Polisi Buru Penyebar Hoaks

Polisi Buru Penyebar Hoaks

  Jumat, 4 January 2019 08:56
DIPASTIKAN HOAKS: Ketua KPU Arief Budiman didampingi Komisioner KPU dan Bawaslu usai mengecek informasi tujuh kontainer surat suara yang tercoblos di Kantor Dirjen Bea dan Cukai, Tanjung Priok, Kamis (3/1). KPU menegaskan kabar tersebut tidak benar.

Berita Terkait

KPU Anggap Isu Surat Suara Tercoblos Sensitif

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan informasi hoaks soal tujuh kontainer surat suara yang tercoblos ke Bareskrim Polri kemarin (3/1). Sebab, fitnah dalam hoaks tersebut dinilai sudah keterlaluan. Tidak seperti sejumlah hoaks yang menyerang KPU sebelumnya, hoaks kali ini dinilai bisa mengancam kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Pengaduan itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman yang tiba di gedung Bareskrim pukul 15.15 kemarin. Dia didampingi Komisioner KPU Viryan Azis dan Ilham Saputra. Ikut pula Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. 

Mereka diterima langsung oleh Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto di ruangannya. ’’Nanti penegak hukum menindaklanjuti berdasar data, dokumen yang kami berikan ke Bareskrim,’’ terang Arief.

Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto menjelaskan, sejak mengetahui informasi masuknya tujuh kontainer surat suara yang tercoblos tersebut, tim Dittipid Siber Bareskrim bersama Polda Metro Jaya bergerak melakukan investigasi. ’’Sesuai instruksi Kapolri, kami lakukan penyelidikan,’’ ungkapnya.

Apakah orang yang menyebarkan hoaks tersebut akan dipanggil? Dia menuturkan, semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya hoaks itu akan diproses hukum. ’’Siapa pun dia,’’ tegasnya.

Yang juga penting, polisi telah mendapat informasi soal suara siapa yang berada dalam video hoaks tersebut. ’’Ini proses. Kalau ada yang mengetahuinya lagi, silakan berikan informasi,’’ ujar jenderal bintang tiga tersebut. Pihaknya sudah meminta keterangan dari petugas pemeriksa di Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Arief meminta masyarakat memercayakan penanganan kasus tersebut kepada pihaknya. ’’Kami akan serius melakukan penyelidikan ini,’’ tegasnya. Dalam laporan yang disampaikan, tambah dia, KPU hanya melaporkan hoaks tersebut tanpa menuding pelakunya. Dia berjanji menuntaskan penyelidikan kasus tersebut secepatnya.

Informasi hoaks itu sampai di komisioner KPU pada Rabu petang (2/1). Baik dari grup WhatsApp (WA), Twitter, maupun Facebook. Ada pula pesan suara yang menyebar di akun-akun media sosial. Dalam pesan itu disebutkan bahwa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, ada tujuh kontainer yang masing-masing berisi sepuluh juta surat suara.

Surat suara itu disebut berasal dari Tiongkok dan sudah dalam kondisi tercoblos pada kolom paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Informasi tersebut juga mencatut institusi Marinir. Disebutkan bahwa yang menemukan kontainer itu adalah prajurit Marinir TNI-AL. Bahkan, disebutkan bahwa salah satu kontainer sudah disita KPU. ’’Saya sempat coba telusuri sendiri sumbernya, tapi sulit karena itu terus menyambung ke belakang,’’ ujar mantan komisioner KPU Jatim tersebut.

Akhirnya, setelah mengadakan konferensi pers terkait dengan laporan sumbangan dana kampanye pada Rabu malam, Arief beserta komisioner KPU lainnya mengecek langsung ke Priok. Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dan Mochammad Afifuddin juga diajak serta. 

Sekitar pukul 23.00, rombongan KPU tiba di kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok dan menemui otoritas setempat. Hasilnya, informasi itu bohong belaka alias hoaks. ’’Kami memastikan, berdasar keterangan pihak bea dan cukai, tidak ada berita tentang tujuh kontainer tersebut,’’ jelas Arief. Termasuk rangkaian informasi yang mengikutinya, semua palsu.

Dia berharap polisi bisa melacak siapa yang menyebarkan dan membuat rekaman suara tersebut. Juga yang menulis isi rekaman. ’’Orang-orang jahat yang mengganggu dan mendelegitimasi pemilu kita harus ditangkap. Kami akan lawan itu,’’ tegas alumnus SMAN 9 Surabaya tersebut.

Kasus itu merupakan hoaks yang kesekian yang ditujukan kepada KPU. Sebelumnya, KPU beberapa kali diserang hoaks. Misalnya, isu 14 juta orang gila yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Kemudian, isu sabotase data di server KPU serta isu kotak suara kardus.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan alasan KPU yang kali ini bertindak reaktif menghadapi hoaks. Surat suara, kata dia, merupakan logistik utama pemilu. Satu-satunya pihak yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan surat suara adalah KPU. ’’Dengan berita bahwa surat suara sudah beredar dengan jumlah tujuh kontainer, itu bagi KPU serius,’’ ungkapnya.

Saat ini, tutur dia, KPU belum mencetak surat suara. Pengadaan pun sedang berjalan. Namun, tiba-tiba saja muncul informasi adanya surat suara dalam jumlah besar yang tercoblos. ’’Ini mengesankan diam-diam siapa tahu KPU sudah mencetak,’’ lanjut pria yang pernah bertugas di KPU Jawa Tengah tersebut.

Selain KPU, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menemui Kabareskrim untuk memberikan dukungan dalam pengusutan kasus hoaks surat suara itu. Dia menyampaikan, sebagai Mendagri, dirinya juga bertugas menyukseskan konsolidasi demokrasi seperti pemilu. ’’Karena itu, saya mendukung penuh upaya laporan KPU,’’ tegasnya.

Menurut dia, hoaks surat suara hingga 31 juta tersebut memang perlu diusut tuntas. Sebab, hoaks tersebut mengganggu proses konsolidasi demokrasi. ’’Padahal, saya yakin KPU sudah menjalankan secara terbuka,’’ ujarnya.

Parpol juga menjadi korban dalam hoaks tersebut. Sebab, aktor utama dalam pilpres dan pileg adalah parpol. ’’Karena itu, sebagai Mendagri, sebagai pembantu presiden, meminta agar Kabareskrim mengusut tuntas kasus tersebut,’’ kata Tjahjo.

Dia menegaskan, racun dalam demokrasi seperti politik uang, ujaran kebencian, fitnah, dan SARA harus dihentikan. ’’Saya yakin kepolisian profesional dan mendukung penuh langkah KPU,’’ tuturnya saat ditemui di depan kantor Bareskrim. 

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Joko Widodo- Ma’ruf Amin berang kepada Andi Arief yang menyebarkan hoaks terkait dengan surat suara yang sudah dicoblos tersebut. ’’Pernyataan Saudara Andi sangat provokatif dan sangat berbahaya,’’ ungkap Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDI Perjuangan itu menyatakan, penyebaran berita bohong tersebut membuktikan adanya penggunaan skenario dan penciptaan kondisi ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu dengan cara-cara yang tidak beradab. Mereka berusaha menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik.

Jubir TKN KIK Ace Hasan Syadzily menyampaikan, penyebaran hoaks tersebut sangat merugikan paslon incumbent. Sebab, dalam berita bohong yang tersebar luas itu disebutkan, paslon nomor urut 01 dituduh telah mencoblos surat suara. ’’Padahal, dari awal kami ingin gunakan momen pemilu ini sebagai adu gagasan, adu prestasi, dan memilih pemimpin yang terbaik, bukan justru sebagai ajang sebar kabar bohong,’’ tegasnya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nasidik angkat bicara membela sikap Andi Arief yang sempat mengeluarkan kicauan soal hoaks surat suara tercoblos. Dia menilai, dalam twitnya, Andi justru membantu kubu petahana dengan meminta KPU mengecek kebenaran berita yang disebut sudah beredar ke mana-mana itu. 

’’Suka atau tidak, mata dan telunjuk publik sebenarnya tertuju pada mereka. Karena di atas kertas pihak berkuasalah yang paling berpotensi mengakali pemilu,’’ katanya kemarin.

Menurut dia, seharusnya reaksi awal dimunculkan kubu petahana. Dalam hal ini, mereka juga bisa meminta KPU segera memeriksa isu tersebut. ’’Bukan mendiamkan, lalu menarik keuntungan politik dengan justru mengecam orang lain yang melakukan tugas sebagai active citizen,’’ ujarnya.

Rachland menyatakan, tanpa kicauan Andi, sangat kecil kemungkinan adanya reaksi dari KPU yang terjun langsung ke Priok untuk melakukan pemeriksaan. Artinya, sikap Andi pada Rabu malam lalu bukan menyebarkan hoaks. Rachland menilai bahwa Andi telah membantu masyarakat dalam menghentikan berita bohong itu.

’’Bayangkan bila di tengah sikap diam kubu petahana, tak ada orang yang berani menggedor perhatian KPU dengan mengambil risiko disalahpahami,’’ jelas salah satu pendiri Imparsial itu.

Rachland menambahkan, berbagai isu tentang pemilu seharusnya sudah menjadi alarm bagi kubu petahana. Pasalnya, tidak hanya sekali KPU diserang isu. Dalam beberapa pekan sebelumnya, KPU juga diserang isu netralitas terkait dengan kualitas daftar pemilih dan kotak suara.

’’Presiden Jokowi dan tim pemenangannya harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki citranya. Ketidakpercayaan warga adalah dasar yang mengakibatkan semua kontroversi yang merugikan kita,’’ tuturnya.

Di sisi lain, Andi Arief hingga kemarin belum bisa dimintai konfirmasi mengenai cuitannya di Twitter tentang tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos. ’’Mohon dicek kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena kabar ini sudah beredar,’’ tulisnya. 

Cuitan yang dia unggah pukul 20.05 Rabu lalu itu sudah dihapus meski beberapa pihak sempat mengambil tangkapan layar cuitan tersebut.

Pagi kemarin, pukul 07.31, Andi kembali berkicau. Kali ini dia mengomentari reaksi cepat KPU dalam merespons isu tersebut. ’’Wah tuit kontainer jadi rame. Saya gak ngikuti karena tertidur. Baguslah kalau KPU dan Bawaslu sudah mengecek ke lokasi. Soal beredarnya isu harus cepat menanggulanginya. Gak bisa dibiarkan dengan pasif. Harus cepat diatasi,’’ kicaunya. (byu/idr/far/lum/bay/c5/agm)

Berita Terkait