Polda Jerat 36 Tersangka

Polda Jerat 36 Tersangka

  Jumat, 31 Agustus 2018 10:00

Berita Terkait

PONTIANAK – Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan di Kalimantan Barat tampaknya tidak main-main. Hal itu dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah tersangka yang terjaring jajaran Kepolisian Daerah Kalbar. Hingga 30 Agustus 2018, jumlah kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang ditangani mencapai 26 kasus dengan jumlah tersangka 36 orang. 

“Ada 36 tersangka. Tiga puluh orang laki-laki dan enam orang perempuan. Sebanyak 16 ditahan, dua meninggal dunia di TKP terpapar asap dan api, serta 18 tidak ditahan,” ujar Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, kemarin. 

Menurutnya, sejak awal Februari, Polda Kalbar telah bersinergi dengan seluruh pihak dalam menangani masalah karhutla, mulai dari kegiatan preemtif dan preventif bersama TNI, instansi terkait serta swasta.

“Kita sudah tahu bahwa pada bulan Juni, Juli dan Agustus adalah musim kering. Makanya kita awali dengan memberikan imbauan, sosialisasi, Focus Grup Discusion, membuat sekat-sekat basah, membuat embung, membuat sumur, serta membuat latihan penanggulangan karhuta dalam bentuk simulasi. Sampai yang terakhir kita bersama keroyokan melakukan pemadaman titik api,” katanya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Didi menyatakan, hingga saat ini belum ada perusahaan atau korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Hal itu diungkapkannya di sela-sela Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, Selasa (28/8).

“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman pengusaha sawit Kalbar. Menurut informasi yang saya terima tidak ada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan,” ujarnya.

Jika memang ada informasi terkait pembakaran lahan (oleh perusahaan), ia mempersilakan warga untuk melapor ke pihak kepolisian. Menurut Didi, sejauh ini para tersangka pembakaran lahan merupakan perorangan. “Ini semua perorangan,” katanya.

Tindak Perusahaan Nakal

Terpisah, Greenpeace Indonesia menyatakan, karhutla di Kalbar belakangan ini juga terjadi dalam area konsesi perusahaan. Salah satunya berada di areal PT Sumatera Unggul Makmur (SUM) yang terbakar setiap tahunnya sejak 2013. Menurut data Greenpeace Indonesia, konsesi perkebunan ini dimiliki oleh Gama, sebuah perusahaan kelapa sawit yang terkait erat dengan perusahaan pedagang minyak sawit terbesar dunia. 

Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Annisa Rahmawati mengatakan, titik api di Kalbar juga tercatat muncul di konsesi milik Bumitama dan First Resources. Ketiga perusahaan ini merupakan pemasok minyak sawit ke merek-merek ternama dunia, termasuk Mondelez, Nestlé dan Unilever, melalui Wilmar dan pedagang minyak sawit lainnya. 

Annisa menyebutkan, pemerintah telah berkomitmen menindak perusahaan dan industri sawit nakal yang mengeringkan gambut dengan membuka kanal sehingga menyebabkan kebakaran. Namun, sampai sekarang belum terlihat ada tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha.

“Padahal, bencana kabut asap di Pontianak memaksa pemerintah daerah menghentikan aktivitas sekolah merupakan persoalan serius bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Di tahun 2018, kata dia, telah terjadi peningkatan besar jumlah titik api di seluruh Indonesia. Sebanyak 9.819 titik api teridentifikasi di Kalbar. Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari tahun 2017 (3.488). Jumlah titik api meningkat mulai Agustus. 

Arif Setiawan warga asal Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, mengaku geram karena selalu terkena dampak kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, tahun ini sama seperti tahun-tahun lalu. Setiap memasuki Agustus atau kemarau, asap kebakaran lahan sampai ke kota. Asap kebakaran itu berasal dari lahan gambut, baik itu areal konsesi atau lahan terbengkalai. 

“Ketika angin bertiup kencang, kita bisa melihat api melalap lahan dan vegetasi. Warga terpaksa harus membiasakan diri menjalani aktivitas di bawah kepungan asap dan mengenakan masker. Jika asap kebakaran parah, anak-anak harus tetap berada di rumah,” katanya.

Walhi Kalbar menilai kebakaran di bulan Agustus 2018 di Kalbar secara kualitas sama buruknya dengan kebakaran di tahun 2015. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa semua inisiatif pengendalian kebakaran dan restorasi gambut di Kalbar telah gagal.

“Fakta ini kembali menjelaskan bahwa pengendalian kebakaran dan penyelamatan gambut tanpa melakukan penegakan hukum kepada korporasi yang konsesinya terbakar atau dibakar adalah kesia-siaan,” kata Anton P. Widjaya, Direktur WALHI Kalbar.

Karena itu, pihaknya kembali menagih komitmen pemerintah untuk tidak lagi melindungi para penjahat lingkungan dan menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai pintu utama perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. 

Sebelumnya, Walhi Kalbar juga merilis serabaran titik api yang berada di dalam konsesi. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Mencapai 201 hotspot.  

“Berdasarkan data titik api pada tanggal 14 Agustus 2018 yang di-overlay dengan peta sebaran konsesi di Kalbar, dari 790 titik api terdapat 201 titik api berada di dalam konsesi,” ujar Anton. 

Overlay sebaran titik api Walhi Kalbar bersumber dari Citra Modis C6 Kalbar NASA 2018 dengan confidence 80-100% dengan Peta Sebaran Investasi di Kalbar. (arf) 
 

Berita Terkait