Perketat Verifikasi Scan C1

Perketat Verifikasi Scan C1

  Rabu, 1 May 2019 09:54
TERUS BEKERJA: Petugas menaikkan kotak suara ke gudang penyimpanan KPU di Jalan Uray Bawadi kemarin. Dengan dikawal ketat aparat Polisi dan TNI, mereka terus bekerja untuk menyelesaikan proses demokrasi yang telah berjalan. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Pascapemungutan suara pemilu pada 17 April 2019, Kamtibmas di Kalbar berjalan aman. Hal tersebut dibarengi tidak adanya laporan dugaan pelanggaran serius terkait gangguan Kamtibmas maupun laporan yang menyangkut adanya dugaan pidana Pemilu yang masuk ke pihak kepolisian hingga saat ini.

"Sampai saat ini masih berjalan aman terkendali," kata Kapolda Kalbar, Irjen Didi Haryono kepada, pada Senin (29/4).

Didi mengatakan, saat ini seluruh kotak suara  mulai dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) sudah dikirim dan berada di komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten/kota.

"Saat ini masih dalam perhitungan. Kemarin saya sudah mengecek dibeberapa daerah semuanya sudah," timpalnya.

Kapolda mengatakan telah mengambil langkah guna mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas selama pelaksaan perhitungan suara, di Kabupaten, Kota  dan menjelang perhitungan di tingkat provinsi. Dia mengungkapkan pihaknya  sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan TNI, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, maupun Pemerintah Kabupaten /Kota.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalbar Ruhermansyah mengatakan pihaknya juga menyatakan secara garis besar keseluruhan pelaksanaan pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg di Kalbar berjalan dengan baik dan lancar. Sementara kendala yang sebelumnya dihadapi, seperti kurangnya logistik di beberapa TPS di daerah semuanya sudah teratasi dan semua berjalan dengan sangat lancar.

“Untuk pelanggaran-pelanggaran selama Pemilu berlangsung hingga saat ini kami belum menemukan adanya indikasi yang serius. Tapi tetap saja masih perlu keseriusan karena proses perhitungan di PPK dan beberapa yang sudah berada di KPU tingkat Kabupaten/Kota masih berlangsung hingga saat ini,” ungkapnya.

Ruhermansyah juga berpesan apabila ada pihak yang merasa dirugikan saat perhitungan yang sedang berlangsung bisa melapor melalui saksi atau pengawas pemilu yang berada dilapangan. Terpenting juga harus melampirkan fakta-fakta terkait adanya pelanggaran dan proses yang dilakukan saat perhitungan suara yang berpotensi merugikan suatu pihak.

“Kalau terbukti ada pelanggaran saat perhitungan, kami bisa saja merekomendasikan untuk melakukan rekapitulasi perhitungan ulang. Dengan syarat harus disertai bukti kuat bahwa ada pelanggaran yang berpotensi merugikan suatu pihak,” tambahnya.

Apabila masih luput dari tingkat Kecamatan, Ruhermansyah melanjutkan pihaknya masih bisa melakukan pemeriksaan kembali mantinya di tingkat Kabupaten/Kota. Karena menurutnya itu sudah menjadi kewajiban dan tugas pokok dari Bawaslu untuk menanggulangi dan mencegah adanya pelanggaran atau kecurangan.

Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum memperketat proses verifikasi C1 scan. Hal ini guna menghindari terjadi kesalahan penginputan data scan C1.

“Kami (Bawaslu) sudah sampaikan itu, meski secara lisan. Verifikasi scan C1 itu harus ketat guna menghindari kesalahan,” tegas Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kalbar Faisal Riza di Pontianak, kemarin.

Bawaslu sendiri sudah mengecek proses verifikasi itu di KPU Kota Pontianak dan Mempawah. Ada tiga tahap verifikasi saat memasukkan dara scan C1. Pertama data itu discan, kedua dicocokan dengan data yang diinput. Terakhir ada petugas yang memastikan jika sudah benar baru dikirim ke portal KPU RI.

“Jadi ada tiga orang yang bertugas untuk memverifikasi itu,” tambah Faisal. 

Bawaslu sudah melakukan pencocokan hasil publikasi KPU RI terhadap C1 scan. Hal ini terkait dengan human error dalam proses pengentrian data C1.

“Kami dapatkan memang untuk di Kalimantan Barat belum ditemukan kecuali di Mempawah dan itu sudah dikoreksi,” tukas Faisal. 

Kemudian proses rekapitulasi terus berjalan. Sesuai jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan berakhir pada 4 Mei 2019. Sedangkan tingkat kabupaten/kota berakhir pada 7 Mei 2019.

Faisal mengingatkan agar pengawas ditingkat kecamatan bersikap independen dan mandiri. Dicontohkannya, bila tidak ada kesesuaian C1 salinan yang dibaca PPK dalam pleno yang digelar maka harus membuka C1 plano. Jika C1 plano kemudian dianggap bermasalah karena ada perubahan maka panwascam bisa merekomendasikan penghitungan suara ulang.

“Jadi pengawas tidak boleh terjebak kesepakatan forum. Suarakan jika ada pelanggaran prosedur,” tegas Faisal.

Sejalan dengan itupun Bawaslu Kalbar baru saja mengeluarkan instruksi pengawasan. Bawaslu Kalbar meminta meminta Bawaslu kabupaten/kota memastikan panwascam mengidentifikasi DA2 yang merupakan formulir keberatan proses rekapitulasi di kecamatan.

“Formulir DA2 itu penting untuk menjadi bekal saat pleno di kabupaten/kota. Ketika proses rekapitulasi di kecamatan, kami pastikan pengawas untuk mengindetifikasi DA2 dan memenuhi mekanisme prosedur,” pungkasnya. (sig/mse) 

Berita Terkait