Pendaftaran Jaminan Fidusia Mitigasi Risiko Multifinance

Pendaftaran Jaminan Fidusia Mitigasi Risiko Multifinance

  Jumat, 26 April 2019 10:36
SOSIALISASI : Foto bersama dalam kegiatan Sosialisasi Jaminan Fidusia oleh Otoritas Jasa Keuangan yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Kamis (25/4) SITI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kembali kewajiban perusahaan pembiayaan atau multifinance agar setiap jaminan fidusia didaftarkan. Kewajiban yang telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dilakukan bertujuan untuk memitigasi risiko bagi multifinance.

“Di pasal 30 sampai dengan Pasal 32 diatur khusus mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan, dalam rangka melakukan mitigasi risiko melalui mekanisme pengikatan jaminan fidusia,” ungkap Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK, Rugun Hutapea, saat kegaitan Sosialisasi Fidusia di Hotel Aston Pontianak, Kamis (25/4).

Rugun menyebut, POJK No 35 2018 tersebut merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Dalam aturan yang terbaru ini, terdapat regulasi yang lebih spesifik salah satunya terkait prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Minimal, kata dia, dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan dapat memenuhi standar penarikan yang benar, serta terwujudnya perlindungan, baik kepada perusahaan maupun konsumen. 

“Dalam aturan tersebut diatur hal-hal apa yang dilakukan perusahan pembiayaan sebelum dilakukan eksekusi terhadap objek pembiayaan, seperti kewajiban perusahaan untuk memberikan surat peringatan (SP) terlebih dahulu, barulah setelah itu bisa dilakukan eksekusi apabila terjadi penunggakan,” jelas dia. 

Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pembiayaan dalam hal jaminan fidusia, salah satunya dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai peraturan perundangan, serta pendaftarannya dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Kalbar, Budi Rahman berharap, semakin baiknya penerapan aturan jaminan fidusia, akan memberikan berkontribusi positif dalam pertumbuhan multifinance di Kalbar. Terlebih sejauh ini kualitas pembiayaan multifinance tiap tahun semakin membaik. “Sehat dan berkembanganya perusahaan pembiyaan ini dikarenakan sejumlah faktor, salah satunya adalah faktor mitigasi risiko, dalam hal ini juga termasuk risiko hukum,” kata dia. 

Salah satu upaya untuk memitigasi risiko hukum dalam hal pembiyaan adalah dengan mengikat agunan dengan fidusia. Caranya tidak lain adalah dengan mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia. “Kalau sudah mengikat agunan dengan fidusia yang terdaftar, kemudian cara penagihan yang sesuai dengan ketentuan, kita berharap akan berbanding lurus dengan pertumbuhan kualitas perusahaan pembiayaan tersebut,” tutup dia.

Kasubid Bankum Bidkum Polda Kalbar, Kompol M Wahyudi, menegaskan pihaknya dapat memberikan pendampingan dan pengawalan dalam rangka memberikan keamanan dalam proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi perusahaan pembiayaan, salah satunya adanya bukti sertifikat jaminan fidusia.

“Dalam hal pemberian pengamanan dalam rangka pelaksanaan jaminan fidusia, terlebih dahulu semua persyaratannya dipenuhi oleh pemohon, khususnya tentang pendaftaran yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran,” jelas dia. 

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Gusti Wira Susanto, menyambut baik adanya regulasi yang mengatur soal jaminan fidusia. Dengan adanya regulasi tersebut, menurutnya telah memberikan kepastian hukum, sehingga perusahaan tidak ragu lagi dalam menyalurkan kredit. “Sepanjang UU tersebut dapat diterepakan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia,” tutur dia. (sti)

Berita Terkait