Pengelola Perpustakaan dan Taman Bacaan Harus Berpikir Kritis

Pengelola Perpustakaan dan Taman Bacaan Harus Berpikir Kritis

  Kamis, 20 June 2019 09:39

Berita Terkait

PONTIANAK - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, Drs.Ignasius Ik, SH, M.Si, mengajak pengelola perpustakaan desa yang ada di kabupaten/kota untuk berpikir strategis untuk menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan di desa.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Hotel Avara Gajahmada, Jalan Gajahmada Pontianak, Selasa (18 Juni 2019). Bimbingan Teknis tersebut dihadiri oleh 30 peserta yang merupakan pengelola perpustakaan, baik perpustakaan desa, perpustakaan rumah ibadah dan taman bacaan yang telah mendapat bantuan buku dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas semua. Termasuk orang tua, perusahaan, makanya pengelola perpustakaan harus berpikir strategis, tidak hanya terbatas pada bahan bacaan, tapi juga berpikir bagaimana bahan bacaan (di perpustakaannya) bervariasi,” papar Ignasius.

Pengelola perpustakaan, lanjutnya, agar menjalin kerjasama dengan mitra lain dalam hal mengembangkan bahan bacaan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan bermitra, pengelola perpustakaan dapat memanfaatkan kerjasama tersebut untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Berbicara perpustakaan, semua punya tanggung jawab di bidang minat baca. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya bapak ibu yang bergerak di bidang perpustakaan, tapi semua,” kata Ignasius.

Sekali lagi dia meminta kepada peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan ini harus berpikir keras agar bisa membuat buku-buku yang dimiliki bisa optimal. “Pengelola perpustakaan harus berpikir secara kritis, bagaimana bapak ibu semua harus mencari cara agar buku-buku bisa bervariasi,” kata Ignasius.

Sebagaimana diketahui, perpustakaan adalah urusan pemerintahan wajib yang diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Urusan bidang perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan jasa yang masuk dalam kategori urusan wajib.

“Dan kita tahu, bahwa karena dia wajib makanya harus kita laksanakan. Suka tidak suka, ada tidak ada anggaran, mau tidak mau harus dilaksanakan dan merupakan urusan yang melekat menjadi koordinasi pemerintah daerah,” tegasnya.** 

 

Berita Terkait