Pendorong Pertumbuhan hingga Peredam Sosial Konflik di Kalimantan

Pendorong Pertumbuhan hingga Peredam Sosial Konflik di Kalimantan

  Rabu, 21 March 2018 08:25   354

Oleh: Supiandi Sabiham

INDONESIA, sebuah negara yang memiliki belasan ribu pulau di wilayahnya dimana masing-masing pulau mempunyai karakteristik serta kekayaan alamnya sendiri. Bahkan, Indonesia memiliki pulau yang luasnya menjadi terbesar ketiga di dunia, yaitu pulau Kalimantan atau biasa dikenal juga dengan nama “Borneo”. Pulau yang berada tepat di seberang Pulau Jawa ini menyimpan sebuah potensi yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal atau pun nasional.

Buktinya pada 2017 lalu, Kalimantan berhasil menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ketiga setelah Jawa dan Sumatera dengan kontribusi mencapai 7,85%. Karena tingginya potensi yang dimiliki Kalimantan, maka tidak heran apabila pengembangan-pengembangan industri di Kalimantan terus dilakukan.

Tidak dapat dipungkiri, Kalimantan kini tengah menjadi lahan bagi industri yang telah menjadi salah satu pendapatan devisa terpenting Indonesia yakni industry sawit. Sebuah Industri yang saat ini sedang mengalami sebuah persimpangan.

Tampaknya hal-hal seperti dampak kepada ekonomi atau pengaruh terhadap situasi social masyarakat local menjadihal yang paling sering ditinggalkan dalam diskusi mengenai masa depan industri ini. Faktanya, berdasarkan keterangan Kementerian Perindustrian, terdapat sekitar 16-20 juta masyarakat Kalimantan tersebar di 190 kabupaten yang hidup dan bergantung dari bisnis kelapa sawit hulu-hilir.

Melihat jauh kebelakang, Kalimantan pada awal mulanya dihuni oleh masyarakat Dayak yang menjadi suku asli pulau tersebut. Seiring dengan perkembangan jaman dan arus modernisasi, masyarakat Dayak pun harus berbaur menjadi satu dengan masyarakat pendatang serta memanfaatkan lahan untuk menopang ekonomi mereka.

Dulunya tempat tinggal suku Dayak sebagian besar berada di pedalaman Kalimantan yang umumnya terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Pembauran masyarakat  Dayak terutama dengan suku transmigran seperti suku Madura sebagai pendatang memang membutuhkan proses yang tidak mudah. Munculnya berbagai konflik antar kedua suku karena kurangnya kejelasan atas kepemilikan sumber daya, menjadi pendorong utama buruknya hubungan antar suku. Memang, saat itu belum ada sebuah industry terkelola yang dapat menjadi penengah dan pemberi lapangan kerja, sehingga dalam aktifitas ekonomi pun masyarakat masih cenderung tidak tentu.

Namun kini, dengan potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat dan setelah banyak masuknya investasi diindustri perkebunan secara berkelanjutan, paling tidak dapat meredam konflik social masyarakat  di sana. Bahkan saat ini kedua suku sudah dapat hidup berdampingan dan bekerja kelompok sebagai petani. Di Kecamatan Sebangki, Kalimantan Barat contohnya terdapat ratusan petani yang tergabung dalam kelompok tani PERMADA (Persatuan Madura Dayak).

Keberadaan perkebunan telah mampu membuat  ProvinsiKalimantan Barat secara perlahan-lahan tapi pasti menjadi mandiri secara ekonomi. Sektor perkebunan sendiri terbukti menyumbang sekitar 43% dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, dimana dalam pengembangannya cenderung lebih melibatkan banyak petani kecil. Dari 1,45 juta hektar lahan perkebunan seperti sawit yang terdapat di Kalimantan Barat, sekitar 25% dikelola dalam skema plasma atau dikelola sendiri oleh petani kecil.

Maka, apabila ada gangguan akan secara langsung berdampak pada sekitar 128.000 keluarga di Kalimantan Barat yang utamanya bergantung pada perkebunan sawit sebagai penyerap tenaga kerja kedua terbanyak di sub-sektor perkebunan setelah karet.

Demikian pula dampak perekonomian perkebunan tidak bisa lepas dari perannya terhadap perkembangan di desa-desa, termasuk desa terpencil. Hal ini dapat dilihat dengan jelas adanya kebangkitan desa-desa tertinggal yang dulunya terpuruk namun kini pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sudah mulai terlihat, seperti contohnya di Kapuas Hulu. Bahkan para petani perkebunan kini memiliki pendapatan tetap sehingga mampu menghidupi keluarganya masing-masing dan bahkan menyekolahkan anak-anaknya hingga kejenjang pendidikan tertinggi.

Terlepas dari itu, perlu diingat bahwa di Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki sekitar1,6 juta hektar lahan gambut (berdasarkan laporan tahun 2011) dari total luas wilayahnya yang mencapaisekitar 15 juta hektar. Pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan sawit harus dilakukan secara baik dan benar agar dicapai keseimbangan output antara ekonomi, social dan lingkungan. Kebakaran hebat pada hutan dan lahan gambut yang terjadi pada 2015 yang menyebabkan kabut asap hingga ke negara-negara tetangga sudah menjadi contoh bahwa kurangnya kesadaran akan menjaga lingkungan. 

Karak tergambut yang cepat kering dan mudah terbakar saat musim kemarau dapat diantipasi dengan pembangunan system drainase yang baik. Dengan demikian, penanaman sawit di lahan gambut menjadi tidak hanya sekadar mengejar aspek ekonomi dan social saja tetapi juga harus mampu menjaga aspek ekosistemnya. 

Merangkul  para petani yang bekerja pada lahan gambut di sekitar perkebunan untuk bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintah merawat serta menjaga, agar lahan tidak terjadi kebakaran, harus menjadi salah satu agenda dalam pengelolaan lahan gambut ke depan. Dengan