Pemkab Bentuk Tim Pembebasan Tanah Bandara , 30 Tahun Menunggu, Tuntutan Warga Diproses

Pemkab Bentuk Tim Pembebasan Tanah Bandara , 30 Tahun Menunggu, Tuntutan Warga Diproses

  Jumat, 4 December 2015 09:29
FOTO BERSAMA: Penjabat Bupati Ketapang, Kartius foto bersama dengan pemilik tanah yang masuk di area Bandara Rahadi Oesman. HUMAS PEMKAB KETAPANG FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG-Setelah menunggu selama 30 tahun, akhirnya keluhan 18 orang pemilik tanah mendapat respon dari Penjabat Bupati Ketapang, Kartius akan segera melakukan proses ganti rugi terhadap tanah mereka yang termasuk di area Bandar Udara (Bandara) Rahadi Oesman Ketapang.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan masyarakat dengan Pj Bupati Ketapang, Kartius yang didampingi Asisten II Farhan SE, Asisten III, Drs.H Tanam, Kepala Bapeda Drs Mahyudin, Dinas Perhubungan, pihak Bandara Rahadi Oesman, BPN Ketapang serta Kepala Bagian Setda Ketapang, bertempat di Pendodo Rumah Dinas Jabatan Bupati Ketapang, Kamis (3/12).Kartius menjelaskan, bahwa tuntutan masyarakat tentang tanah yang belum diganti rugi saat ini dipergunakan oleh Bandara Rahadi Oesman Ketapang, masalah tersebut sudah beberapa puluh tahun tidak selesai-selesai.

“Padahal mereka juga ingin menyelesaikan dan pemerintah juga ingin menyelesaikan, tetapi tidak ada titik temu,” kata Kartius.Menurut dia, dalam pertemuan tersebut sudah ada titik temu antara masyarakat dengan pemerintah dengan catatan mereka juga tidak menetapkan harga mati dan PemkabKetapang juga tidak bisa memberikan ganti rugi kepada masyarakat semau-maunya.
“Masyarakat juga tidak boleh meminta ganti rugi semau-maunya, karena ada aturan yang mengaturnya,” jelas Pj Bupati, Kartius.

Kartius menjelaskan ganti rugi dimaksud dengan dengan melihat NJOP harga umum di pasar, kemudian Tim Appraisal melakukan penetapan setelah itu mengundang masyarakat untuk mencari titik temu kesepakatan kedua belah pihak.Setelah Tim Appraisal terbentuk melakukan penetapan dan masyarakat juga bisa melakukan bnading jika nilai yang ditetapkan terlalu rendah, kemudian tim akan melakukan diskusi kemballi denga pihak pihak Bapeda, Dispenda, BPN, dan kajari serta yang berkompeten dalam menentukan harga.

Namun proses ganti rugi tanah masyarakat tersebut mengalami kendalan dikarena belum dianggarkan dalam APBD tahun 2016, yang sudah diketuk palu oleh DPRD Ketapang. “Bupati meminta bantuan kepada DPRD dan Pemprov Kalbar agar diupayakan masuk dalam APBD murni tahun 2016  ini,” kata Kartius. Hal ini dikarena masyarakat sudah menunggu kepastian dari tahun 1980, hingga sekarang belum tuntas, hingga puncaknya terjadi pemagaran yang dilakukan warga untuk mencari perhatian pemerintah akan tuntutan ganti rugi masyarakat.

Kartius selakau Penjabat Bupati Ketapang mengimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar menunggu proses ganti rugi tanah mereka oleh tim yang dibentuk Pemkab Ketapang.Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang tetap menjaga kemanan bandara demi kepentingan umum masyarakat Ketapang, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan semua pihak.“Jangan ada pemagaran dan tindakan yang bisa merugikan semua pihak apa lagi bandara itu sangat berbahaya tetapi mereka hebat walaupun mereka protes keamanan tetap merka jaga,” puji Kartius kepada masyarakat sekitar Bandara.(afi/ser)

 

Berita Terkait