Pilkada Tanpa Kekerasan (Massa)

Pilkada Tanpa Kekerasan (Massa)

  Selasa, 20 February 2018 08:56   338

Oleh Y PRIYONO PASTI

PENETAPAN pasangan calon peserta Pilkada serentak di seluruh wilayah negeri ini, baik yang diusung oleh parpol maupun jalur independen telah dilakukan. Sejumlah pihak mensinyalir suhu politik akan terus meningkat dari bulan ke bulan menjelang dilaksanakannya pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Bahkan ada yang menyatakan potensi kekerasan massa sangat mungkin terjadi dalam pilkada.

Terkait pilkada serentak (2018), utamanya pemilihan gubernur, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang berpotensi rawan kekerasan massa. Sejumlah pihak yang berkompeten, telah menyuarakan tentang kerawanan kekerasan massa dalam pilgub Kalbar 2018. 

Benarkah demikian? Kita berharap tentu hal itu tidak terjadi. Dari pengalaman pilgub selama ini, yang kontestannya tidak menempatkan kekuasaan di atas segala-galanya, kematangan para pasangan calonnya (baik di tingkat lokal maupun nasional), jabatan merupakan anugerah (amanah) dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mesti disyukuri dan diabdikan untuk kemaslahatan masyarakat/rakyat, kekerasan massa dapat dieliminasi. 

Namun, tindakan antisipatif tentu saja sangat bijak untuk dilakukan. Ketiga pasangan calon beserta massa pendukungnya  mesti menghindari cara-cara atau ucapan-ucapan/pernyataan yang memancing keributan, menyinggung, menghina dan menyakiti pihak lain. Perilaku dan kata-kata asertif mutlak dikedepankan.

Untuk kembali mengingatkan sidang pembaca dan menyadarinya, dalam sejarah panjang umat manusia, kekerasan terus saja terjadi, baik kekerasan fisik maupun psikis. Eskalasi kekerasan dari waktu ke waktu  kian meningkat seiring makin menguatnya kecenderungan masyarakat menggunakan kekerasan sebagai jalan untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Aksi kekerasan, apalagi kekerasan massa sungguh mengancam kedamaian, ketenteraman, inklusivitas sosial, dan tumbuh kembang kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Setiap tindakan kekerasan, apapun motivasi perjuangan yang melandasinya, selalu menimbulkan ketakutan, penderitaan, kebencian, balas dendam yang berkepanjangan, dan bahkan kehancuran. Namun aneh, manusia dengan segala keserakahannya (pun di bidang politik kekuasaan) seakan tak menyadarinya.

Belakangan ini, kekerasan seakan menjadi (meminjam istilah P.C. Siswantoko) ‘budaya baru’  dalam masyarakat kita. Kekerasan terjadi hampir setiap hari, menimpa siapa saja dan masuk ke semua lapisan masyarakat. Celakanya lagi, pendekatan yang digunakan untuk menghadapi dan menyelesaikan kekerasan itu memakai pola kekerasan pula (yang represif dan agresif). Akibatnya, kekerasan tak bisa dihentikan. Sebaliknya, kekerasan baru terus saja terjadi. Pola penanganan kekerasan dengan cara-cara kekerasan hanya akan memperpanjang proses reproduksi kekerasan dalam masyarakat.

Aksi kekerasan massa (termasuk yang mungkin terjadi dalam pilkada) apapun bentuknya selalu bersifat destruktif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat akan mengalami berbagai penderitaan, kehancuran, bahkan kematian. Martabat manusia yang mewujud dalam hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan sungguh dicederai, direndahkan sampai pada lapisan alas, dan bahkan ditiadakan (dinihilkan).

Kekerasan adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semakin dibiarkan akan membuat seluruh dimensi kehidupan kita menjadi porak poranda. Karena itu, menghentikan berbagai bentuk kekerasan, apalagi kekerasan massa dalam pilkada menjadi tanggung jawab kita bersama (bdg. P.C. Siswantoko, 2017).

Pilkada adalah momentum strategis untuk memilih kepala daerah yang memiliki kemampuan leadership handal untuk kemaslahatan masyarakat. Ini penting karena faktor kepemimpinan, sungguh diyakini bisa menjadi kunci sukses kemajuan atau kemunduran suatu daerah. Dengan kepemimpinan kepala daerah yang baik, krisis akan teratasi, konflik dapat diselesaikan, dan daerah semakin maju. Sebaliknya, dengan kepemimpinan yang buruk, korupsi semakin parah, ekonomi jadi terpuruk, dan daerah akan mundur.

Pilkada adalah mekanisme dinamis untuk melakukan upaya memperjuangkan kehidupan bermasyarakat yang semakin lebih baik. Melalui pilkada, kita memilih kepala daerah yang diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat agar dapat mengantisipasi, menghadapi, menjawab dan mengatasi rupa-rupa persoalan dan tantangan yang dialami dan dihadapi masyarakat. 

Melalui pilkada, kita memilih kepala daerah yang mampu menggerakkan orang lain; menciptakan keadaan, suasana, dan semangat;  impian masyarakatnya bertumbuh, berkembang, dan dipertajam; serta membuat potensi atau hal-hal terbaik dari masyarakatnya muncul ke permukaan.

Menyadari substansi pilkada (termasuk pilgub di dalamnya) ini, segala macam bentuk kekerasan (apalagi kekerasan massa) harus ditolak. Upaya-upaya kongkrit strategis, baik pada tataran preventif maupun kuratif dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan budaya tanpa kekerasan dalam masyarakat mutlak dilakukan. 

Kita semua harus peduli dan menolak kekerasan untuk bisa menjadi bangsa yang antikekerasan. Manusia dengan segala unsur-unsur kemartabatannya diberi kepercayaan oleh Sang Pencipta untuk mengelola dan mengurus bangsa dan negara (bahkan dunia) dengan baik, termasuk relasi sosial di antara umat manusia. Pada titik ini, terjadinya perubahan kesadaran (mind set) masyarakat dan penanaman nilai yang lebih menghargai kemanusiaan apapun suku, agama, ras, dan golongannya, termasuk ketika sedang melakukan kontestasi politik menjadi keniscayaan.

 Mari kita bangun kondisi yang kondusif, soliditas dan komitmen yang kuat agar pelaksanaan pilkada (termasuk pilgub Kalbar) berlangsung damai, lancar, dan antikekerasan (massa). Mari kita bergandeng tangan, berjalan beriringan, dan menghilangkan cara pandang yang selama ini melihat kelompok satu sama lain saling bertentangan. 

Mari komitmen antihoax, antirusuh, deklarasi damai dan aman yang sudah disepakati semua pasangan calon itu sungguh kita ejawantahkan. Jika kondisi yang demikian bisa kita perjuangkan, ciptakan, dan ejawantahkan secara konsisten dan konsekuen, pilkada (pilgub) antikekerasan sangat mungkin diwujudkan. Semoga demikian! 

*Penulis Alumnus USD Yogya 

Humas SMP/Guru SMA Asisi Pontianak -Kaimantan Barat