 persen teralokasi ke belanja pegawai. Kemudian, dia menambahkan, anggaran pendidikan minimal 20 persen, kesehatan (10 persen), serta alokasi dana desa yang juga tidak sedikit. Ini pos anggaran yang, menurut dia, sudah jadi syarat mutlak. “Tinggal belasan persen dana APBD yang dikelola untuk seluruh musrenbang. Untuk itu usulan yang sangat pentinglah yang kita utamakan,” timpalnya.

Karena APBD itu minim, ia tegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengupayakan program pembangunan dari APBN. “Masing-masing OPD kalau ada kunjungan ke pusat (Jakarta, Red), usulkan program yang daerah butuhkan ke kementerian terkait,” pungkasnya.

Dalam arahannya, Wabup mengatakan, dalam percepatan pencapaian visi-misi itu, semua OPD harus berfokus meningkatnya kualitas pelayanan publik, peningkatkan ekonomi sektor unggulan, meningkatkan kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat, menurunkan angka pengangguran, serta menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Anton yakin, fokus pembangunan daerah bisa tercapai bila semua OPD serius dan sinkron dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pra-Musrenbang ini diharapkan dia mampu memperhatikan hasil yang sudah disepakati dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan 2019. 

“Proses musrenbang selama ini sudah sesuai aturan. Mulai dari desa, (kemudian) kecamatan, dan kabupaten. Dalam pelaksanaan itu kita mulai dengan semua termasuk e-planing. Apa yang diusulkan tidak terlepas dari enam fokus pembangunan,” jelasnya. Dia menambahkan, program pembangunan harus sesuai dengan kemampuan APBD. Sebab itu, tak dipungkiri dia jika kemudian tidak semua usulan masyarakat dapat terprogramkan. “Satu kecamata usulkan lima skala prioritas kecamatan. Ini mungkin tidak semua dapat terakomodir,” katanya. (arf)

Berita Terkait