PNS Berstatus Koruptor Bakal Dipecat

PNS Berstatus Koruptor Bakal Dipecat

  Selasa, 18 September 2018 05:46

Berita Terkait

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo  memastikan pemerintah akan memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus terpidana korupsi, yang statusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.  "Kalau tidak mau mundur ya diberhentikan," tegas Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9). 

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap 2.674  PNS terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Namun, hanya sekitar 317 PNS yang dipecat. Sedangkan 2.357 PNS masih aktif bekerja dan menerima gaji.

Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) awalnya mendapat data lengkap dari BKN. Baik itu nama PNS, kabupaten/kota, provinsi maupun jabatannya. Kemudian, Kemendagri menginisiasi rapat bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), BKN pusat dan provinsi, para sekretaris daerah (sekda) provinsi, kabupaten/kota. "Satu hari selesai," tegasnya. 

Nah, kata Tjahjo, dalam rapat itu dipilah terlebih dahulu dari 2000 lebih nama itu mana yang benar-benar terlibat. Kemudian, semua putusan pengadilan terkait PNS tersebut juga dipelajari terlebih dahulu. "Sudah clear semua," katanya.

Lalu, Tjahjo menambahkan, sekarang sedang ditelaah detail bersama BKN. Sebab,  yang punya data adalah BKN. Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan Desember 2018 harus sudah diselesaikan dengan baik. 
"Itu saja intinya kami ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa. Siapa pun yang sudah inkracht apalagi terkait masalah tipikor ya harus ikhlaslah dia mundur," katanya. 
Apalagi, lanjut Tjahjo, nama-nama tersebut merupakan hasil telaah dari BKN dan juga didata bersama KPK. "Ini mempunyai kekuatan hukum karena kasus tipikor," tegas mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI Perjuangan, itu. 

Tjahjo bersama MenPAN dan RB Syafruddin, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kamis (13/9), di Jakarta sudah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) terkait 2357 PNS berstatus terpidana korupsi. SKB itu mengatur  pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. SKB itu tindak lanjut pembahasan yang dilakukan sejumlah lembaga tersebut di KPK, Selasa (4/9) lalu. 

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta pemerintah harus konsisten terkait persoalan ini. Ya memang harusnya pemerintah itu satu kata dan sekaligus satu sikap,” kata Hidayat di  gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9). 
Dia mengatakan, kalau memang sudah diberhentikan seharusnya seluruh hal yang terkait dengan PNS itu juga dihentikan, termasuk pemberian gaji dari negara. Jangan sampai, kata dia mencontohkan,  Kemendagri memberhentikan tapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima surat pemberhentiannya sehingga gaji jalan terus. “Jadi seharusnya segala sesuatu sebelum dipublikasi itu sudah harus dikoordinasikan secara internal,antarlembaga, antara kementerian, sehingga ketika dipublikasikan publik tahu seluruh dampak itu sudah selesai,” ujar Hidayat lagi. (ody)

Berita Terkait