Petani Tunggu Eksekusi Jaksa Soal Budiono Tan

Petani Tunggu Eksekusi Jaksa Soal Budiono Tan

  Selasa, 19 January 2016 09:22

PONTIANAK - Ribuan petani di Ketapang kembali menelan pil pahit atas perkara penggelapan sertifikat dan uang petani. Budiono Tan yang kini telah menghirup udara segar, namun putusan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat delapan bulan lalu tak kunjung dieksekusi kejaksaan.

Dalam putusan banding yang dikeluarkan PT Kalbar bahwa Budiono Tan harus mengembalikan 1.532 sertifikat milik petani serta uang sebesar Rp7 miliar. Namun, hingga saat ini dari pihak kejaksaan tak kunjung melakukan eksekusi putusan tersebut.

Atas permasalahan tersebut, petani melalui Front Perjuangan Rakyat (FPR) Ketapang, melaporkan hal tersebut kepada Ombusdman Perwakilan Kalimantan Barat. Ketua FPR Ketapang Isa Anshari mengatakan sudah kurang lebih tujuh bulan sejak putusan tersebut dikeluarkan, kejaksaan tidak kunjung melakukan ekseksui.

Selain mengadukan persoalan tersebut ke Ombusdman, FPR Ketapang juga menggelar audiensi dengan pihak Kejati Kalbar, untuk mempertanyakan lambannya eksekusi tersebut.

Yang lebih mengherankan, lanjut dia, pembebasan terpidana tidak dibarengi dengan eksekusi putusan, yakni mengembalikan ribuan sertifikat dan uang Rp7 miliar milik petani. "Kami sudah sampaikan data ke kejaksaan, tetapi alasannya sertifikat yang lunas saja yang dibalikan sangat aneh. Padahal diputusan jelas semua sertifikat harus dikembalikan dan uang harus dikembalikan," kata Isa, Senin (18/1).

Sementara, dia menambahkan, kasus lain yang menjerat Budiono Tan, yakni soal pencucian uang sampai saat ini belum tuntas. "Kami khawatir, Budiono ini melarikan diri ke luar negeri dan tidak kembali," ucapnya.

Menurut Isa, dari dua kasus tersebut, pihaknya memilih untuk melaporkan Kejati dan Kepolisian dengan harapan, agar kejaksaan segera melaksanakan putusan yang telah inkrah dan proses hukum perkara TPPU segera dilaksanakan.

Menurut Isa, segala upaya sudah dilakukan agar eksekusi terhasap putusan itu segera dilaksanakan. Namun, entah mengapa kejaksaan terkesan enggan melakukannya dengan berbagai alasan, bahkan mengeluarkan tafsiran putusan yang terkesan aneh. "Dari kejaksaan bilang, kalau sertifikat dan uang itu akan dikembalikan kepada petani yang sudah lunas kreditnya. Inikan sangat mengherankan," tuturnua.

Ditemui di setelah menerima laporan, Kepala Perwakilan Ombusdman Kalbar, Agus Priyadi, mengatakan tidak ada dalil apapun yang membenarkan seorang jaksa menafsirkan putusan yang telah inkrah. "Jaksa tidak boleh menafsirkan putusan yang dikeluarkan hakim. Apapun putusan, kejaksaan harus melaksanakan," tegas Agus.

Menurut Agus, setelah dirinya membaca putusan banding tersebut ada kata-kata mengadili dan menetapkan, adalah berkenaan dengan uang tunai milik petani yang ada di Bank Danamon sebesar Rp7 miliar dan sertifikat sebanyak 1.535 lembar yang harus dikembalikan ke petani melalui kejaksaan. "Kalau sampai hari ini belum dikembalikan, tentu kami akan investigasi dan klarifikasi untuk menanyakan apa alasan kejaksaan belum melaksanakan putusan tersebut," ucapnya. 

Menurut Agus, tidak ada hak jaksa untuk menafsirkan putusan banding tersebut. Jaksa wajib melaksanakan eksekusi, kalau ada jaksa menafsirkan putusan itu, maka pihaknya akan mengklarifikasi kebenarannya. "Jadi ada dua laporan yang kami terima, pertama soal eksekusi putusan dan kedua soal kasus pencucian uang yang melibatkan Budiono Tan. Tentu keduanya akan kami klarifikasi kepada pihak terkait," tuturnya.

Kasi Penegakan Hukum Kejati Kalbar Supriadi, yang menerima perwakilan petani mengatakan akan menyampaikan apa yang disampaikan perwakilan petani kepada pimpinan. "Laporan dari petani ini akan kami pelajari terlebih dahulu," katanya. (adg)