Politik Uang jadi Atensi Serius

Politik Uang jadi Atensi Serius

  Minggu, 14 April 2019 09:48
PEMERIKSAAN PASUKAN: Kapolda Kalbar Irjend Pol Didi Haryono melakukan pemeriksaan pasukan dalam apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemilu 2019, di Lapangan Januraga Mapolda Kalbar, Sabtu (13/4). HUMAS POLDA KALBAR

Berita Terkait

PONTIANAK – Jika seseorang kedapatan melakukan praktik politik uang, sanksi tegas menunggunya, baik sebagai pemilih maupun yang terpilih. Ancamannya bisa berupa pencoretan dari daftar pemilih tetap (DPT) bagi pemilih, kemudian yang terpilih akan dianulir meskipun sudah dilantik. Hal tersebut ditegaskan Ruhermansyah, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar.

“Sebelumnya di Kalbar sudah ada beberapa kasus terkait poltik uang ini terungkap. Sanksinya adalah yang terpilih maupun pemilih. Hukumannya, yang terpilih dianulir, sedangkan yang memilih didiskualifikasi dari DPT,” ujar Ruhermansyah di sela-sela kehadirannya pada apel Pergeseran Pasukan (Serpas) Pengamanan Pemilu 2019 di Lapangan Jananuraga Mapolda Kalbar, Sabtu (13/4). 

Dipastikan Ruhermansyah, selama masa tenang, 14 – 16 April, mereka akan melakukan kegiatan bernama patroli pengawasan secara mandiri. Dalam kegiatan tersebut, mereka dibantu stakeholder terkait, demi menjaga masa tenang ini. Tujuannya mereka ingin melakukan upaya pencegahan terhadap potensi yang mengarah pada pelanggaran. “Pelanggaran dapat berupa kampanye di luar jadwal, politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan gangguan-gangguan keamanan lainnya,” katanya.

Dia mengatakan salah satu yang wajib disorot adalah menyoal politik uang yang memang kerap menjadi momok di setiap pengadaan Pemilu. Maka dari itu, salah satu yang akan dilakukan mereka adalah mengawasi saat masa tenang. Karena waktu ini, diakui dia, adalah paling rentan terjadi politik uang.

“Kita akan kuatkan metode pengawasan langsung dengan metode patroli keliling. Selain itu kita juga kepada tim pemantau Pemilu untuk melakukan patroli mandiri, kemudian kita juga lakukan pengawasan koordinatif dengan stakeholder terkait guna oenyampaian informasi-informasi jika adanya politik uang,” timpalnya.

Selain patroli lokasi, pihaknya juga akan melakukan patroli digital yang meliputi media sosial. Jika diketahui adanya pelanggaran, seperti kampanye di luar jadwal di masa tenang meskipun melalui media sosial, juga akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk medsos bisa diberitahukan ke akun resmi facebook Bawaslu, jika adanya dugaan pelanggaran. Sampaikan informasinya kepada kami, tunjukkan bukti berupa foto maupun video, agar dapat kami dapat tindak lanjuti dengan tegas,” lanjutnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran, agar dapat melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu. Ia juga berharap masyarakat tak antipati terhadap segala hal yang berbau pelanggaran, mengingat pemilihan ini sangat berpengaruh terhadap bangsa 5 tahun ke depan.

“Kami pastikan pengawas akan bekerja dari awal hingga selesai. Yang pada intinya di sini panitia pelaksana patroli ini adalah untuk mencegah terjadinya serangan fajar, lebih tepatnya politik uang yang akan dilaksanakan pada masa tenang dan juga pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilajukan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Apel Serpas Pengamanan Pemilu 2019 ini digelar Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, serta dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar bersama Bawaslu. Dalam kegiatan tersebut, ribuan personel Polda dan petugas dari KPU serya Bawaslu membaur bersama. Mereka memperagakan simulasi pengamanan TPS dan proses pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara oleh petugas di TPS.

Kepala Polda (Kapolda) Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menegaskan bahwa Apel Serpas ini sebagai bukti bahwa jajarannya siap melayani masyarakat, demi kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2019. Menurutnya, pada pemilu kali ini petugas kepolisian memiliki beberapa tugas pokok, seperti pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) dan kantor-kantor penyelenggara pemilu. Kemudian mereka melakukan patroli secara mobile, melakukan pengamanan di markas-markas komando untuk membantu kegiatan rutin di tingkat polres dan polsek yang ada. 

“Kemarin kita sudah laksanakan gelar apel pasukan bersama TNI, guna melihat mengecek kesiapan akhir seluruh personel pengamanan. Ini kita lakukan sebagai bentuk solidaritas lintas sektoral dalam pengamanan Pemilu,” jelasnya di sela-sela apel gelar pasukan.

Didi menyatakan keyakinannya terkait kesiapan gelaran Pemilu 2019. Mereka siap menjadikan pesta demokrasi akbar ini berlangsung aman, nyaman, dan sejuk. Berkaca dari gelaran Pilkada 2018 lalu, dengan menggunakan sistem yang sama ini, mereka membuktikan event akbar tersebut berlangsung aman dan sukses. “Kita juga lakukan pergeseran pasukan pada Pilkada (2018) kemarin dan alhamdulillah terbukti aman, lancar, dan terkendali,” ujarnya.

Meski demikian, Kapolda juga tak menutup kemungkinan mengenai potensi gangguan keamanan. Potensi-potensi ini yang menjadi bahan perhatian mereka, untuk kemudian ditangkal dan dideteksi. Di antara kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud dia seperti praktik-praktik kecurangan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pihak penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya. Kecurangan-kecurangan tersebut, diingatkan dia, dapat memicu penolakan maupun protes yang dapat berujung pada konflik.

“Saya minta, khususnya anggota Polri, tidak ada yang main-main dengan praktik curang. Karena tugas kita adalah mengamankan, melancarkan, dan mensukseskan. Kita juga berikan jarak antara petugas dengan TPS untuk memastikan semuanya aman terkendali, yakni dengan radius 50 meter,” tambahnya.

Dia juga menegaskan kepada setiap petugas yang mengawasi setiap TPS, untuk dapat meyakinkan pemilih, penyelenggara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahwa Polri dan TNI ada di sekitar mereka. Diharapkan dia, kehadiran mereka ini akan dapat menimbulkan rasa tenang dan aman, serta menghilangkan rasa was-was.

“Kemudian masalah ancaman fisik dan non-fisik terhadap keaman para calon maupun pemilih, dan ancaman dari pihak tertentu yang menginginkan terjadinya gangguan kamtibmas. Ini juga menjadi atensi penting harus dan wajib dikendalikan setiap petugas,” lanjutnya.

Di sini, lanjut Kapolda peran polri harus dapat menjamin dan meyakinkan setiap pemilih yang datang ke TPS, agar dapat menyuarakan hak politiknya dengan aman dan tenang, tanpa kekhawatiran. Selanjutnya, ancaman terhadap lingkungan, pengrusakan fasilitas umum, dan  sarana prasana penunjang pemilihan suara, seperti TPS, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya.

“Ini juga termasuk dalam jangkauan pengamanan kita. Maka dari itu personel yang bertugas di TPS-TPS harus fokus dan jaga pandangan di lokasi, agar tak terjadi pelanggaran-pelanggaran, setidak-tidaknya apa yang terjadi di TPS petugas harus mengetahuinya,” paparnya.

Di lain sisi, dia juga menegaskan bahwa Polri sangat siap untuk mengantisipasi setiap hal yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas uang, yang dapat menimbulkan kegaduhan keamanan di gelaran Pemilu 2019. Karena sebelumnya, baik TNI maupun Polri telah mengambil beberapa langkah guna mempersiapkan segala hal yang perlu dilakukan, agar pemilu berlangsung aman dan sukses. Seperti, sebut dia, deteksi dini, cegah dini, deteksi aksi, dan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memberi solusi terbaik dalam menjadi situasi Pemilu berlangsung kondusif.

Kapolda juga berpesan kepada seluruh personel untuk tetap menjaga profesionalitas dan netralitas, dengan menghindari seluruh tindakan yang berbau kontra produktif yang berujung pada gangguan saat pemilu.

“Jadikan ini sebagai momentum untuk meingkatkan semangat sebagai anggota Polri dalam bekerja. Laksanakan tugas kepolisian, sehingga kita dapat menjadi contoh dan menjadika bukti kepada masyarakat bahwa Polri bersama unsur stakeholder Pemilu 2019, siap untuk mengawal, mengamankan, serta mensukseskan Pemilu 2019 ini,” terang Kapolda. (Sig)

Berita Terkait