Petakan Kawasan Tiga Ribu Hektare Cukup Sehari

Petakan Kawasan Tiga Ribu Hektare Cukup Sehari

  Sabtu, 10 September 2016 09:30

Berita Terkait

 
Teknologi pesawat tanpa awak atau drone kini mulai dimanfaatkan dalam proses pemetaan partisipatif. Metode ini dapat mempercepat proses pemetaan desa dan melihat potensi tersembunyi di wilayah tersebut.

 

MIFTAHUL KHAIR, Pontianak

 

Drone kian populer di masyarakat. Pesawat tanpa awak ini terkenal setelah digunakan Amerika Serikat dalam perang di Pakistan dan Afganistan. Kini pemanfaatan drone lebih meluas. Sebut saja untuk pemetaan, pendeteksi kebakaran hutan, hingga menampilkan potensi desa.

Di Kalimantan Barat, perkembangan teknologi drone telah membawa perubahan pada metode pemetaan partisipatif. Teknologi pesawat tanpa awak ini kini dikembangkan Swandiri Institute dan Lembaga Gemawan sebagai sarana tambahan yang dapat mempermudah dan mempercepat kerja mereka dalam menyelesaikan pemetaan tersebut.

Peneliti Swandiri Institute, Arief Munandar mengungkapkan, penggunaan drone dalam pemetaan partisipatif telah dimulai sejak 2014. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali uji coba selama satu tahun, sejak awal 2013.

Sebagai sarana pembantu, drone dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengguna drone tersebut. “Tergantung pada apa yang dibawa oleh pengguna drone,” katanya kepada Pontianak Post, Jumat (9/9).

Yang dimaksudkan dengan apa yang dibawa itu ialah alat yang disematkan kepada drone lalu kemudian digunakan pada suatu daerah.

Sampai saat ini, diakui Arief, Swandiri Institute baru mengembangkan dua kamera yang disematkan pada drone dalam proses pemetaan partisipatif dan pengembangan pertanian. Kamera berkualitas tinggi itu dapat memperlihatkan sisi udara dari satu kawasan yang akan dipetakan.

Sebelum pengembangan drone dilakukan, proses pemetaan partisipatif dilakukan dengan metode manual, yakni dengan menggunakan sarana Global Positioning System (GPS). Tim pemetaan semula diharuskan berkeliling desa dengan berjalan kaki sehingga secara bertahap data yang terkumpul dari GPS dalam bentuk titik koordinat dapat memperlihatkan jalan-jalan desa dan batas-batasnya dapat dilihat.

“Metode manual itu menyita waktu hingga tiga atau empat bulan hanya untuk menyelesaikan pemetaan satu desa,” katanya.

Penggunaan drone dirasanya jauh lebih efisien. Dengan terobosan teknologi dari udara ini, pemetaan partisipatif dapat diselesaikan tanpa perlu melakukan perjalanan darat, naik turun lembah dan gunung yang melelahkan.

 Pemetaan kawasan seluas 3.000 hektare yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga dua atau tiga minggu, misalnya, kini dapat diselesaikan dalam satu hari saja. Akan tetapi, norma-norma awal pada metode pemetaan patisipatif tetap diterapkan dalam prosesnya.

Warga desa tetap mendapatkan porsi yang seperti semestinya dalam penyelesaian peta partisipatif. Mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk melihat gambar yang telah didapat dari drone secara bersama-sama dengan warga lainnya sebagai media untuk menentukan di mana saja lahan pertanian atau perkebunan yang mereka miliki.

Hal serupa juga dikatakan Mursyid Hidayat dari Lembaga Gemawan. Berdasarkan pengalamannya, peta partisipatif tersebut sudah menyelamatkan seluruh unsur pembangunan. “Mulai dari insfrastruktur jalan dan listrik, perkebunan, pertanian, peternakan hingga pemanfaatan potensi wisata di beberapa daerah,” katanya.

Lembaga Gemawan sendiri telah membuat sekitar 40 peta partisipatif desa dengan total mencapai 300 ribu hektare. Paling banyak adalah di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, mencapai 100 ribu hektare. Peta partisipatif di daerah tersebut juga dapat memperlihatkan mana saja hutan produksi dan hutan adat.

Metode yang digunakan ialah dengan advokasi kepada pemerintah sekaligus pendampingan kepada masyarakat secara bersamaan. “Pendekatannya dari dua sisi, pendekatan wilayah juga isu,” imbuhnya.

“Penggunaan drone sampai saat ini telah meluas, drone dapat digunakan untuk memantau daerah pertanian,” katanya. Dari sana akan terlihat, wilayah mana saja yang terkena hama atau gulma dengan menggunakan kamera infra merah. “Jadi, penggunakan pupuk dan pestisida akan lebih efisien karena tidak asal tebar,” tambahnya lagi.

Drone atau dalam bahasa Inggris disebut unmanned aerial vehicle (UAV) berbentuk seperti pesawat kebanyakan, memiliki sayap, dan menggunakan baling-baling. Secara umum, alat ini memiliki tiga bagian, yakni bagian rangka, bagian elektronik (otak terbang), dan sisi mekaniknya yang motor baling-baling.

Secara umum, pesawat tanpa awak digunakan untuk membuat video. Kini siaran langsung televisi juga kerap menggunakan alat ini. Perekaman dari udara memang membutuhkan alat khusus. Sebelumnya, para pembuat film harus menyewa pesawat untuk bisa mengambil gambar dari atas. Namun biayanya realtif mahal.

“Penyewaan pesawat itu bisa mencapai Rp50 juta sekali terbang. Tak semua orang bisa sewa pesawat,” katanya.

Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif pada kawasan desa di Kalimantan Barat telah dimulai sejak 1994 silam. Hasil pemetaan desa itu menghadirkan secara utuh informasi mengenai pengelolaan wilayah pedalaman. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bergerak secara sinergi untuk menyelesaikan pemetaan.

Pada awalnya, proses pemetaan partisipatif menghabiskan waktu yang terbilang lama, tiga hingga empat bulan. Bahkan satu tahun jika di daerah tersebut terdapat beberapa konflik seperti perbatasan antardesa yang berbatasan atau konflik antara satu desa dengan perusahaan tertentu. Tapi sekarang menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya teknologi drone.

Pelopor dari pemetaan partisipatif ini ialah Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih. Mereka memelopori gerakan pemetaan partisipatif masyarakat dengan membuat satu unit pemetaan yang dinamakan Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kemasyarakatan (PPSDAK) pada 1994.

Gerakan pemetaan partisipatif pun dimulai di Sanggau tahun 1995. Ketika warga kampung Merbang, Menawai Tekam dan Tapan Samabas/Tapang dan Kemayau menghadapi masuknya perkebunan kelapa sawit yang terus menerus semakin menghabiskan tanah mereka.

Tercatat 149 kampung telah dipetakan tanah dan hutannya pada 1999. Proses pemetaan partisipatif telah membantu masyarakat tersebut membangun kembali akar kebudayaan mereka.

Direktur Yayasan Perspektif Baru (YPB) Hayat Mansur mengatakan, pemetaan partisipatif sejatinya merupakan suatu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayahnya. “Sekaligus akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri,” katanya Jumat (30/8) lalu.

Bukan sembarang peta, ide pembuatan peta tersebut dapat memperlihatkan batas-batas desa secara lebih jelas dan membuat tata ruang pedesaan desa. Di mana saja wilayah hutan, pemukiman dan potensi dasarnya.

Data-data tersebut dapat digunakan lebih lanjut sebagai bahan untuk membuat sebuah kebijakan pembangunan oleh pemerintah. secara khusus, pemetaan tersebut dapat memperlihatkan saja di mana saja wilayah adat yang terdapat di Kalimantan Barat.

Melalui pedoman itulah, program tersebut dapat berjalan dan telah menjadi sebuah alat untuk menyelesaikan konflik. Konflik yang ia maksud ialah menyoal tapal batas desa. Batas wilayah ini merupakan benih dari konflik yang mesti segera diselesaikan. “Peta ini dapat dijadikan rujukan seandainya terjadi konflik antarwarga desa, warga satu desa dengan desa lainnya, atau warga desa dengan sebuah perusahaan,” jelasnya.

Dapat disimpulkan, peta itu telah memperjelas status desa tersebut kepada pemerintah dan warga desa. Peta partisipatif yang telah melalui proses serah terima dengan semua unsur pemerintahan Kabupaten pun disambut positif. Sejumlah desa, seperti Desa Tae, Kabupaten Sanggau kini tengah diusulkan dan menyiapkan diri untuk menjadi desa adat. Mereka mempersiapkan diri dengan membuat pemetaan desa. (*)

 

Berita Terkait