PP KSU Temui Ketua MPR RI

PP KSU Temui Ketua MPR RI

  Sabtu, 18 May 2019 11:39
Koordinasi ke Kemendagri: PPKSU, Ketua dan anggota Komisi 1 serta Sekretaris DPRD Sambas saat mendatangi Dirjen Otda Kemendagri.Istimewa

Berita Terkait

SAMBAS – Jika Pemerintah Kabupaten Sambas mendukung jadinya Kabupaten Sambas Utara. Persetujuan harus diberikan bersama dengan DPRD Kabupaten Sambas, karena ini menjadi syarat administrasi yang harus dipenuhi. “Panitia Pembentukan Kabupaten Sambas Utara PP-KSU) sangat berharap kepada Pemkab Sambas segera memberikan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sambas, karena ini akan menjadi syarat administratif yang harus dilalui untuk menjadikan KSU,” kata Ketua PP KSU, Misni Safari SP yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas.  Jika syarat administratif sudah terpenuhi, kemudian berkas disampaikan Kementerian Dalam Negeri, Selanjutnya melalui Dirjen Otonomi Baru akan membentuk tim independen untuk mengkaji dan menelaah proposal CDOB-KSU secara langsung ke lapangan terutama terkait kewilayahan dan jumlah penduduk, termasuk peta dasar kecamatan dan batas kecamatan dan kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, Misni juga memaparkan, pada Kamis (16/5). Dirinya yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sambas yang juga koordinator Komisi 1, bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Sambas, melakukan konsultasi komisi ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. “Konsultasi yang kami sampaikan, terkait aspirasi masyarakat ke DPRD mengenai rencana pembentukan Kabupaten Sambas Utara. Bersama dengan Ketua Komisi 1 saat itu diterima Nurbowo dari Dirjen Otda,” katanya.

Dalam penjelasannya, Pihak Dirjan Oda Kemendagri menjelaskan tahapan dan proses serta mekanisme pembentukan CDOB sesuai UU 23/2014 dan PP 78/2007. “Memang kami di Panitia PP KSU, masih menunggu PP terbaru sebagai turunan UU 23/2014, yaitu PP tentang  penataan daerah dan PP tentang design besar penataan daerah (desartada) yang sekarang sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan insyaAllah sudah 99 persen,” kata Misni.

Pembentukan daerah otonomi baru berdeda dengan UU 32/2004 dibanding dengan UU 23/2014. Dimana dalam UU 32/2004 pengusulan DOB langsung dengan UU sedangkan menurut UU 23,/2014 harus melalui kabupaten persiapan selama 3 tahun yang ditetapkan dengan PP. “Dalam kesempatan itu, Dirjen menyarankan segera didorong persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Sambas dan mendorong persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi sesuai Pasal 37 UU 23/2014,” katanya.

Terkait pengusulan CDOB itu bisa melalui dua mekanisme, yaitu top down dan buttom up. “CDOB-KSU yang berada di daerah perbatasan dengan negara Malaysia. Bisa saja pemerintah pusat menetapkan mekanisme top down karena terkait kepentingan strategis Nasional,” katanya.

PP KSU, juga sudah menyerahkan progres proposal CDOB-KSU ke Staf Ahli Ketua MPR-RI, Dr Muhammad Najib, setelah Ketua PPKSU menghadiri acara buka bersama di rumah dinas kediaman Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan di Kompleks perumahan pejabat tinggi negara Jalan Widhya Candra Jakarta. Panitia Pembentukan Kabupaten Sambas Utara, akan melaksanakan audiensi sekaligus penyerahan profil KSU dan permohonan persetujuan bersama DPRD Sambas dan Pemka Sambas tentang pembentukan KSU kepada pemkab Sambas, Senin (20/5) di Kantor Bupati Sambas.

Hal ini menjadi tindaklanjut atas aspirasi masyarakat di wilayah enam kecamatan, yang meliputi Jawai, Jawai Selatan, Tekarang, Teluk Keramat, Tangaran dan Paloh. Dalam kegiatan, PPKSU mengundang seluruh panitia pembentukan KSU, simpatisan dan sukarelawan serta pihak terkait lainnya.(fah)

Berita Terkait