Pemkab Jamin Keterbukaan Informasi

Pemkab Jamin Keterbukaan Informasi

  Jumat, 9 September 2016 09:30
BIMTEK PPID : Acara Bimtek Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Rabu (7/9) lalu.FOTO MUSTA’AN/Pontianak post

Berita Terkait

PUTUSSIBAU— Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Guna mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Karena informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang, sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

 
“Informasi merupakan unsur yang sangat penting bagi semua orang,” tegas Usmandi, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada kegiatan Bimtek Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Rabu (7/9) kemarin. Hak atas informasi sangat penting karena penyelenggaraan pemerintahan sudah diawasi oleh publik.

“Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara adalah menjamin hak-hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Usmandi.

Mantan Camat Bunut Hulu ini mengatakan, Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah memberi landasan hukum terhadap hak setiap orang memperoleh informasi publik.

Dimana, kata Usmand lagi, setiap badan publik mempunyai kewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu dan sederhana. Dijelaskannya dalam pasal 13, UU No. 14 tahun 2008 dan pasal 7 Permendagri No. 35 tahun 2010 tentang pedoman PPID di lingkungan Kemendagri, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota  diwajibkan menetapkan pejabat PPID.

Sekda Kapuas Hulu H. Muhammad Sukri yang membacakan sambutan Bupati Kapuas Hulu sekaligus membuka kegiatan Bimtek PPID tersebut mengatakan, dengan keterbukaan informasi masyarakat menjadi lebih aktif, turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. “Inilah yang menjadi dasar, PPID harus mampu menyediakan informasi yang diminta masyarakat,” tuturnya.

Dikatakan, Undang Undang KIP merupakan relugasi yang berperan mendorong hadirnya semangat transparansi di negeri ini. “PPID adalah tokoh kunci dibalik implementasi Undang Undang KIP. Sebagai tokoh kunci, kapasitas personil tentu menjadi hal penting untuk diperhatikan,” tegas Nasir. Pejabat PPID ini mesti memahami kriteria informasi baik itu informasi yang bersifat serta merta atau berkala.

Kemudian, sambung Sekda, juga mengetahui sanksi, manakala terjadi pelanggaran dalam pelayanan informasi. “Saya berharap sanksi itu harus dipahami dengan baik, karena tidak hanya menyangkut ancaman bagi PPID tetapi juga terkait pencitraan lembaga pemerintahan,” katanya.

 PPID juga harus menguasai cara pelayanan informasi unit kerja masing-masing dan menguasai teknik dan etika.(aan)

 

 

Berita Terkait