Persatuan Bangsa Lebih Penting

Persatuan Bangsa Lebih Penting

  Senin, 20 May 2019 09:22

Berita Terkait

- Lusa Penetapan Pemenang Pilpres, PB NU Ajak Fokus Ibadah

- Muhammadiyah Minta Aparat Utamakan Aksi Persuasif 

JAKARTA – Gejolak menjelang penetapan hasil pemilu pada 22 Mei makin terasa. Aksi-aksi penggalangan massa ke Jakarta juga mulai tampak. Tak ingin suasana semakin panas, para tokoh agama dari lintas organisasi mengeluarkan seruan damai. Mereka meminta masyarakat tidak terlibat aksi-aksi inkonstitusional pada pengumuman hasil pemilu itu.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siroj mengimbau warga NU tidak ikut datang ke Jakarta. Dia meminta nahdliyin lebih fokus menghidupkan kegiatan Ramadan dengan beribadah. Kiai Said mengatakan, umat Islam, khususnya warga NU, harus menyikapi pengumuman pemenang pemilu dengan sikap dewasa, tenang, besar hati, dan lapang dada. ”Apa pun hasilnya dan siapa pun yang menang harus kita terima,” tuturnya kemarin (19/5). 

Said mengungkapkan, pada momen kritis seperti saat ini, sangat penting menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dewasa, dan beradab. Jangan sampai terjadi gerakan dan tindakan inkonstitusional. ”Kita disorot dunia internasional. Kita mayoritas beragama Islam. Tunjukkan bahwa kita mengerti dan sadar caranya berdemokrasi, memahami cara bernegara,” tegasnya. 

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia, ujar Said, sudah sesuai dengan prinsip ahlussunnah wal jamaah dan mazhab mayoritas muslim di Indonesia. Dia pun menyerukan agar masyarakat mencintai dan menyayangi bangsanya sendiri. Jangan sampai pilpres membuat bangsa menjadi pecah. ”Jangan sampai jadi chaos. Nauzubillah, apalagi sampai perang saudara,” ingatnya.

Alumnus Universitas Ummul Qura Makkah itu kembali mengingatkan untuk berkaca pada negara-negara Timur Tengah yang sudah kacau balau. Afghanistan yang seluruhnya beragama Islam sudah 40 tahun dilanda perang saudara. ”Di Iraq sudah 1,5 juta nyawa melayang, Syria 500 ribu, Yaman selalu ribut, Sudan juga. Hampir seluruh dunia Arab bergejolak. Nyawa manusia sudah sangat murah harganya,” kata Said.

Pihak-pihak yang merasa keberatan dengan hasil penetapan pemenang oleh KPU, menurut Said, bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh warga NU juga diimbau untuk sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif, aman, dan tertib. 

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan, aksi menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan adalah hak warga negara yang dijamin UUD. ”Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang (UU), aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati,” ucapnya.

Menghadapi penetapan hasil pemilu pada 22 Mei, Mu’ti mengajak seluruh masyarakat menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum dan perundang-undangan. Khusus kepada para elite, Mu’ti berharap bisa menjadi teladan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya dengan tidak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan.

Mu’ti juga berpesan kepada partai politik, para calon anggota legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil pemilu. Menurut dia, apa pun hasil pemilu adalah kenyataan dan konsekuensi dari kehendak rakyat Indonesia.

Semua pihak, ucap Mu’ti, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa, perlu segera duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati bersih. Mereka harus bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak, bukan zero-sum game.

Mu’ti mengatakan, para penyelenggara pemilu hendaknya tetap bekerja profesional sesuai dengan UU. Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPU dan Bawaslu harus tetap independen dan adil. ”Tidak boleh tunduk pada tekanan siapa pun, kelompok, dan lembaga mana pun. Baik pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa,” tutur dia.

Selain KPU dan Bawaslu, aparatur keamanan juga harus bekerja profesional untuk menjaga keamanan. Aparat keamanan diminta tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif. ”Menghindari cara-cara militeristis agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa,” ucap Mu’ti.

Sementara itu, Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan imbauan kepada seluruh rektor kampus negeri maupun swasta. Para pimpinan kampus diharapkan bisa menjaga seluruh elemennya untuk tetap independen dalam menyambut penetapan hasil pemilu. ”Kampus jangan sampai memprovokasi atau terprovokasi,” katanya setelah mengikuti buka bersama dengan Iluni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta tadi malam. 

Nasir berharap perguruan tinggi tetap menjaga marwah sebagai lembaga akademik yang menjunjung tinggi netralitas. Dia meminta para mahasiswa, dosen, bahkan elemen alumni perguruan tinggi tidak terlibat dalam aksi demonstrasi menyambut pengumuman KPU itu.

Kalaupun ada yang merasa kecewa atau terdapat kecurangan, tutur Nasir, sudah ada saluran pengaduan. ”Silakan mengadu ke Bawaslu atau MK. Itu diatur dalam undang-undang,” katanya. Dia meminta masyarakat kampus memberikan kesempatan kepada KPU untuk menuntaskan pekerjaan. 

Nasir juga mengomentari kasus dosen yang ditangkap polisi karena menyebar hoax. Menurut dia, kasus tersebut murni kasus pribadi. Sehingga pribadi dosen itu yang harus bertanggung jawab. Dia menyatakan sudah sering mengimbau civitas academica untuk tidak menyebar hoax atau informasi yang menghasut. Menurut dia, masyarakat kampus harus ikut menenangkan situasi di tengah masyarakat. 

Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan, hasil rekapitulasi pemilu akan diumumkan Rabu (22/5). Dia mengatakan, saat ini masih ada serangkaian hal yang harus dilakukan. Seluruh pihak terkait, terang Pramono, harus menandatangani formulir hasil rekapitulasi. 

”Itu hubungannya tidak hanya dengan ke tujuh komisioner, tapi juga seluruh saksi yang hadir di rekapitulasi manual,” ujarnya. Ada ratusan lembar formulir yang harus ditandatangani komisioner dan para saksi.

ICMI Siap Jadi Mediator Rekonsiliasi 

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak digelarnya rekonsiliasi sebelum 22 Mei. Hal itu penting untuk meredam tensi politik yang terus memanas jelang penetapan rekapitulasi hasil pilpres dan pileg oleh KPU.

Ketua ICMI Orwil Jatim Ismail Nachu mengatakan, dibutuhkan jalan tengah untuk memecahkan kemelut bangsa saat ini. Rekonsiliasi, lanjut dia, adalah jalan keluar di tengah situasi yang terjadi di negeri ini. ”Perlu ada cara berpikir hikmah, solutif, dan bijaksana yang mencerahkan. Tanpa melibatkan kepentingan jangka pendek,” ujarnya tadi malam. 

Ismail lantas mencuplik Alquran surah Al Imron 159. Disebutkan, jika ada konflik, diperlukan tabayun atau rekonsiliasi. ”Yang menang jangan menang-menangan. Yang kalah jangan ngambek-ngambekan,” imbuh dia.

Menurut Ismail, gejolak politik pascapilpres hingga kini tak kunjung surut. Kedua kubu pendukung berhadap-hadapan dalam menyikapi hasil penghitungan suara yang masih berjalan. ICMI, terang dia, memandang cara berpikir hikmah yang merupakan ciri cendekiawan perlu dikembangkan ketika konflik dan dinamika begitu kental akan cara berpikir politik parsial.

Ismail khawatir jika cara berpikir politik parsial itu mengemuka, konflik akan makin tajam dan mengancam keutuhan bangsa. Apalagi, saat ini masyarakat terpecah menjadi kubu 01 dan 02. Dia menandaskan, jika memang dibutuhkan, ICMI siap menjadi mediator rekonsiliasi. ”Kami siap jika untuk menyelamatkan kepentingan bangsa yang lebih besar,” tegasnya.

Terkait rencana pengerahan massa pada 22 Mei yang disebut-sebut sebagai people power, Ismail menyatakan bahwa hal itu merupakan kebebasan berekspresi yang tak bisa dicegah. Namun, dia meminta niat aksi tersebut benar-benar diperteguh untuk kepentingan bangsa. ”Jangan sampai ada niat jahat,” tuturnya.

Ismail juga mengingatkan semua pihak agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan KPU. Jika ada yang tidak puas dengan penetapan KPU, terdapat mekanisme yang harus dilalui. ”Kalau memang ke MK, ya harus dikawal ke MK. Saya tidak sependapat kalau jauh-jauh sudah tidak percaya dengan MK,” katanya. 

BPN Imbau Damai, TKN Minta Tidak Terpancing 

Di bagian lain, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi (02) Andre Rosiade tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada 22 Mei. Dia menegaskan, jika ada kegiatan people power, hal itu bukan domain BPN. Dia mengaku tidak pernah diminta ikut campur. Apalagi sampai mengoordinasi masyarakat yang hendak datang ke Jakarta.

Jika ada aksi di Jakarta, kata Andre, itu merupakan inisiatif masyarakat sendiri. Dia menegaskan, tidak ada dana dari BPN kepada massa yang akan ke Jakarta. Meski demikian, Andre mengimbau massa tetap menjaga keamanan dan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan pada warga sekitar. 

Penyampaian pendapat selaiknya dilakukan secara damai. Tidak mengarah ke hal-hal yang berbau anarkisme dan merusak. ”Pokoknya, kepada seluruh pendukung Pak Prabowo, (kami imbau, Red) untuk tetap kondusif dan menjaga kedamaian. Jangan sampai anarkistis,” ucap pria kelahiran Padang tersebut. 

Di tempat berbeda, Airlangga Hartarto, salah seorang anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa kubunya menolak people power. Dia mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan pada 22 Mei. Airlangga juga mengajak semua pihak menghormati putusan KPU. Dia mengimbau pendukung paslon 01 menahan diri dan tidak terpancing provokasi.

Airlangga mengatakan, tak boleh ada pihak-pihak yang berusaha menjerumuskan masyarakat dalam perpecahan. Persatuan dan kesatuan harus dikedepankan. Menurut dia, legitimasi Pemilu 2019 sangat kuat karena sekitar 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya. (tau/lum/wan/bin/c9/oni) 

Berita Terkait