PILPRES 2019: FOKUS PADA PENGUATAN EKONOMI RAKYAT

PILPRES 2019: FOKUS PADA PENGUATAN EKONOMI RAKYAT

  Rabu, 21 November 2018 14:05   5

Oleh Dr. Erdi, M.Si

Secara akumulatif, kontribusi pemilih Kalbar pada Pilpres 2019 kelak adalah 2-3 persen sehinga ketika 5 provinsi ini dikalkulasi, maka total kontribusi dari wilayah Kalimantan tidak lebih dari 15%. Proporsi ini juga yang mungkin dianggap kecil dan tidak prioritas di mata Kedua Pasangan Capres yang akan berlaga di Pilpres 2019 kelak. Namun, jangan dikira kontribusi yang kecil ini tidak dianggap penting dalam menyumbang kemenangan dan kesuksesan dalam Pilpres 2019 secara Nasional.

Saya akui, itu mungkin salah satu pertimbangan mengapa Timses Pemenangan Pilpres 2019 hingga kini belum menyampaikan visi misi dari Capres dan Cawapres, meskipun kedua cawapresnya sudah datang ke Kalbar, meskipun dalam agenda yang lain. Tetapi, publik tahu kalau kedatangan kedua cawapres ke Kalbar adalah dalam rangkaian Pilpres 2019.

Apa program yang dapat menjadi isu menarik di kalangan pemilih? Berikut adalah ulasan saya sebagai seorang murni akademisi yang menginginkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Indonesia tidak sehancur dalam 4 tahun terakhir di era Capres Petahana Jokowi.

Pertama, kegagalan dalam pengawalan harga TBS di tingkat petani yang sangat anjlok. Sekitar 1.2 juta petani plasma dan petani mandiri kelapa sawit yang tergabung dalam 41 perusahaan sawit di Kalbar kecewa dengan Presiden Petahana yang gagal mengungkit dan menjaga stabilitas harga TBS dengan alasan tekanan luar negeri. Pemerintah di era Presiden Petahana hanya seperti kucing jantan atau ayam jago yang hanya mampu mengawini si betina tetapi tak mampu menjaga keturunan hasil perkawinan itu. Pemerintah mampu menetapkan patokan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang tinggi tetapi gagal mengawal kebijakan itu terimplentasi di tingkat petani. TBS petani ditetapkan Rp 1.400,00 per kg tetapi di lapangan realisasi harga TBS hanya dibeli Pabrik Kelapa Sawit (PKS) seharga Rp 500,00 dan ini sudah berlangsung lama tanpa solusi sehingga petani berkesimpulan bahwa Presiden Petahana Jokowi bukanlah Presiden wong cilik, meskipun ia berasal dari Partai Wong Cilik. Calon presiden penantang mesti bijak membungkus isu ini agar tidak mendapat julukan "Macam iye-iyenye, padahal Pataya juga: Panas-panas Tahi Ayam".

Kedua, harga karet yang anjlok tanpa solusi sehingga 800 ribu petani karet kecewa karena Pak Dhe Jokowi sebagai Presiden Petahana sukses membiarkan harga karet anjlok, padahal kebutuhan karet alam dalam negeri masih cukup besar tetapi pemerintah sukses dikendalikan oleh Singapura yang di dalam peta dunia hanya sebesar tungau. Oleh karena itu, program yang juga penting untuk diusung oleh, baik Calon Presiden Petahana maupun Calon Presiden Penantang adalah strategi menaikkan harga karet hingga menembus angka Rp 12.000,00 bukan di kisaran Rp 5 sd 7 ribu yang hanya cukup buat beli kecap setelah dipotong biaya produksi.

Ketiga, Presiden Petahana yang diusung Partai Wong Cilik ini juga dinilai gagal dalam melanjutkan swasembada pangan (padi). Harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan pemerintah hanya Rp 2.400,00 sd Rp 3.000,00 padahal harga jual beras di pasaran sudah di atas dua digit. Ditengah situasi seperti ini, Pak Dhe Jokowi dengan yakin melakukan impor beras sehingga 400 ribu petani padi di Kalbar menangis dan kecewa melihat kekokohan Presiden Petahana menyatakan impor beras dan kerja anak bangsa (petani padi) tidak dianggap sebagai pahlawan negara penahan perut rakyat dari kelaparan. Ujung-ujungnya, petani juga makan beras impor karena biaya produksi petani tidak break event point dengan harga GKG itu. Program 1.2 juta hektar hanya janji yang belum dapat direalisasikan hingga 4 tahun pemerintahan Pak Dhe Jokowi JK. Calon presiden penantang juga harus pandai membungkus program perlindungan bagi petani padi, diantaranya subsidi benih, pupuk dan sarana produksi serta kepastian harga dan kepastian pasar.

Keempat, kelompok nelayan yang jumlahnya 300 ribuan orang juga kecewa dengan Presiden Petahana ini. Nelayan eksis tidak berdaya karena harga tangkap ikan tidak dinikmati oleh nelayan. Presiden Petahana hanya mampu menjaga stabilitas harga ikan asin. Bantuan sarpras tangkap ikan yang dijanjikan hanya ada dalam buku teks nawacita dan belom menjadi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan. Solar masih sulit didapat nelayan, koperasi nelayan hanya sebuah lembaga image yang tidak jalan dan seterusnya. Bilamana program dari Calon Presiden tidak dapat dipercaya oleh nelayan dan keluarganya, mereka kemungkinan akan merasa percuma memilih pemimpin sehingga tingkat partisipasi pemilih dari keluarga nelayan akan rendah dan harus ada program yang dapat menghidupkan harapan nelayan yang dapat diwujudkan bagi mengungkit kesejahteraan mereka.

Kelima, subsidi pupuk di negeri ini rata-rata Rp 17 T, namun petani tidak merasa memperoleh bantuan pupuk secara signifikan dan bahkan ada kasus subsidi pupuk yang melibatkan orang-orang BUMN di PT. Pupuk Kaltim sana. Pak Dhe Jokowi dianggap tidak tegas dalam mengawal distribusi pupuk kepada petani. Ketika petani butuh pupuk, harga pupuk selangit; giliran petani jual hasil panen, disambut harga anjlok dengan alasan harga pasar. Calon Presiden harus mampu menyakinkan petani akan tiga hal: saprotan dapat diakses murah melalui kebijakan subsidi, pupuk bersubsidi terdistribusi tepat sasaran dan harga hasil panen tinggi. Kalau ketiga hal ini suram dan tak tersentuh oleh Program Capres, rasanya sulit bagi Pak Dhe Jokowi untuk memperoleh dukungan petani dan betani pun akan berkhayal lebih baik ganti presiden dengan harapan baru usai pilpres 2019.

Keenam, Pemerintahan Petahana dalam mengangkat Dewan Komisaris (Dekom) pada BUMN tidak melihat kompetensi personal tetapi lebih pada keterlibatan dalam Timses sehingga keberadaan Dekom pada BUMN hanya menjadi "pengamin" yang tidak profesional dalam tata kelola BUMN. Contohnya di PTPN XIII yang sukses merugi dan hampir tidak ada kontrol oleh Dekom dalam kebijakan BUMN itu.

Ketujuh, keluarga ASN dan pensiunan serta purnawirawan juga kecewa karena selama 4 tahun ini Pak Presiden hanya mampu menaikkan gaji mereka sebesar 3% di tahun depan. Sebanyak 80.000 ASN, Pensiunan dan Purnawirawan bermimpi agar presiden mendatang seperasa dan sehalus serya selembut hati Pak SBY.

Kedelapan, pembangunan infrastruktur di era Presiden Petahana memang sudah mantap dan soal sumber dana pembangunan juga tidak ada persoalan tetapi pemerintah lupa membangun ekonomi kerakyatan. Calon presiden penantang mesti smart dalam menyikapi fenomena ini dengan tetap konsisten melanjutkan pembangunan Indonesia dari pinggiran serta berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan secara in-line. 

Demikian isu program membangun perekonomian rakyat pada Pilpres 2019 yang ditunggu oleh publik di Kalbar. Tanpa konsep itu, Presiden Petahana mungkin hanya akan ramai diikuti saat kampanye karena tergiur oleh bagi-bagi ya dan akan tidak mendapatkan suara seramai peserta kampanye di bilik suara.**

*) Penulis Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura