Polisi Pemutilasi Resmi Direhab

Polisi Pemutilasi Resmi Direhab

  Minggu, 4 December 2016 10:58
JALANI PEMERIKSAAN: Brigadir Petrus Bakus, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap dua anak kandungnya, menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Pontianak. Dia divonis bebas namun harus menjalani rehabilitasi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sintang lantaran dianggap gila. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Brigadir Petrus Bakus, anggota Polres Melawi yang memutilasi dua anak kandungnya, resmi direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Sungai Bangkong, Pontianak. Proses rehabilitasi ini sendiri harus dilaksanakannya setelah hakim Pengadilan Negeri (PN) Sintang memvonis dia bebas, Kamis (1/12) lalu.

Dengan mengenakan baju batik dan tangan terborgol, Bakus turun dari mobil minibus degnan didampingi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang. Ia tiba sekitar pukul 21.30 WIB. Setibanya di RSJ Sungai Bangkong di  Jalan Alianyang Pontianak, Bakus langsung menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan. Rencananya Bakus akan menjadi penghuni RSJ selama satu tahun, sesuai dengan putusan majelis hakim PN Sintang.

Secara fisik dan kasat mata, Pontianak Post melihat tidak ada keanehan yang ditunjukkan oleh brigadir yang sebelumnya bertugas di Kesatuan Intelejen Polres Melawi itu. Bahkan, saat petugas kesehatan penanyakan kondisinya, Bakus menjawab satu persatu pertanyaan dengan seksama.

“Selama di Rutan saya susah tidur. Kalau pun mau tidur, harus minum obat tidur,” kata Bakus menjawab pertanyaan perawat.

Demikian juga saat proses persidangan di PN Sintang. Menurut jaksa yang mengantarkannya, Bakus terlihat layaknya orang waras. Bahkan, saat persidangan, Bakus mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap dua anak kandungnya.

“Berdasarkan fakta persidangan dan secara kasat mata dia (Bakus) sehat. Bahkan waktu persidangan ia juga menyatakan dirinya sehat,” ujar Andi Tri Saputro, jaksa yang menangani perkara Bakus.

Andi selaku tim JPU mengaku kecewa terhadap putusan majelis hakim yang memvonis bebas yang bersangkutan. Padahal, mereka menuntut Petrus Bakus dengan penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 340 jo 388 KUHP. Menanggapi putusan itu, pihaknya akan mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi, yakni kasasi.

“Kalau ditanya kecewa atau tidak, tentu kecewa. Tapi kami berupaya melakukan upaya hukum yang lebih tinggi. Senin nanti, kami akan kasasi ke MA. Ini baru tingkat pertama,” paparnya.

Sebelumnya dalam putusannya, Hakim Ketua Edy Alex Serayok berpegang pada ketentuan pasal 44 KUHP bahwa terdakwa Bakus tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum. Keputusan tersebut lantaran terdakwa dianggap tidak waras atau gila. Dengan demikian, Bakus tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya merenggut nyawa kedua anak kandungnya. Disebutkan, sesuai pasal 44 ayat (1) KUHP: Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

Menanggapi putusan majelis hakim yang memvonis bebas Petrus Bakus dalam perkara pembunuhan disertai mutilasi, Kapolda Irjen Pol Musyafak berjanji tidak akan ikut campur terhadap putusan tersebut. Pasalnya, dia menambahkan bahwa hal itu sudah berada di luar wewenangnya. “Itu sudah bukan ranah kami. Hakim sudah memutuskan,” katanya singkat.

Kasus tersebut mencuat setelah Petrus Bakus melakukan pembunuhan disertai mutilasi dua balita Febian (5) dan Amora (4) yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri pada awal tahun 2016 lalu. Bakus diduga kuat menderita skizofrenia akut dan harus dibawa ke RSJ Sungai Bangkong untuk observasi selama 10 hari. Namun polisi menduga ada motif lain, yakni soal prahara rumah tangga. Ketika itu terungkap rencana Brigadir Petrus Bakus akan membunuh istrinya, setelah mengesekusi dua anaknya. ‎

Dalam kasus ini, ketika itu Petrus Bakus dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 480 KUHP sub pasal 338 KUHP jo Pasal Perlindungan Anak UU perlindungan anak dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup. (arf)

Berita Terkait