Potensi Pemilih Ganda di Kalbar Capai 16.480, KPU Mesti Gelar Verifikasi

Potensi Pemilih Ganda di Kalbar Capai 16.480, KPU Mesti Gelar Verifikasi

  Kamis, 13 September 2018 10:00
Ilustrasi

Berita Terkait

Kami sampaikan ini potensi ganda ke KPU dan harus dilakukan verifikasi faktual. Ini sudah kami sampaikan ke KPU Kalbar saat dilakukan pencermatan bersama. 

Faisal Riza, Anggota Bawaslu Kalbar 

PONTIANAK - Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat merekomendasikan ke KPU Kalbar untuk melakukan verifikasi faktual terhadap potensi pemilih ganda di provinsi ini. Dari pencermatan yang dilakukan Bawaslu potensi pemilih ganda di Kalbar sebanyak 16.480 jiwa.

Potensi ganda itu didapat Bawaslu berdasarkan tiga elemen. Yakni nama, NIK dan tanggal lahir. “Kami sampaikan ini potensi ganda ke KPU dan harus dilakukan verifikasi faktual. Ini sudah kami sampaikan ke KPU Kalbar saat dilakukan pencermatan bersama,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Faisal Riza di Pontianak, kemarin. 

Faisal menambahkan, kesepakatan saat rapat pleno di tingkat pusat yakni dilakukan pencermatan bersama pada potensi pemilih ganda tersebut. Pencermatan itu melibatkan partai politik, bawaslu dan KPU. Pencermatan itu dilakukan itu ditingkat kabupaten/kota, baru kemudian berlanjut pada pleno di tingkat provinsi. 

Faisal menambahkan KPU bisa saja mencoret potensi pemilih ganda itu, namun dengan catatan jika tujuh elemennya sama. Tujuh elemen yang sama itu, nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga dan rukun warga. 

Sebaliknya potensi pemilih ganda dari temuan Bawaslu hanya tiga kesamaan. “KPU tidak berani mencoret langsung, karena hanya tiga elemen yang sama. Mereka hanya bisa melakukan verifikasi faktual,” jelas Faisal. 

“Saat ini sedang berlangsung, ada yang sudah dan ada yang belum. Mungkin ada yang tidak terkejar. Maunya kami semua potensi itu dilakukan verifikasi faktual, paling tidak lakukan sampling,” tambah Faisal.

Faisal memastikan pihaknya masih terus mengawasi secara berjenjang. Sebab hasil verifikasi faktual itu baru diketahui ketika dilakukan rapat pleno di tingkat provinsi. Rencana rapat pleno untuk perbaikan DPT itu dilakukan Jumat pekan ini. “Bisa jadi nanti akan ada yang ditemukan dalam rapat pleno,” ujar Faisal. 

Selain temuan potensi pemilih ganda, Bawaslu juga menemukan ada yang pemilih yang sudah meninggal namun masih masuk di dalam DPT. Bawaslu tetap merekomendasikan untuk dicoret di sistem informasi data pemilih. Temuan lainnya, jika ada yang belum terdaftar di DPT namun memenuhi syarat.

“Saya minta untuk direkomendasikan masuk ke DPT, apakah masuk dalam pengklasifikasian daftar pemilih khusus menjadi kewenangan KPU,” jelas Faisal.

Anggota KPU Kalbar Zainab menyatakan, KPU tidak bisa begitu saja mencoret potensi pemilih. Pencoretan itu mesti melihat pengklasifikasian data, yakni pada K1, K2, K3 atau K4.

“Jika itu K1, dan ada tujuh elemen yang sama maka bisa saja dicoret di Sidalih, tapi jika hanya tiga saja seperti K2, K3 dan K4, maka yang harus dilakukan adalah verifikasi faktual,” jelas Zainab.

Ia menambahkan bahwa KPU sudah menerima potensi pemilih ganda itu. Saat ini KPU masih melakukan tracking ulang terhadap terhadap data yang sudah diterima. “Penafsiran ganda itu agak berbeda, kami harus memastikan bahwa itu data yang benar setelah ditetapkan DPT. Data yang kami terima itu memang tiga bintang, yakni pada NIK, nama dan tanggal lahir, berbeda dengan dari partai politik itu hanya pada satu bintang saja, yakni NIK,” jelas Zainab. 

Zainab mencontohkan temuan potensi ganda di Kapuas Hulu yang terlihat ganjal. Satu nama yang diduga ganda, ternyata tidak setelah dilakukan tracking ulang. “Namanya di DPT kami tidak ganda, tapi didata yang disampaikan teman-teman parpol bisa ganda hingga 108 kali. Ini yang terlihat aneh,” jelas Zainab.

Sebaliknya, lanjut Zainab, jika itu merupakan data yang disampaikan Bawaslu, KPU sudah melakukan pencermatan bersama. Zainab pun menegaskan bahwa KPU tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu.

KPU masih harus melakukan tracking ulang untuk memperjelas penafsiran temuan potensi pemilih ganda. Baik temuan dari partai politik dan Bawaslu disandingkan dengan Daftar Penduduk, Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“Saat ini teman-teman di kabupaten/kota sudah melakukan pencermatan bersama partai politik dan Bawaslu. Pastinya bahwa DP4 itu menjadi rujukan kami,” jelas Zainab. Oleh karena itu, lanjut Zainab untuk mendapat kepastian potensi pemilih itu masih harus menunggu rapat pleno penetapan DPT hasil perbaikan (DPT-HP).

Pencermatan temuan potensi pemilih ganda salah satunya dilakukan oleh KPU Sintang. Di kabupaten ini terdeteksi ada 2.701 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terindikasi ganda. “Memang ada DPT ganda. Pantauan beberapa pihak baik parpol maupun Bawaslu ada 151 DPT ganda, namun hasil pencermatan kami jauh lebih besar, yakni sebanyak 2701,” ungkap Anggota KPU Sintang, Sutami, Rabu (12/9).

Dia menjelaskan, permasalahan tersebut dikarenakan adanya penginputan yang dilakukan lebih dari satu kali. Hal itu terjadi karena sejumlah hal, misalnya ada pemilih yang pindah alamat.

“Ada juga yang pindah daerah, yang mana di daerah lamanya sudah terdata, daerah baru tempat tinggalnya juga begitu,” katanya.

Anggota DPRD Kalimantan Barat Maskendari menilai temuan potensi pemilih ganda bukan persoalan yang timbul saat ini saja. Hal itu, menurutnya sebagai gambaran bahwa kinerja KPU belum optimal dalam menetapkan daftar pemilih tetap.

“Artinya belum baik, seharusnya dengan sistem yang sudah ada itu tidak ada lagi potensi pemilih ganda lagi,” kata Maskendari.

Menurutnya persoalan seperti ini seharusnya tidak ada lagi. Sebab sudah terbangun sistem yang tentu bisa membuat kinerja KPU dalam menetapkan daftar pemilih bisa lebih baik. “Seharusnya bisa lebih baik dan beres, karena rangkian tahapannya sudah dijalankan. Data dari pemerintah, kemudian dimuktahirkan, lalu verifikasi dan kemudian coklit. Seharusnya tidak ada lagi persoalan itu,” sesal Maskendari. Oleh karena itu, ia meminta KPU untuk lebih mengoptimalkan kembali kinerjanya. 

Kendati demikian, Maskendari meminta masyarakat ikut membantu KPU. Caranya dengan mengecek namanya masing pada DPT yang sudah diumumkan KPU. 

Sementara itu anggota KPU Sekadau, Marikun mengatakan tracking sudah dilakukan dan tidak ditemukan kegandaan. Kendati begitu KPU tetap mendapat masukan dari Bawaslu bahwa ada 19 nama yang sudah meninggal dan masuk di dalam DPT.

“Kami langsung TMS-kan (tidak memenuhi syarat_red), nama-nama yang sudah meninggal dan tidak masuk di dalam DPT,” kata Marikun. 

Selain itu, rekomendasi yang diberikan Bawaslu yakni adanya masyarakat biasa yang berswasta beralih status. “Ada dua, satu TNI dan Polri yang masuk di dalam DPT, kami langsung hapus karena mereka tidak punya hak pilih. Pencermatan itu sudah ditandatangani bersama,” pungkasnya. (mse)

 

Berita Terkait