Perizinan Jadi Perhatian Gubernur

Perizinan Jadi Perhatian Gubernur

  Senin, 13 May 2019 12:01

Berita Terkait

SAMBAS – Permasalahan perizinan, akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar, Sutarmidji SH Mhum akan menerapkan apa yang pernah diterapkan saat menjabat Walikota Pontianak. 

“Saat Musrenbangnas, Presiden menyampaikan masalah lamanya perizinan. Tapi saya melihat, lama atau sebentarnya perizinan diurus itu, tinggal kebijakan yang ada,” kata Sutarmidji. 

Menurutnya, saat dirinya masih menjadi Walikota Pontianak, pernah ada kejadian diundang tiga  Wali Kota ke Jakarta, yakni Pontianak, Jambi dan Manado untuk mendapatkan sebuah penghargaan. “Saat menunggu kehadiran Presiden Jokowi, saya dan Wali Kota lain ngobrol dengan Menteri PU ngobrol. Disitu Menteri PU menyebutkan Di

Jambi untuk pengurusan penerbitan Surat Keterangan Rencana Kerja untuk Developer, memerlukan waktu 14 hari. Lalu Menteri PU bertanya ke Saya, 

Pontianak berapa hari. Saya jawab perlu enam setengah jam,” katanya. 

Mendengar jawabannya, Menteri PU kaget. “Saya meyakinkan ke pak Menteri. Bisa dicek ke para Developer langsung pak. Atau tanya ke REI,” katanya.

Apa yang dijelaskan ke Menteri, ternyata disampaikan ke Presiden RI, bahwa Pontianak bisa 6 setengah jam dari awalnya 4227 hari, kemudian 21 hari, dan 6 setengah jam. Seolah tak mau kalah dengan Pontianak, Menteri juga sampaikan ke Presiden, kalau BKPM itu delapan izin selesai tiga  jam.  “Bayangkan 8 izin selesai 3 jam, Saya

tidak tahu nyusunnya atau selesai apanya, yang jelas selesai bagus, Presiden saat itu menyampaikan kalau daerah yang bisa cepat ngurus perizinan jangan hanya diberi piala, tapi beri program,” katanya.

Namun setelah pulang, dirinya sempat berpikir. Presiden bilang 8 izin 3 jam. Masa yang lain satu izin tak bisa 1 jam. “Akhirnya saya pulang saya panggil kepala PTSP Kota Pontianak saat itu, saya bilang bisa buat ngurus surat developer dari 6 setengah jam bisa jadi 1 jam. Bingung kepala PTSP, namun dia bilang mempelajari terlebih dahulu, apa

kendalanya jika diterapkan satu jam, oke saya bilang tak usah turun ke lapangan buatkan format surat pernyataan kasih meterai 6000 apabila yang dilaporkan tidak sesuai lapangan maka kena kan denda 500 persen, dan sampai sekarang izin SKRK itu 1 jam surat di Kelurahan cuma boleh 7 menit silakan cek di Pontianak di kelurahan itu surat apapun 7 menit kecuali 4 yang harus tanda tangan basah kalau yang tidak tanda tangan

basah 7 menit selesai,” katanya.

Nah inilah yang harus dikerjakan. “Cepat cepat cepat jangan lagi kalau orang bisa satu jam, kita bisa 20 menit, ini menjadi daya saing. Kecepatan pelayanan Pontianak itu kota dengan tata kelola ekonomi daerah terbaik dengan tingkat kepatuhan layanan publik terbaik seluruh Indonesia 2 tahun berturut-turut 2016-2015 bukan Bandung atau

Surabaya, hanya saja tak pernah menggembar-gemborkan nilainya yang

sudah 98,36,” katanya.(fah)

 

Berita Terkait