Pihak Desa Akui Program Rastra Bikin Pusing

Pihak Desa Akui Program Rastra Bikin Pusing

  Selasa, 13 March 2018 11:00

Berita Terkait

Minta Dihapuskan, Khawatir Muncul Konflik

PUTUSSIBAU – Program Beras Sejahtera (Rastra) dari pemerintah hingga hari ini masih berjalan, namun sayangnya program ini dikeluhkan oleh pihak desa maupun kelurahan yang ada di Kapuas Hulu. Program ini pun diminta agar dihapuskan saja. Pasalnya program ini dikhawatirkan akan memunculkan konflik, karena tidak semua masyarakat miskin yang merasakannya. 

Bahkan penyaluran Rastra sendiri masih ada yang tidak tepat sasaran.  Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra di beberapa desa maupun kelurahan yang ada di Bumi Uncak Kapuas, sepertinya perlu dievaluasi kembali. Pasalnya antara jumlah KPM yang dikeluarkan Bulog Putussibau dengan fakta di lapangan jauh berbeda. Banyak masyarakat miskin yang semestinya harus dan layak menerima Rastra, kenyataanya masih banyak yang tak merasakan Rastra tersebut. 

Seperti yang terjadi di Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, dari jumlah 185 kepala keluarga (KK) yang semestinya mendapatkan Rastra ini, namun data yang dikeluarkan oleh Bulog Putussibau hanya 40 KK saja. “Ini yang menjadi masalah, 185 KK yang miskin di tempat kami, namun 40 saja yang mendapatkan Rastra. Jelas kami kecewa, kenapa warga kami hanya 40 KK saja yang menerima Rastra tersebut,” kata Erol Aminudin, kepala Kelurahan (Lurah) Hilir Kantor, Senin (12/3). 

Erol mengaku bingung untuk menjelaskan kepada masyarakatnya yang tidak mendapatkan Rastra ini. Di satu sisi dirinya sangat kasihan dengan masyarakatnya yang ekonominya di bawah, namun tak merasakan Rastra. 

Untuk itu, ia sangat berharap agar program ini lebih baik dihapuskan saja, daripada semua masyarakatnya tidak terpenuhi Rastra. Selain itu juga, program ini sungguh membuat pihak mereka kesulitan untuk mengaturnya. “Apalagi sekarang Rastra ini hanya diterima 3 bulan sekali oleh KPM dan ada pengurangan lagi jumlah beras yang diterima setiap KPM. Setiap KPM hanya menerima 10 kilogram Rastra per-KK, kalau dulu 15 kilogram,” ungkapnya. 

Hal serupa diungkapkan Utin Ratnawati, kepala Seksi Pemerintahan Kesejahteraan pada Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara. Ia sangat setuju program ini dihapuskan daripada menyulitkan mereka dalam penyalurannya. Mengingat jumlah KPM Rastra di wilayahnya tidak seimbang dengan fakta di lapangan. 

“Kami di sini seharusnya ada sekitar 100-an yang layak menerima KPM Rastra ini, tapi kami hanya mendapatkan 38 KPM saja dari Bulog. Ini yang membuat kami bingung dan serba salah kepada masyarakat,” ujarnya. 

Daripada program Rastra ini ribut di masyarakat, kata Utin, lebih baik dihapuskan saja. Pasalnya, diakui dia, tidak sesuai, bahkan di wilayahnya sendiri penyalurannya tidak tepat sasaran. “Seharusnya kalau mau pemerintah itu men-cover semua masyarakat miskin penerima Rastra ini, sehingga kami pun menyalurkannya lebih nyaman. Soalnya kami sering ditanya juga sama masyarakat yang tak menerima Rastra ini,” paparnya. (aan)

Berita Terkait