Pengamat : Perlu Kebijakan Politik Pertanian Pro Petani

Pengamat : Perlu Kebijakan Politik Pertanian Pro Petani

  Kamis, 25 April 2019 09:17
ilustrasi

Berita Terkait

PONTIANAK – Momen Pemilihan Umum atau Pemilu dinilai tidak memiliki korelasi secara langsung bagi sektor pertanian. Namun demikian, melalui kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan, yang dipilih melalui pesta demokrasi ini, secara tidak langsung akan berdampak bagi para petani.

“Yang paling penting bagi petani, baik itu pada masa pemilu maupun tidak, harus ada kebijakan politik pertanian yang mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi para petani,” tutur Dosen Pertanian Universitas Tanjungpura, Iwan Sasli, kemarin.

Iwan menilai, momen pemilu, tidak memberikan dampak bagi sektor pertanian pada sisi produksi. Hanya saja secara psikologis, kata dia, momen ini barangkali memberikan harapan baru bagi para petani terhadap pemimpin maupun anggota dewan yang akan terpilih. 

Selain itu, kondusifitas pemilu menurutnya juga berdampak pada sektor pertanian maupun sektor lainnya. “Mungkin ada pengaruhnya, jika pemilu berjalan dengan kondusif, barangkali akan berdampak baik pada iklim investasi, termasuklah investasi di sektor pertanian,” kata dia.

Di sisi lain, Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang perekonomiannya secara dominan disanggah oleh sektor pertanian, menurut dia, akan merasakan setiap dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan legislatif di sektor tersebut. Dia menilai kebijakan yang ada, secara umum belum mampu mengatasi persoalan di sektor pertanian.

“Kita lihat harga-harga komoditas perkebunan saat ini, seperti karet, sawit, kopra, bahkan lada juga ikut jatuh,” kata dia.

Selain itu, implementasi dari kebijakan yang ada pun belum berjalan dengan maksimal. Dia mencontohkan kebijakan kewajiban petani sawit untuk bermitra dengan perusahaan, yang saat ini menurutnya belum berjalan sesuai dengan harapan. Pantauannya di lapangan, masih ada petani swadaya yang masih menjual TBS-nya ke tengkulak.

“Mata rantai perdagangan sawit ini masih terlalu panjang, masih ada petani yang jual ke tengkulak, padahal dalam aturan tidak diperbolehkan. Petani semestinya bermitra dengan perusahaan,” jelas dia. 

Kondisi ini, lanjut dia, mengakibatkan sulitnya petani mendapatkan kehidupan yang layak. Hal itu pun tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani. Sepanjang 2018 hingga Maret 2019, NTP Kalbar tidak pernah tembus 100 poin. Pada Maret 2019, NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) mencatatkan poin yang paling rendah di antara subsector lainnya, yakni hanya 88,25. Sementara untuk Subsektor Tanaman pangan, hanya 93,18 poin.

Iwan berharap, implementasi dari regulasi di sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Regulasi yang dimaksud tersebut bisa terkait akses permodalan, program pemberdayaan, atau kepastian berusaha, maupun kebijakan lainnya. (sti)

Berita Terkait