Penerima Bantuan Dilarang Merokok

Penerima Bantuan Dilarang Merokok

  Selasa, 31 July 2018 10:00

Berita Terkait

Sebagian Pendapatan Habis untuk Beli Rokok 

JAKARTA – Tingkat kemiskinan Indonesia turun karena sebagian masyarakat pindah ke level hampir miskin. Kelompok di level itu rawan turun lagi ke level miskin. Pemerintah mengharuskan masyarakat di level miskin maupun hampir miskin, khususnya peserta program keluarga harapan (PKH) dan penerima bantuan pangan nontunai (BPNT), tidak merokok.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pertimbangan larangan merokok bagi penerima PKH dan BPNT. Yakni, proporsi rokok keretek maupun filter sebagai pembentuk garis kemiskinan (GK) mencapai 11 persen. ”Ke depan, semua keluarga penerima PKH atau BPNT tidak boleh lagi merokok. Menurut saya, ini penting. Kita harus tegas,” tuturnya kemarin (30/7).

Bambang mengatakan, peran uang untuk membeli rokok terhadap pendapatan riil keluarga di pedesaan mencapai 10 persen. Sedangkan bagi keluarga di perkotaan, angkanya mencapai 11 persen.

Menurut dia, porsi belanja rokok 10 hingga 11 persen oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga lain otomatis bisa mengganggu pendapatan riil keluarga. ”Lebih baik diganti untuk membeli daging ayam, telur, atau kebutuhan yang menunjang makanan (lainnya, Red),” jelasnya. 

Dia mengatakan, aturan stop merokok bagi keluarga penerima PKH maupun BPNT perlu terus disampaikan sebagai bagian dari pembelajaran. Dia menegaskan, semua keluarga dalam PKH dan penerima BPNT harus berjanji berhenti merokok.

Dalam paparannya, Bambang menyebutkan, proporsi terbesar pembentuk kemiskinan adalah beras. Bagi masyarakat perkotaan, porsinya mencapai 20,9 persen. Sedangkan bagi masyarakat pedesaan, angkanya 26,79 persen. Di bawah rokok, ada proporsi untuk perumahan sebesar 8,3 persen bagi masyarakat perkotaan dan 6,91 persen bagi warga pedesaan. Dengan data itu, kebutuhan untuk membeli rokok lebih besar ketimbang proporsi untuk perumahan, telur ayam ras, maupun daging ayam ras.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat setuju dengan masukan soal larangan merokok bagi keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT. Nanti aturan itu dimasukkan modul family development session (FDS) yang terkait dengan PKH dan BPNT.

Harry menjelaskan, penyuluhan supaya uang bantuan PKH tidak dibelikan rokok sejatinya sudah berlangsung lama. ”Bahkan dari Bapak Presiden (Joko Widodo, Red) langsung,” tutur dia. Meskipun hal itu sudah menjadi wejangan lama, Harry mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada data soal jumlah pasti keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT yang merokok.

Harry lantas menjelaskan, saat ini angka kemiskinan Indonesia 9,82 persen. Menurun jika dibandingkan dengan periode September 2017 yang masih 10,12 persen. Dia berharap Maret 2019 angka kemiskinan di Indonesia kembali turun menjadi 9,3 persen.

Menteri Sosial Idrus Marham menambahkan, meski target penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit telah tercapai, pemerintah mengikhtiarkan angka kemiskinan yang lebih rendah. ”Pemerintah berharap persentase angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 9,3 persen,” tuturnya, optimistis.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data penurunan angka kemiskinan sebesar 630 ribu orang sehingga menjadi 25,95 juta orang (9,82 persen) penduduk miskin per Maret 2018 jika dibandingkan dengan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen). Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yakni Maret 2017 hingga Maret 2018, angka kemiskinan turun 1,8 juta jiwa. Mengingat, pada Maret 2017 penduduk miskin sebanyak 27,77 juta jiwa (10,64 persen). Angka kemiskinan 9,82 persen per Maret 2018 tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Idrus mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan merupakan suatu prestasi yang mencerminkan keberhasilan pemerintah. Prestasi tersebut terkait dengan tiga fakta. Pertama, kebijakan dan program pemerintah yang didasarkan pada cita-cita kemerdekaan, amanat konstitusi, dan visi-misi Nawacita. 

Kedua, sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sinergi antar kementerian dan antarlembaga pemerintah, serta sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Ketiga, kepemimpinan Presiden Jokowi dengan langsung turun ke lapangan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif. (wan/jun/c11/agm)

Berita Terkait