Pemkot Diminta Percepat Layanan Pubilik

Pemkot Diminta Percepat Layanan Pubilik

  Rabu, 20 March 2019 09:53
MUSRENBANG : Gubernur Kalbar Sutarmidji menghadiri Musrenbang RKPD Kota Singkawang di Aula Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (19/3). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

SINGKAWANG-Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang melakukan upaya-upaya percepatan dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat. Semua porses diharapkan harus lebih efisien dan dipermudah agar mampu menarik investor ke kota tersebut.

"Kota Singkawang adalah kota berkembang dan kota jasa, kalau bersaing, pelayanan publik harus baik. Targetnya, harus dicapai oleh Singkawang dengan tingkat kepatuhan dan pelayanan publik terbaik se-Indonesia," ungkapnya saat membuka Musrenbang RKPD Kota Singkawang, Selasa (19/3).

Mantan Wali Kota Pontianak itu mencontohkan, saat masih menjadi wali kota, Pontianak sudah dua kali meraih penghargaan sebagai kota terbaik se-Indonesia dalam hal pelayanan publik. "Kalau penghargaan pelayanan publik terbaik, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan perizinan yang cepat tanpa bertele-tele," jelasnya.

Disamping itu, saat ini, perizinan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Kota Pontianak dikatakan menjadi unit pelayanan perizinan tercepat se-Indonesia. Yakni hanya satu jam pelayanan, ketika syarat lengkap semua langsung diproses. "Kota Singkawang harus bisa bersaing dengan yang lain agar cepat maju dan pelayanan publik harus jadi instrumen tingkatkan pelayanan. Harus bisa percepat perizinan," pesannya.

Ia berharap dalam memberikan pelayanan publik jangan suka menghambat. Selain masing-masing OPD juga harus setiap hari melakukan evaluasi-evaluasi terkait hambatan-hambatan apa-apa saja serta melakukan kajian penanganannya. "Sepanjang tidak melanggar aturan-aturan, pangkas saja," katanya.

Selain itu Pemprov Kalbar juga akan segera menggenahkan jalan-jalan provinsi yang ada di Kota Singkawang. Termasuk kelengkapan drainasenya. "Kami prioritas genahkan jalan provinsi di Kota Singkawang," pungkasnya. 

Sementara itu Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, forum Musrenbang mempunyai arti penting bagi pemangku kepentingan untuk melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi. Sehingga tercapai kesepakatan terhadap RKPD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2020.

“Forum ini akan menyelaraskan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan, baik itu melalui APBD Kota Singkawang, APBD Provinsi Kalimantan Barat maupun melalui APBD Pusat,” katanya.

Menurutnya, penyelarasan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan daerah.

RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD dalam jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. “Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP),” katanya. (bar/r/har)

Berita Terkait