Pemimpin Perempuan dan Rumput yang Bergoyang

Pemimpin Perempuan dan Rumput yang Bergoyang

  Rabu, 20 December 2017 09:50   199

OLEH:  Topan Wahyudi Asri  

SESUAI judul di atas, terkait masih minimnya partisipasi politik perempuan karena adanya patriarkisme politik yang membelenggu ruang gerak perempuan maka boleh jadi laki-laki lebih diuntungkan oleh sistem maupun kultur yang mengidealisasikan kepemimpinan kaum laki-laki. Ditengah kultur masyarakat yang masih resisten pada keterlibatan perempuan dalam politik tersebut, ternyata justru alam Pilkada Langsung sekarang ini ikut mendorong keinginan masyarakat semakin kuat akan harapan baru dari seorang pemimpin baru. Lebih dari itu, ada keinginan lain di masyarakat yang juga rasional melalui sosok pemimpin perempuan dengan harapan lebih memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. 

Diakui atau tidak, kepemimpinan perempuan memang masih menjadi persoalan dalam kultur politik di Indonesia. Perempuan selalu dilihat sebelah mata, baik secara kualitas maupun kapasitasnya. Pandangan agama yang hanya mengakui kepemimpinan laki-laki dalam konsep imam sama sekali menutup kesempatan perempuan. Namun demikian, atas dorongan kebijakan afirmatif perlahan kiprah politik perempuan menuai jalannya. Meskipun kuota 30 persen belum sepenuhnya maksimal, namun harus diakui hal tersebut juga merupakan terobosan yang membuka ruang partisipasi politik perempuan. Kebijakan afirmatif merupakan “struktur kesempatan” yang sengaja diciptakan untuk mengintervensi percepatan keterwakilan perempuan itu sendiri.

Keinginan Akar Rumput

Jika mencermati beragam data yang dirilis terkait partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di segala lini, maka hampir dari keseluruhan data tersebut menunjukan partisipasi perempuan berkompetisi di kancah Pilkada memang masih terbilang rendah. Sebut saja sajian data yang dirilis oleh KPU, pada genderang Pilkada serentak tahun 2017 lalu yang diikuti sekitar 620 calon kepala daerah atau 310 pasangan calon. Jumlah tersebut jika dipilah berdasarkan gender, hanya 45 calon perempuan yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada waktu itu. Tak heran jika dalam tiap genderang Pilkada, dominasi laki-laki yang terpilih menjadi kepala daerah akhirnya tidak terhindarkan. Namun demikian, keterlibatan perempuan dengan jumlah yang cenderung minim tersebut justru boleh dibilang “lumayan digdaya” saat harus berjibaku dengan prosentase calon laki-laki yang jumlahnya terbilang jauh lebih besar. 

Boleh dibilang era Pilkada Langsung seperti sekarang ini, membuka lebih lebar strukutur kesempatan kepemimpinan perempuan tidak hanya sebatas “pelengkap” semata. Data penyelenggaraan Pilkada langsung terus memunculkan figur pemimpin perempuan, dengan terpilihnya kepala daerah perempuan hingga saat ini setidaknya juga membuktikan potensi kaum perempuan tidak kalah berbanding dengan potensi kaum laki-laki yang memiliki hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi kepala daerah. 

Untuk daerah Kalimantan Barat misalnya, kemunculan figur pemimpin perempuan juga bukan suatu yang baru dan mulai mewarnai kontestasi dari dominasi kepemimpinan dari kaum laki-laki. Sebut saja nama mantan Bupati Sambas Juliarti Djuhari Alwi (2011-2016), ada pula Tjhai Chui Mie yang beberapa hari lalu telah dilantik menjadi Walikota Singkawang (2017-2022), serta Karolin Margret Natasa Bupati Landak (2017-2022) yang juga santer disebut-sebut sebagai kandidat calon Gubernur dalam Pilgub Kalbar 2018 mendatang. 

Terlepas adanya suara-suara pro dan kontra dibelakang keberhasilan mereka terpilih sebagai pemimpin perempuan di daerahnya masing-masing, lagi-lagi harus diakui bahwa pemimpin perempuan yang penulis sebutkan di atas merupakan elit-elit politik dengan mental yang tak kalah berbanding kaum laki-laki. Disamping mereka juga tentunya memiliki modal besar, baik finansial, jaringan, maupun mesin politik yang selanjutnya mampu “mencuri hati” pemilih hingga ke level “akar rumput” di daerahnya masing-masing.

Seiring Musim Berubah

Setelah bola reformasi bergulir, berbagai perubahan kebijakan dan ideologi gender-pun ikut berubah. Ini pula yang penulis analogikan dengan “musim berubah” seiring kepercayaan publik terhadap pemimpin perempuan mulai dari level kepala negara mulai “mewabah” hingga hingga ke daerah-daerah. Demikian pula halnya iklim reformasi memang tidak lagi menggunakan perspektif sentralistik, sehingga wewenang pusat mulai dikurangi. 

Seiring perkembangan, demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah sampailah pada babak baru dengan diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004. Dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi melalui mekanisme pemilihan di tingkat DPRD. Lagi-lagi data menunjukan, selama rentang waktu 2005-2014 terdapat 26 perempuan kepala daerah. Terdapat 20 Bupati perempuan, 5 Walikota perempuan, dan 1 Gubernur yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pencapaian ini bisa dimaknai bahwa masyarakat sudah tidak ragu untuk mempercayakan kepemimpinan di daerahnya kepada perempuan (Jurnal Perempuan: Edisi 83/2014).

Merujuk pada angka tersebut di atas, tentulah belum bisa dikatakan maksimal untuk menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan sudah mendapatkan sambutan yang besar dalam masyarakat. Namun demikian, setidaknya fenomena tersebut menandakan adanya  perubahan paradigma rezim reformasi dalam upaya pembangunan demokrasi, khususnya menempatkan perempuan sebagai bagian dari demokratisasi yang partisipatif. Bandingkan kembali saat ideologi gender Orde Baru, sepanjang kurun waktu 1967-1998 sangat susah menemukan kepala daerah perempuan. Peran perempuan yang sekedar ibu rumah sangatlah sulit bagi mereka untuk berkiprah lebih jauh seperti sekarang ini.

Ruang lingkup ibu rumah tangga berhenti dalam ranah domestik yang fokus pada pelayanan keluarga. Figur ibu rumah tangga dan pelayan keluarga melekat pada diri perempuan sepanjang rezim Orde Baru berkuasa. Selain itu, sulitnya menemukan kepemimpinan perempuan disebabkan pendekatan pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Kekuasaan yang terpusat pada Presiden sekaligus ideologi gender yang mengkebiri politik mereka dan menyebabkan minimnya kepala daerah perempuan.

Dan Rumputpun Bergoyang 

Setali tiga uang harapan dengan kehadiran pemimpin perempuan yang terpilih dalam Pilkada menjadi harapan baru pula bagi masyarakat, ini juga yang penulis maksud “dan rumputpun bergoyang,” yang berlaku pula bagi figur pemimpin perempuan terpilih. Menjadi hal yang lumrah, tatkala kemenangan yang diperoleh melalui pesta demokrasi menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi pemimpin perempuan yang berhasil terpilih khususnya. 

Namun demikian, rakyat telah menggunakan hak demokratisnya untuk memberi kepercayaan yang juga tak kurang besarnya di pundak seorang pemimpin perempuan. Kepercayaan tersebut harus dibuktikan dalam menjawab aspirasi dari masyarakat, bukan terlarut dalam kebanggan. Mampu merangkul dan mengayomi masyakat terlebih khusus lawan politik. Hal ini dilakukan agar terciptanya keharmonisan dalam menjalankan roda kepemerintahan.

Tentu menjadi harapan kita bersama, dengan hadirnya figur-figur pemimpin perempuan di masa sekarang dan akan datang benar-benar dapat mengaplikasikan “Revolusi Mental” yang didengungkan khususnya oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla. Revolusi mental yang kini menjadi harapan bagi rakyat Indonesia yang dimaksud yakni lebih kepada penyelenggaraan fungsi aparat sebagai patriot bangsa. Spirit heroisme muncul, ketulusan, kecepatan merespon dan memodernisasikan ini tercermin dalam produk kinerjanya di semua level. Sebab tatkala pemimpin-pemimpin yang diharapkan tidak nyambung, narsis, hedonis, penuh dengan tipu-tipu dan kepura-puraan, niscaya revolusi mental akan gagal. (*)

Penulis adalah Ketua NGO Pusat Studi dan Informasi (PASTI) Kota Singkawang.(*)