PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PAMUNGKAS DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PAMUNGKAS DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

  Minggu, 13 Agustus 2017 10:55   523

oleh Drs.Suhadi.Sw.M.Si

Mantan Kasatgas Karhutla Polda Kalbar.

Kebakaran Hutan dan lahan bukanlah bencana alam. tetapi merupakan ulah manusia, oleh karenanya penegakan hukum sebagai upaya pamungkas, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, setelah upaya lain sudah dilakukan, namun tidak sanggup untuk mencegahnya.

Berbagai penelitian di negara negara maju, ternyata penegakan hukum itu tidak efektif dalam menekan lajunya angka kejahatan, tetapi justru tindakan pre-entive atau pencegahan dini lebih efektif dalam menekan lajunya tindak kejahatan.

Demikian juga dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, tentunya penegakan hukum tidak harus dikedepankan, tetapi justru tindakan pre emtive atau pencegahan dini, seperti sosialisasi di Sekolah sekolah, tempat peribadatan, Masyarakat adat, berbagai Komunitas, kunjungan dari rumah kerumah dan lain lain lebih dikedepankan.

  Demikian juga tindakan Prefensi atau pencegahan perlu dilakukan oleh semua pihak , seperti pemberdayan Peleton Patroli Desa, Sambang Desa dan sejenisnya, perlu dilakukan secara terus menerus, sehingga kesan masyarakat Negara selalu hadir ditengah masyarakat.

kesemuanya itu dilakukan  untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan. karena jika niat dan kesempatan bertemu maka akan terjadi kejahatan.

oleh karenanya aparat Negara harus  selalu hadir ditengah tengah mayarakat.

jika hal itu dilakukan maka masyarakat akan berpikir dua tiga kali untuk melakukan pelanggaran hukum. 

demikian juga kunjungan dari rumah kerumah yang dilakukan oleh para Bhabin Kamtibmas hendaknya dimanfaatkan untuk mensosialisasikan dampak dari Kebakaran Hutan dan lahan.

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menghimbau pihak perusahaan  perkebunan sawit untuk melakukan  Bloking kanal dilahan gambut yang sudah terlanjur diberi ijin, agar kelembaban lahan Gambut tetap terjaga, dan tidak mudah terbakar.

semua pihak seharusnya bersinergi tidak saling menunggu dan saling

 menyalahkan.

Penegakan hukum merupakan upaya terakhir. karena dalam penegakan hukum banyak kendala yang dihadapi oleh penyidik, utamanya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Korporasi atau perusahaan.  selain ada kendala non tehnis juga ada kendala teknis. seperti adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan Penuntut terkait penerapan pasal Karena lalainya menyebabkan kebakaran.

dimana dalam undang undang disebutkan bahwa setiap perusahaan perkebunan harus menyiapkan menara pengawas dan alat pemadam kebakaran. jika perusahaan tidak menyediakan alat alat tersebut dan terjadi kebakaran, maka pihak perusahaan dapat dikenakan karena lalainya  menyebabkan kebakaran.

namun disisi lain ternyata Undang undang tersebut harus ditindak lanjuti dengan peraturan Gubernur.

sementara itu di Kalimantan Barat hal itu belum ada, sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan dengan tersangkanya korporasi atau perusahaan, sampai saat ini berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. sehingga kasusnya belum bisa disidangkan.