Perangi Politik Uang Jelang Coblosan

Perangi Politik Uang Jelang Coblosan

  Kamis, 4 April 2019 11:04
OTT: Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan terkait OTT di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3). KPK menetapkan 3 tersangka dengan barang bukti uang Rp8, 4 M yang ditaruh dalam 84 kardus. FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Berita Terkait

Kerja Sama KPU dan KPK

JAKARTA – Politik uang dianggap sebagai salah satu ancaman nyata menjelang puncak pemilu 17 April mendatang. KPU dan KPK memastikan bekerja sama untuk meminimalkan politik uang menjelang hari pemungutan suara. Tentu saja, kerja sama itu berbentuk pendidikan politik terkait dengan pemilu kepada masyarakat.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, saat ini pihaknya dan KPK berfokus pada sosialisasi perlawanan terhadap politik uang. ’’Kami akan mengemukakan tagline Pemilih Berdaulat Negara Kuat dan Pilih yang Jujur,’’ terangnya, kemarin (3/4). 

Artinya, pemilih diajak untuk memilih berdasar pilihan sendiri tanpa iming-iming apa pun. Juga, memilih peserta pemilu yang jujur. Salah satu indikatornya adalah tidak menggunakan politik uang untuk memengaruhi pemilih.

Rencananya, sosialisasi itu digencarkan bersamaan dengan event Pemilu Run pada 7 April mendatang. Sosialisasi terus dilakukan hingga menjelang pemungutan suara. ’’Pemilu Run akan dipusatkan di Jakarta dan dilaksanakan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,’’ lanjutnya.

Selain itu, KPK dan KPU membuat materi iklan layanan masyarakat yang mengajak melawan politik uang. Iklan tersebut ditayangkan pada debat kelima 13 April mendatang. Materinya tetap seputar memilih mereka yang jujur dan memastikan pemilih berdaulat atas pilihan sendiri di bilik suara. 

Sementara itu, Jubir KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa dukungan lembaganya bukan sebatas sosialisasi. Salah satu bentuk support lain KPK adalah transparansi harta kekayaan para pejabat negara. ’’Kami membahas rencana pengumuman nama-nama anggota DPR, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia yang sudah melaporkan LHKPN,’’ terangnya. 

KPU akan hadir dalam momen pengumuman tersebut. Mereka sekaligus menyosialisasikan kembali aturan yang mewajibkan caleg terpilih melaporkan harta kekayaan. ’’Itu sebagai syarat pelantikan,’’ lanjutnya. Hal lainnya sebagaimana disampaikan KPU, pemilih diminta mengabaikan politikus yang main uang.

Febri menambahkan, politik uang merupakan fenomena gunung es. Karena itu, masyarakat diminta waspada kepada politikus-politikus yang menggunakan uang untuk memengaruhi pilihan. ’’Kalau masyarakat sudah menolak uang, uang itu tidak akan bermanfaat,’’ tutur Febri. Para caleg pun akan berpikir ulang untuk menggunakan politik uang.

Sejauh ini, dari keseluruhan pejabat negara, sekitar 74 persen sudah melaporkan harta kekayaan. Batas waktunya adalah 31 Maret lalu. Pihaknya mengumumkan nama-nama itu dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi. (byu/c19/agm)

Berita Terkait