Pemprov Tunggu Realisasi Kereta, Pemerintah Pusat Janjikan 2019 Dibangun

Pemprov Tunggu Realisasi Kereta, Pemerintah Pusat Janjikan 2019 Dibangun

  Senin, 11 February 2019 11:32

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat masih menunggu kepastian kapan dimulainya pembangunan jalur kereta api di provinsi ini. Pemerintah pusat sebelumnya sudah menyampaikan bahwa jalur kereta api yang akan menghubungkan Pontianak-Sambas-batas negara akan dibangun di tahun 2019. Namun, sampai sekarang rencana itu belum ditindaklanjuti.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Ahi mengatakan informasi terakhir yang ia dapatkan pada Januari 2019 lalu, rencana pembangunan memang akan dimulai tahun ini. 

"Itu sudah ada kabar, tapi sifatnya penegasan akan dilaksanakan pembangunan pada tahun 2019. Tapi tidak jelas juga, akan mulai tahun ini tapi kami belum dapat kabar lagi seperti apa," katanya kepada Pontianak Post, Kamis (7/2). 

Ia mengaku belum tahu pasti pembangunannya akan dimulai dari mana. Sepengetahuannya, sampai saat ini belum ada pembebasan lahan untuk pembangunan stasiun atau terminal kereta api tersebut. "Tanah saja belum dibebaskan untuk terminal-terminal. Itu kewajiban pusat, pembebasan (lahan) pusat juga," jelasnya. 

Menurutnya, sejauh ini belum ada koordinasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub dengan Pemprov Kalbar. Perkembangan terakhir hanya sebatas kabar meski dalam Rencana Strategis (Renstra) pembangunan jalur kereta api memang akan dimulai tahun ini.

"Tapi tidak tahulah karena tahun ini kan habis RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, apakah menunggu RPJMN yang depan atau bagaimana begitu," ujarnya. 

Terpisah, Gubernur Kalbar Sutarmidji juga mengaku belum bisa memberikan penjelasan konkret mengenai pembangunan jalan kereta api Pontianak-Sambas-batas negara tersebut. Tapi menurutnya, keinginan itu pasti ada, apalagi melihat komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.

"Presiden kan kalau sudah bicara infrastruktur seperti ini, ya sangat luar biasa. Bayangkan dulu beberapa tahun lalu, jalan Sintang-Pontianak waktu tempuhnya 11 jam. Sekarang saya coba bisa lima jam dua puluh menit," ungkapnya.

Untuk pengembangan infrastruktur transportasi di provinsi ini, menurutnya jalan tol dan kereta api memang merupakan alternatif. Dari kedua itu, tinggal dipilih mana yang lebih efisien dan efektif. 

"Kalau saya sih maunya dua-duanya. Nah, kajian untuk kereta api sudah, kajian untuk tol kan juga sudah. Tinggal kemudian bagaimana meningkatkan rencana itu menjadi Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED), baru kemudian mengimplementasikannya,” jelas dia. Dalam hal ini, Sutarmidji yakin bahwa rencana tersebut dapat terimplementasi. 

Sementara untuk pembebasan lahan, menurutnya masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar. Sesungguhnya dengan memberikan sebagian lahannya, kata Sutarmidji, nilai aset yang dimiliki masyarakat justru akan meningkat. Selain itu, kawasan sekitarnya juga akan hidup dan perekonomiannya bakal tumbuh.

"Nah, kita ini kan tidak ada perencanaan secara matang kawasan-kawasan yang akan dibuka. Sehingga (biasanya) lahan yang akan digunakan lahan negara, tapi (sudah) dikuasai masyarakat, akhirnya (pemerintah) mengganti lebih mahal," tutupnya. 

Pengamat Transportasi Universitas Tanjungpura (Untan) Rudi S Suyono berpendapat, kereta api memang sangat dibutuhkan. Tak hanya di wilayah yang padat penduduk seperti di Pulau Jawa, keberadaan kereta api juga penting di daerah yang belum ramai seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua.

"Kebetulan saya salah satu yang terlibat dalam kajian kelayakan jalur kereta api lintas Kalimantan di Kalbar. Khususnya jalur Sanggau-Nanga Tayap sampai Nanga Bulik, Kalimantan Tengah," katanya.

Dari kajian tersebut, menurutnya pengembangan kereta api punya keunggulan dari segi kekhususan jalur (right of way). Keunggulan itu terkait jumlah kapasitas angkut baik untuk penumpang ataupun barang, serta biaya angkut yang rendah.

Hanya saja, pembangunan jalur kereta api di Kalimantan khususnya Kalbar memiliki kendala. Salah satunya yakni tidak adanya peninggalan jalur kereta api. Dengan demikian, jalur kereta api di Kalbar harus dibangun dari nol yang tentunya memerlukan biaya cukup besar. 

"Komponen biaya yang besar adalah biaya pembebasan tanah, biaya konstruksi dan biaya operasional," lanjutnya. Untuk biaya pembebasan tanah, jelas Rudi, biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi, realisasinya juga sangat tergantung pada ketersediaan dana daerah yang biasanya sangat terbatas.

Masalah yang kedua adalah jumlah permintaan (demand) penumpang dan barang yang dinilai masih cukup kecil. Jika untuk Pulau Kalimantan secara keseluruhan, penumpang bisa diabaikan dan kereta api dapat fokus pada angkutan barang. Namun, itu pun harus disertai dengan kebijakan yang mendukung.  Kebijakan ini misalnya bagaimana mengarahkan angkutan barang supaya menggunakan kereta api dan bagaimana mengurangi angkutan berbasis jalan. 

Menurut Rudi, adanya pembangunan pelabuhan internasional di Kabupaten Mempawah harusnya dapat menjadi langkah awal untuk pengembangan angkutan kereta api di Kalbar. Selain itu, rencana ini juga harus didukung dengan pembangunan dry port di perbatasan, serta stasiuan angkutan barang kereta api di setiap kabupaten/kota.

Meski kereta api memiliki banyak keunggulan, Rudi mengakui bahwa alat transportasi ini juga memiliki kelemahan. Pertama, angkutan kereta api sifatnya yang tidak bisa langsung (door to door) melainkan harus dua kali pengangkutan. Biasanya muatan barang dibawa dulu dari pabrik menggunakan truk, kemudian dibongkar dan dipindahkan ke kereta api untuk diangkut. Setelah itu, di tempat tujuan, muatan juga harus kembali dibongkar dan dipindahkan kembali ke truk untuk dibawa ke tempat tujuan atau konsumen. 

"Nah, kondisi ini berakibat pada waktu dan biaya yang bertambah. Tentu saja hal-hal ini harus diantisipasi dengan baik," ucapnya. Lantas, apakah keberadaan kereta api sudah sangat mendesak di Kalbar? Menurutnya, jika berbicara kebutuhan, Kalbar memang sangat memerlukan transportasi kereta api. 

Hanya saja, untuk mewujudkannya harus ada kemauan politik dari para pengambil kebijakan dan tergantung pada kesiapan dari daerah itu sendiri.  "Justru pertanyaan dari saya, kapan lagi kalau tidak dibangun dari sekarang. Kita (Kalbar) sudah sangat terlambat. Pembangunan kereta api akan sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan distribusi," pungkasnya. (bar)