Perangkat Desa Paham Aturan

Perangkat Desa Paham Aturan

  Jumat, 23 September 2016 09:30
PELATIHAN: Kegiatan Penguatan Kapasitas Penyusunan RKPDES Tahun 2017 di Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.FOTO MUSTA’AN/Pontianak post

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Undang Undang No. 6 Tahun 2016 tentang desa telah memberi porsi anggaran yang cukup besar untuk dikelola oleh aparatur desa. Karenanya masing-masing perangkat desa harus memahami tentang mekanisme dan aturan dalam melaksanakan program pembangunan di desa.

 
Ini penting agar dalam pelaksanaan pembangunan dan realisasi anggaran desa mereka tidak bermasalah.

Camat  Hulu Gurung,  Baharudin menegaskan, setiap aparatur desa, baik itu Kades, BPD dan TPK wajib memahami peraturan pelaksanaan pembangunan di desa, termasuk penyusunan RKPDes dimaksud. “Perangkat desa wajib pahami peraturan yang mengatur tentang pembangunan desa,” tuturnya saat membuka acara Penguatan Kapasitas Penyusunan RKPDES Tahun 2017 di Nanga Tepuai,Senin (19/9).

Baharudin menegaskan, semua klausul yang berkaitan dengan Undang Undang, PP (Peraturan Pemerintah) Peraturan Menteri dan Perbup tentang pengelolaan keuangan desa harus dikuasai. Ini penting agar pembangunan tepat sasaran dan berhasil guna. Selain itu, asas transparansi, efisiensi dan partisipatif  harus  diutamakan, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bermasalah nantinya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar, P3MD Kabupaten Kapuas Hulu Stephanus Mulyadi,  mengingatkan agar setiap program pembangunan di desa harus  sepenuhnya dilaksanakan, untuk melayani kebutuhan masyarakat. “Masyarakat desa harus menjadi pusat dan dasar pembangunan. Dengan demikian, masyarakat desa menjadi berdaya dan sejahtera,” tuturnya.

Dijelaskannya lagi, salah satu aspek terpenting harus terpenuhi dalam pembangunan di desa adalah pelayanan sosial dasar yang meliputi 10 bidang. Diantaranya kesehatan dan pendidikan masyarakat desa, kesejahteraan ibu dan anak serta akses pada informasi.

Lulusan Universitas Teknik Dresden Jerman ini berpendapat, keterpenuhan pelayanan bidang sosial dasar di desa harus rutin di evaluasi.

Itu dilakukan setiap tahun secara mandiri dengan melakukan evaluasi diri dengan menggunakan alat ukur berupa instrumen Indeks Desa Membangun (IDM). Dari hasil evaluasi diri itu desa dapat melihat status desa apakah sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju atau mandiri. Khusus untuk melihat keadaan pelayanan sosial dasar bisa dilihat pada bagian bidang ketahanan sosial desa.

Berdasarkan hasil evaluasi itu lanjutnya, desa kemudian dapat menetapkan prioritas RKPDES tahun berikutnya. Dengan demikian kata dia, desa tidak asal-asalan dalam menyusun rencana pembangunan desa. Karena RKPDES disusun berdasarkan kebutuhan konkrit maka pembangunan di desa menjadi berimbang, terukur serta terarah sesuai kebutuhan masyarakat desa yang sebenarnya.

Menurut Stephanus, kegiatan Penguatan Penyusunan RKPDes Tahun 2017 yang diikuti 80 aparatur desa, BPD dan Tim Penyusunan RKPDÈS se Kecamatan Hulu Gurung sangat penting. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diselenggarakan BKAD Kapuas Hulu dan difasilitasi pihak kecamatan dan pendamping desa Kecamatan Hulu Gurung.“Kegiatan ini sangat penting bagi desa,”kata dia.(aan)

 

 

Berita Terkait