Pengusaha Sawit Keluhkan Izin Pengelolaan Kawasan

Pengusaha Sawit Keluhkan Izin Pengelolaan Kawasan

  Kamis, 21 March 2019 09:57
TINJAU: Gubernur Kalbar Sutarmidji meninjau stan usai membuka Borneo Palm Oil Stake Holder Forum. Acara ini dihadiri perusahaan kelapa sawit di Kalimantan. ISTIMEWA

Berita Terkait

Kerap Tumpang Tindih

 

PONTIANAK—Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji resmi membuka Borneo Palm Oil Stake Holder Forum (Borneo Forum). Event satu tahun sekali itu digelar sejak 20-21 Maret di Hotel Ibis, Jalan A Yani, Pontianak Selatan. Tema dalam Borneo Forum itu Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Barat Mukhlis Bentara mengatakan Borneo Forum menjadi wadah untuk mendiskusikan persoalan sawit di Kalimantan.

"Jadi forum ini membedah apa yang dihadapi pelaku usaha perkebunan di Kalimantan. Termasuk di Kalbar. Pada dasarnya pun persoalan yang dihadapi itu hampir sama," kata Mukhlis di Pontianak, kemarin.

Mukhlis menjelaskan pihaknya selalu mengupdate informasi berkaitan dengan kendala yang dihadapi pelaku usaha perkebunan. Update informasi itu dilakukan dalam rapat Gapki yang dihadiri tingkat cabang.

"Jadi apa persoalan setiap daerah itu kami selalu mengupdate informasinya. Jika itu menjadi persoalan yang sifatnya nasional kami sampaikan itu melalui Gapki pusat yang akan berkoordinasi dengan kementerian terkait" terang Mukhlis. 

Menurutnya persoalan yang paling utama dihadapi pelaku usaha perkebunan di Kalimantan adalah masalah tata ruang. Persoalannya adalah tumpang tindih izin atas pengelolaan kawasan.

"Misalnya dari BPN mengeluarkan izin karena tidak masuk kawasan. Tiba-tiba dari kementerian ternyata menyatakan masuk kawasan sehingga terjadi tumpang tindih," kata Mukhlis. 

Bahkan persoalan inipun tidak hanya terjadi pada kawasan saja melakukan sesama perusahaan perkebunan terjadi tumpang tindih izin pengelolaan. Termasuk juga dengan perusahaan tambang.

"Kondisi ini membuat terjadi gesekkan di tingkat bawah. Mau menanam ragu-ragu. Belum lagi terkena ke plasma. Ketika mendorong masyarakat untuk menanam nanti dikira mengadu domba masyarakat. Ini masih terjadi dan terutama di Kalimantan Tengah yang paling besar," kata dia.

"Ada kelompok kerja yang memberikan masukan ke pemerintah terkait dengan persoalan yang dihadapi di daerah. Masukan ini disampaikan saat kementerian membahas kebijakan dan pergudangan. Meskipun ada keputusan tetap perlu waktu karena pemerintah juga perlu sinkron dari pusat ke daerah," pungkasnya. 

Sementara Gubenur Kalimantan Barat Sutarmidji saat memberikan sambutan memastikan mendukung perusahan perkebunan melawan kampanye negatif tentang sawit. Meski demikian, dukungan itu diberikan jika perusahaan perkebunan juga tertib akan aturan yang sudah ada. "Selaku Gubernur, tentu saya mendukung melawan kampanye hitam tapi perusahaan juga harus benar-benar mengikuti aturan yang ada," pinta Sutarmidji.

Menurutnya, perusahaan haruslah bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan daerah di sekitar perkebunan. Sebab keberlanjutan industri ini tidak hanya untuk perkebunan, tapi juga masyarakat yang berada di sekitar perkebunan. (mse)

 

Berita Terkait