Perusahaan Wajib Umumkan Lowongan Secara Online

Perusahaan Wajib Umumkan Lowongan Secara Online

  Kamis, 2 March 2017 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK - Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, Junaidi mengungkapkan, banyak perusahaan tidak memasukkan lowongan kerja di bursa kerja online. 

Hal tersebut ditemukan saat pihaknya melakukan pengecekan di situs pencari kerja se-Indonesia. Berang dengan pihak perusahaan, awal Maret ini dinasnya memberlakukan aturan wajib bagi perusahaan melampirkan lowongan kerja ke situs bursa kerja online. Apabila tak ditanggapi, siap-siap izin perusahaan ditangguhkan.

"Aturan yang dibuat ini untuk membantu memudahkan para pencari kerja. Sejauh ini, data kepengurusan kartu kuning yang masuk dari 2016, ada 1.443 pembuat. Untuk 2017 per Januari ada 104 pembuat kartu kuning. Data pencari kerja ini langsung dimasukkan ke bursa kerja online," ucapnya kepada Pontianak Post, Rabu (1/3).

Sebenarnya bursa kerja online bisa sebagai wadah pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan. Tapi kenyataan hal ini belum dilirik perusahaan Pontianak. Kalau perusahaan yang berdomisili luar Pontianak, sudah melakukan ini. "Sudah cek disitus tersebut. Perusahaan di Pontianak tidak melakukan itu. Perusahaan masih menggunakan cara manual, dengan menempel lowongan di papan pengumuman," ucapnya kesal.

Padahal jumlah perusaahan yang terdaftar dinasnya ada 1.560. Harusnya pihak perusahaan bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal. Di situs tersebut, perusahaan bisa langsung menyeleksi pencari kerja dengan melihat jenjang dan bidang yang diperlukan. Tentu melalui situs ini mempermudah perusahaan menjaring tenaga kerja. “Tapi kenapa tak dilakukan,” tanya dia.

Agar perusahaan mau mengumumkan penerimaan karyawan, pihaknya melakukan terobosan dengan mewajibkan perusahaan melampirkan pengumuman lowongan di bursa kerja online. Apabila aturan ini tak diikuti, perusahaan akan disanksi sampai penangguhan izin usaha. "Aturan akan diberlakukan di Maret ini," tegasnya.

Junaidi berharap, terobosan baru ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Pontianak. Untuk surat edarannya akan segera disampaikan ke perusahaan. "Agar perusahaan patuhi aturan, kami juga melakukan sosialisasi ke pihak perusahaan," terangnya.

"Kalau melihat besarnya investasi swasta dan investasi pemerintah sebenarnya serapan tenaga kerja di Kota Pontianak sangat besar. Namun yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah terkesan  perbandingan antara investasi yang masuk dengan serapan tenaga kerja  tidak berimbang. Ini jadi pertanyaan," cetus Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar.

Fakta di lapangan, banyak tenaga kerja Pontianak belum terserap. Menurutnya instansi terkait harus melakukan analisis. Mengapa terjadi demikian. Apakah hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain skil tenaga kerja belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh investor. Sehingga banyak investor menggunakan tenaga dari luar daerah. 

Padahal dalam regulasi sudah jelas bahwa tenaga kerja yang digunakan harus dari daerah itu sendiri. Boleh lanjutnya menggunakan tenaga kerja dari luar apabila daerah tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Untuk menghindari kejadian ini, perlu ada pengawasan yang ketat pada perusahaan yang tidak menggunakan tenaga lokal sepanjang tenaga lokal tersedia.

Solusi lain yang bisa dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk berwira usaha. PKL  merupakan salah satu solusi. Untuk itu Dinas Perdagangan sebaiknya  melakukan pembinaan yang sistematis dan terprogram.

Dinas terkait dengan ketenagakerjaan harus melakukan koordinasi untuk menuntaskan persoalan ini. "Agar lebih fokus seharusnya ada dinas tersendiri yang mengurus ketenagakerjaan ini," ujarnya.(iza)

Berita Terkait