Polisi Kejar Dalang Hoax Surat Suara

Polisi Kejar Dalang Hoax Surat Suara

  Kamis, 10 January 2019 09:53
DITANGKAP: Polisi menggiring BBP, tersangka kasus berita hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos di Divisi Humas, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (9/1). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

Lewat SIM Card dan Transaksi Keuangan si Pembuat  

JAKARTA – Penyebar sudah ditangkap. Begitu pula pembuatnya. Kini polisi pun mengarahkan buruan ke aktor intelektual alias dalang di balik hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos. 

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, untuk menemukan penyuruh Bagus Bawana Putra (BBP) membuat video berisi kabar bohong itu, akan dianalisis sejumlah hal. ”Khususnya jejak digital,” tuturnya. 

Kendati ponsel dan SIM (subscriber identity module) card  BBP telah dibuang, penyidik masih bisa menghidupkan kembali SIM card tersebut. ”Dari sanalah akan dideteksi, apakah ada komunikasi untuk antara BBP dengan seseorang terkait pembuatan hoax,” ungkapnya. 

Bukan hanya itu. Penyidik juga akan mendeteksi transaksi keuangan dari BBP. Tentu, untuk melihat kemungkinan BBP mendapat bayaran dari pemberi order hoax.  

Menurut dia, bila ditemukan adanya pembayaran, tentu pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga bisa diterapkan dalam kasus tersebut. Dengan demikian, uang hasil kejahatan pembuatan kabar bohong tersebut bisa didapatkan. 

BBP diduga merupakan pembuat video hoax surat suara. Hal tersebut disimpulkan dari hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), suara dalam video dan suara BBP identik dengan persentase 99,2 persen. 

Direktur Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim Brigjen Rachmat Wibowo menuturkan, setelah menangkap tiga penyebar hoax surat suara, penyidik menganalisis suara dalam video. Kemudian, memeriksa sejumlah akun media sosial untuk menemukan suara yang mirip. ”Dari sana kemudian diduga suara berasal dari BBP,” tuturnya. 

Penyidik yang memantau akun media sosial milik BBP menemukan fakta bahwa BBP menutup akun miliknya.  Namun, petugas sudah mengetahui keberadaan BBP. ”Akhirnya dia ditangkap di Sragen Senin (7/1),” ujarnya. 

Kasubdit I Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Dani Kustoni menjelaskan, dari pemeriksaan diketahui BBP ternyata bermaksud melarikan diri ke Sragen, Jawa Tengah. 

Dia meninggalkan rumahnya beberapa hari sebelumnya. ”Handphone dan SIM card miliknya juga dibuang,” tuturnya. 

Sesuai pengakuan tersangka, diketahui bahwa dia sengaja merekam video hoax surat suara tercoblos. Persiapan konsep dan eksekusi teknis pembuatan hoax dia lakukan sendiri. ”Ini unsur sengajanya masuk,” urainya. 

Sementara itu, ahli digital forensik Puslabfor Kombespol M. Nuh menjelaskan, metode yang digunakan untuk mengetahui identitas suara video hoax surat suara tercoblos adalah audio forensik. Berdasar analisis audio forensik perbandingan antara suara di video dan suara BBP, hasilnya memiliki skor 99,2 persen. 

”Ini diartikan very strong identification,” tuturnya. 

Jadi, sangat kuat bahwa BBP pemilik suara dalam video hoax tersebut. Dia menjelaskan bahwa hasil dari Puslabfor tersebut sangat sulit dibantah.”Yang jelas, suara itu memiliki semacam sidik jari,” paparnya. 

BBP diketahui merupakan relawan salah satu capres. Apakah itu akan menjadi pertimbangan untuk mengetahui motif dan pemesan hoax? Dia menjelaskan bahwa Polri bekerja hanya berdasar fakta hukum. ”Status pelaku bukan merupakan hal yang dipertimbangkan,” urainya. 

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi penanganan kasus hoax tujuh kontainer surat suara tersebut. Dia memastikan tidak meminta yang berlebihan dalam penanganan kasus itu. 

’’Saya ingin (pelaku) diperlakukan sebagaimana ketentuan peraturan hukum yang berlaku,’’ terangnya saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Arief, kasus itu bisa menjadi pelajaran positif bagi semua pihak. Baik penyelenggara pemilu, peserta, maupun masyarakat. ’’Apa yang dia perbuat harus dia pertanggungjawabkan,’’ lanjut mantan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur itu. Harapannya, tidak ada lagi hoax-hoax yang muncul terkait pemilu.

Sejauh ini, pihaknya belum berkomunikasi lagi dengan Bareskrim terkait perkembangan kasus tersebut. Bareskrim juga belum mengirim panggilan apa pun kepada komisioner KPU, misalnya, untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Selain itu, Arief membantah bahwa pihaknya terlalu reaktif dalam merespons kasus hoax tersebut. Menurut dia, KPU tidak reaktif dalam kasus itu. Pihaknya sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. 

Dia membandingkan kasus itu dengan serangan-serangan hoax lain yang sebelumnya menimpa KPU. Dalam setiap serangan hoax, KPU mempelajari dan mempertimbangkan respons apa yang perlu diambil. Ada yang bisa direspons secara sederhana, ada yang cukup dengan menjelaskan fakta, bergantung potensi dampak serangan masing-masing.

Namun, untuk hoax tujuh kontainer surat suara, KPU menilai hal itu sudah meresahkan. ’’Tudingannya sudah langsung mengarah. Bahkan, disebutkan KPU telah menyita satu kontainer. Ini kebohongan luar biasa,’’ tuturnya. 

Beda dengan hoax 25 juta data ganda, misalnya, yang arahnya lebih mempertanyakan kebenaran. Dalam hal itu, KPU cukup menelusuri sejenak dan menyampaikan faktanya.

Dalam hoax tujuh kontainer surat suara, kembali dia menegaskan, ada upaya delegitimasi penyelenggara. Dalam arti, ketika tidak melakukan hal buruk, penyelenggara tiba-tiba diolok-olok seolah melakukan hal buruk. ’’Itu upaya untuk mendelegitimasi keberadaan KPU,’’ tambah alumnus SMAN 9 Surabaya itu. (idr/byu/c10/ttg)

 

Berita Terkait