Politik Uang Picu Korupsi

Politik Uang Picu Korupsi

  Sabtu, 3 September 2016 09:58
PILKADES: Salah satau kegiatan pemungutan suara pada Pilkades 27 Agustus 2016 lalu.

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Sejumlah temuan tentang indikasi politik uang yang dilakukan calon kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, 27 Agustus lalu, sudah diadukan ke Panitia Pilkades tingkat kecamatan dan kabupaten. Pengaduan-pengaduan itu sudah diproses sesuai tingkatan, terlepas bisa dibuktikan atau tidaknya sejumlah kepala desa (kades) aktif menilai politik uang memicu korupsi keuangan desa.

 
Mengingat gaji kepala desa masih sangat minim, demikian juga dengan pengelolaan keuangan desa sudah sangat ketat pengawasannya. Jadi tidak heran banyak petahana kades yang mencalonkan diri tidak menang, karena dia tidak berani bermain ‘uang’ saat Pilkades. “Saya termasuk orang yang ragu kalau ada calon kades mainkan politik uang,” papar Agustinus, kepala Desa Bati, Jumat (2/9) kemarin.

Menurut Agustinus, kades yang melakukan politik uang pada Pilkades lalu, tergolong berani, karena jika dihitung dengan penghasilan kades. Baik dari gaji maupun tunjangan sangat kecil. Sementara, jika ingin bermain terhadap anggaran desa juga sangat sulit. “Sekarang pelaporan keuangan desa itu sudah sangat detail. Pengawasan juga berlapis-lapis, apalagi BPK dan BPKP yang meriksa,” paparnya.

Dikatakannya, jika calon kades mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak, apalagi sampai mencapai Rp50 juta – Rp100 juta, mendorong terjadinya korupsi anggaran desa. Karena, dijelaskan dia, selama enam tahun menjabat sebagai kades, sulit mendapatkan uang tunai sebanyak itu. “Kalau gaji cukup untuk makan. Apalagi gaji yang diterima oleh para kepala desa, 3 – 4 bulan sekali,” papar pria asal Sintang ini.

Bodeng mengatakan, kades yang melakukan politik uang merupakan keputusan yang berani. Karena, menurut dia, tak mudah untuk mengembalikan uang yang sudah digunakan tersebut. Dikatakannya, banyak petahana kades yang tidak terpilih lagi, bukan karena dia tak bagus di masyarakat selama memimpin. Tetapi karena kades itu tahu kalau penghasilan kades minim, jadi ia tak mau melakukan politik uang.

“Dari segi kepemimpinan banyak yang  bagus, tetapi tidak terpilih,” ucapnya. Lebih rinci Agustinus menjelaskan jika gaji kades mencapai Rp2.250.000 ditambah tunjangan Rp400 ribu. Sedangkan gaji sekretaris desa (Sekdes), diungkapkan dia, Rp1.750.000 ditambah tunjangan Rp350 ribu. Sementara gaji dan tunjangan kepala urusan dan kepala dusun, menurut dia, sebesar Rp1.350.000 ditambah tunjangan Rp300 ribu. “Uang itu kami terima tidak setiap bulan,” jelasnya.(aan)

 

 

Berita Terkait