Pilkada dan Integritas Wilayah

Pilkada dan Integritas Wilayah

  Jumat, 22 June 2018 12:54   409

Oleh Saleh Alhinduan

RABU, 27 JUNI,  masyarakat akan mengikuti Pilkada serentak yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalbar. Pilkada akan memilih bupati dan walikota untuk kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, serta memilih gubernur untuk kepala daerah provinsi. Visi dan misi disampaikan para calon kepada publik sebagai pemilih. Berbagai isu yang menjadi perhatian dan persoalan diangkat menjadi tema kampanye. Para kandidat menyampaikan kepada para pemilih isu-isu dan program yang dianggap menjadi kepentingan masyarakat.

Salah satu isu yang sering diangkat untuk menarik perhatian adalah isu pemekaran wilayah, baik penambahan kabupaten dan kota ataupun provinsi. Pemekaran wilayah seringkali diusung para kandidat, karena dianggap sebagai isu paling bergengsi. Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan isu yang sangat sensitif dan sangat kental dengan nuansa politik. Pemekaran wilayah juga dipandang sebagai bagian dari kepentingan politik kelompok atau segelintir orang.

Isu tersebut dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat mengerti arti pemekaran wilayah? Apakah isu pemekaran wilayah relevan di era komunikasi dan teknologi digital yang sudah merasuki kehidupan masyarakat di daerah? Apakah pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini oleh pemerintah kabupaten dan kota sudah berjalan dengan efektif? Apakah pemekaran wilayah dikarenakan pelaksanaan pemerintahan provinsi dan pembangunan yang gagal dan tidak efektif atau karena faktor lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak diajukan, mengingat dalam banyak hal, pemekaran wilayah seringkali dan cenderung merupakan agenda para pelaku politik lokal untuk memenuhi keinginan agar bisa mendapatkan jabatan dan posisi sebagai bupati, walikota atau gubernur.

Sebagai provinsi terbesar keempat dengan populasi sekitar 4,5 juta jiwa, Kalbar merupakan provinsi yang prospektif untuk masa depan. Kalbar memiliki berbagai potensi sumber daya ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat yang bersumber dari pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan dan sumber-sumber lainnya. Semua sektor tersebut dapat menjadi lahan kehidupan dan sumber kesejahteraan. Masalah pembangunan dan kesejahteran masyarakat pada dasarnya bermuara pada pemerintah daerah, utamanya pemerintah kabupaten dan kota, karena pasca reformasi 1998, pemerintah daerah memiliki otonomi yang sangat luas untuk mengelola pembangunan, menggerakkan industri dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan angka penduduk miskin sekitar 7,8% pada september 2017, dari data statistik daerah, ini menunjukkan masih besarnya persoalan kemiskinan di daerah. Di usia provinsi sudah mencapai 61 tahun sejak berdiri secara resmi 28 Januari 1957, sangat disayangkan dengan angka kemiskinan tinggi. Selayaknya kemiskinan berada di bawah angka tersebut.

Apabila pemerintah provinsi sebagai induk dari pemerintah kabupaten dan kota, kemudian bupati di bawah pemerintah provinsi menginginkan pemekaran, maka yang perlu dipertanyakan, jika kabupaten yang ada belum mencapai kemajuan, apakah pemekaran disebabkan oleh ketidakberhasilan pemerintah provinsi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, atau karena kegagalan pemerintah kabupaten yang tidak mampu mengelola daerah. Jika pemekaran wilayah dimaksudkan untuk mendekatkan jangkauan pemerintahann dengan masyarakat, apakah pemerintah kabupaten sudah dekat dengan masyarakatnya dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.

Pemekaran merupakan masalah besar yang memiliki konsekuensi politik, administrasi pemerintahan dan dampak keuangan untuk penyediaan anggaran yang tidak kecil. Pemekaran juga berdampak pada pembentukan dan penambahan berbagai dinas instansi/lembaga di berbagai urusan dan lini pemerintahan. Apabila terjadi penambahan dinas dan lembaga baru, sementara sumber daya dan personil pemerintahan yang ada belum dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, dengan sendirinya akan mendorong terjadinya inefisiensi pemerintahan. Sementara itu, pembangunan yang dijalankan sekarang belum mencapai hasil yang spektakuler dan mengagumkan.

Dengan populasi yang kecil, hanya 4,5 juta jiwa dan memiliki perangkat kabupaten yang cukup untuk mengelola daerah kabupaten, tidak selayaknya dilakukan pemekaran. Dengan penduduk yang sedikit, pada dasarnya lebih mudah mengelola dan memajukan daerah. Permasalahan yang dihadapi tidak terlalu kompleks. Selayaknya para pimpinan kabupaten bekerja sungguh-sungguh untuk memajukan masyarakat.

Para pemimpin kabupaten selayaknya menunjukkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan hingga masyarakat benar-benar merasakan keberhasilan pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan. Pemimpin kabupaten dituntut untuk bekerja keras dan memikirkan nasib rakyat dari pada berfikir untuk kepentingan politik tertentu. Selayaknya membuktikan capaian keberhasilan sehingga masyarakat merasakan kemajuan demi kemajuan untuk masa sekarang dan akan datang.

Di era komunikasi dan teknologi digital yang semakin canggih yang akan mempermudah pengelolaan pemerintahan dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, pemekaran provinsi bukan merupakan solusi bagi permasalahan untuk memajukan masyarakat. Dengan teknologi digital, jarak geografis antar wilayah menjadi semakin dekat dan praktis semakin tidak berjarak. Teknologi digital dapat memotong dan memperpendek jarak dan waktu. Permasalahan pemerintahan dapat dibicarakan dan dibahas dengan cepat melalui berbagai sarana. Untuk menghemat biaya, rapat-rapat dengan gubernur, kepala dinas provinsi dan bupati daerah lain, jika mendesak, dapat dilakukan melalui fasilitas komunikasi jarak jauh seperti teleconference, whatsapp call, face time, chat email, skype dan berbagai sarana komunikasi lainnya. Demikian pula komunikasi dengan warga daerah dapat dengan mudah dan biaya murah dilakukan kapan saja, dimana saja dan tidak dibatasi jarak, dalam waktu singkat dan real time, waktu yang bersamaan.

Dengan kondisi masyarakat yang belum maju dan daerah yang masih tertinggal, akan sangat baik jika pemimpin kabupaten lebih berkonsentrasi menjalankan roda pemerintahan dengan sekuat tenaga dan menjaga integritas provinsi yang ada, untuk maju bersama dalam satu pemerintahan provinsi Kalbar hingga provinsi ini benar-benar maju, modern dan menjadi provinsi terdepan, terkemuka di Indonesia. Jauh lebih bermanfaat mengelola provinsi yang sudah ada dari pada mubazir, menyia-nyiakan daerah dan pemerintahan yang telah dibangun dengan susah payah. (Penulis warga Kalbar tinggal di Jakarta)