Penurunan Tarif PPh Jadi 0,5%. Siapa Diuntungkan?

Penurunan Tarif PPh Jadi 0,5%. Siapa Diuntungkan?

  Selasa, 2 Oktober 2018 19:28   0

Oleh : Erna Oktafiani

Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara selalu menarik untuk diperbincangkan. Dengan berbagai jenis dan prosedur pengenaannya, pajak seolah masih menjadi “momok” tersendiri bagi sebagian masyarakat Indonesia. Walaupun kebijakan pajak semakinmemudahkan para wajib pajaknya, tetapi tetap menjadi tantangan tersendiri dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam membangun negeri ini. 

Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang baru ditetapkan. Dalam PP yang berlaku mulai 1 Juli 2018 ini, menyebutkan bahwa pemerintah meringankan tarif PPh final menjadi 0,5% dari penghasilan bruto/omset yang sebelumnya bertarif 1% sesuai PP nomor 46 tahun 2013. Dengan demikian, maka tarif PPh final menjadi lebih rendah. 

Penetapan tarif baru yang lebih rendah ini,merupakan salah satu bentuk respon positif pemerintah terhadap wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau pun PT. WP yang dapat memanfaatkannya yakni WPdengan omset sampai Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Secara tidak langsung, sasaran dan target pembatasan ini adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).  Pemerintah memang menginginkan dapat merangkul sebanyak mungkin pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan adanya penurunan ini,diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban pajaknya.

Kemudahan bagi WP

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atas diberlakukannya PP 23 tahun 2018 ini. Bahwa penerapan PPh final 0,5% dari total bruto memberikan kemudahan bagi WPpribadi dan badan yang belum menyelenggarakan pembukuannya dengan tertib. WP cukup menghitung 0,5% dari total bruto/omzet yang diterima untuk kemudian disetorkan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa PP ini memiliki konsekuensi yakni WP diharuskan membayar pajaknya meskipun dalam keadaan merugi karena penghitungan dilakukan berdasarkan bruto/omset, bukan keuntungan netto.

Berbeda cerita ketika WP pribadi atau badan telah melakukan pembukuan dengan baik dan tertib. WP ini dikenakan PPh berdasarkan tarif normal yang diatur pada pasal 17 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Keuntungan lebih memihak WP pada UU ini karena PPh hanya dikenakan pada keuntungan netto, sehingga ketika WP mengalami kerugian fiskal maka kewajiban pajaknya pun tidak perlu ditunaikan. 

Jangka Waktu

Pemberlakuan PP 23 ini dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Artinya, tarif 0,5% dari bruto tidak dapat digunakan selamanya sebagai dasar penghitungan pajak.  WP orang pribadi diberikan batasan tujuh tahun, sedangkanWP berbentuk koperasi, CV, atau firma diberikan waktu empat tahun, danWP berbentuk PT diberikan waktu tiga tahun saja. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, semua WP kembali menggunakan skema normal yang diatur dalam pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008. Pembatasan waktu ini, diberlakukan untuk mendorongWP agar melakukan pembukuan dengan rapi dan tertib, sehingga memudahkan dalam mengembangkan usahanya. 

Pengecualian

Tidak semua WP dapat memanfaatkan PPh 0,5% ini. Terdapat beberapa WP yang tidak dapat memanfaatkannya, meliputi WP orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Hal ini termasuk pesekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan, notaris, dokter, akuatris, dan lain sebagainya. Selain itu juga bagi WP yang penghasilannya diperoleh dari luar negeri, maka pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Kemudian bagi WP yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Serta bagi WP dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Para WP inilah yang tidak dapat memanfaatkan PPh final sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018, sehingga perhitungan pajaknya mengikuti aturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan kondisi wajib pajaknya.

Diberlakukannya PP 23 ini bukanlah paksaan bagi WP. WP tetap dapat memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal sesuai pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengajuan ini yang menjadi dasar DJP menetapkan WP sebagai WP dengan perhitungan PPh normal. WP yang telah ditetapkan ini, tidak dapat lagi berpindah untuk menjadi WP dengan PPh final 0,5%. 

Kemudahan Pembayaran

Selain memudahkan penghitungannya, cara pembayarannya pun semakin beragam mengikuti perkembangan zaman. Pembayaran pajak tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional yang menghabiskan banyak sumber daya. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui kantor pos, bank persepsi termasuk ATM nya, dan juga melalui aplikasi PajakPay. PajakPay yang merupakan aplikasi berbasis Android dan IOS akan memanjakan para WP di era milenial. Dengan menggunakannya, para WPdiuntungkan dengan berbagai kepraktisan, diantaranyajaminan keamanan karena telah memberlakukan teknologi enkripsi dan firewall berlapis. Selainitu, ID billing dan NTPN yang diperoleh dari OnlinePajak pun sah. Keuntungan lainnya yaitu adanya jaminan akurasi data karena meminimalisasi kesalahaan saat input data secara manual. PajakPay juga mampu membuat banyak ID billing secara cepat, menyimpan NTPN digital dalam waktu lama, dan memiliki fitur untuk penambahan saldo tak terbatas melalui berbagai metode transfer. Dengan demikian, aplikasi PajakPay menghemat waktu dan biaya. 

Dengan demikian, hadirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan aplikasi PajakPay akan menguntungkan berbagai pihak. Di satu sisi, WP sebagai pihak pertama yang merasakan keuntungannya karena penghitungan PPh semakin mudah dantermotivasi untuk lebih tertib administrasi, sehingga memberi kemudahan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, kemudahan lain dalam proses pembayaran yang sangat praktis tanpa batas. Di sisi lain, pemerintah pun diuntungkan dengan kemudahan merangkul para pelaku UMKM dalam siklus pajak, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pajak, serta pengembangan usaha UMKM yang semakin maju akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dari sisi monitoring penerimaan negara, pemerintah dimudahkan dengan kemajuan teknologi pada aplikasi PajakPay. 

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili kebijakan instansi tempat penulis bekerja