Pemilu 2019 Ketapang Minus PKPI

Pemilu 2019 Ketapang Minus PKPI

  Sabtu, 21 July 2018 10:21
SERAH BERKAS: PKPI Ketapang saat melengkapi berkas yang disyaratkan untuk mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019. Sayangnya mereka malah tak mendaftarkan bacalegnya untuk ikut kontestasi Pemilu 2019. WWW.LKBK65.COM

Berita Terkait

Budi Mateus Loncat ke Demokrat

KETAPANG – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak akan ikut serta dalam Pemilihan Legislatif 2019 mendatang di Ketapang. Mereka tidak menyerahkan daftar bacalegnya hingga batas waktu yang telah ditetapkan pada 17 Juli hingga pukul 24.00 WIB. Itu berarti hanya 15 partai politik yang bakal menjadi peserta Pileg di kabupaten ini. 

Di detik-detik terakhir pendaftaran, setidaknya enam partai politik (parpol) yang mendaftarkan bacalegnya. Keenam parpol tersebut yaitu Partai Garuda, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesias (Perindo), dan Partai Berkarya. Sedangkan PKPI dipastikan tidak ikut serta dalam perebutan 45 kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang mendatang. "Memang tidak mendaftar, alasannya tidak tahu kenapa?" kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang, Tedi Wahyudi, kemarin (19/7) di Ketapang.

Tedi menjelaskan, pihaknya telah memberikan waktu kepada semua parpol untuk mendaftarkan Bacalegnya. Namun ada parpol yang, diakui dia, belum siap untuk berkompetisi dalam Pileg mendatang. "Banyak juga partai yang tidak mengisi semua dapil. Mereka hanya mengisi beberapa dapil saja," jelasnya. "Seperti PDIP, Golkar, dan partai besar lainnya mendaftarkan penuh semua dapil, termasuk mengisi 30 persen keikutsertaan calon perempuan," lanjut Tedi.

Setelah menerima semua berkas pendafataran, KPU Ketapang melakukan penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran yang telah masuk dengan tenggat waktu  hingga tanggal 18 Juli. Dari 15 parpol yang mendaftarkan bacalegnya, sebut dia, terdapat 546 berkas bacaleg yang masuk. Dalam waktu dua hari ini verifikasi administrasi harus sudah mereka selesaikan.

Hasil  penelitian administrasi ini  tentunya akan diputuskan mereka dalam rapat pleno. Hasil rapat tersebut akan dituangkan mereka dalam sebuah berita acara hasil penelitian, yang akan diserahkan kepada masing-masing parpol dan panwaslu. "Dalam masa perbaikan nanti parpol wajib melengkapi kekurangan syarat calon. Jika tidak dilengkapi, bacaleg yang diusung akan dicoret karena tidak memenuhi syarat," papar Tedi.

Tedi menambahkan, dari pemeriksaan terhadap berkas bakal calon, ada beberapa anggota DPRD Ketapang yang pindah partai. Salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Budi Mateus. Budi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang periode 2014 – 2019 dari PDIP, mendaftarkan diri untuk maju di Pileg 2019 dari Partai Demokrat.

Menurut Tedi, hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, sepanjang yang bersangkutan memenuhi semua syarat saat mendaftar. Termasuk mengundurkan diri dari anggota DPRD sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 20 September mendatang. "Sehari sebelum penetapan DCT atau 19 September, yang bersangkutan harus menyertakan SK pengunduran diri instansi terkait. Jika tidak, maka akan dicoret dari DCT," tandasnya.

Sementara terkait Pengganti Antar Waktu (PAW), menurut Tedi sepenuhnya menjadi wewenang partai. Namun menurutnya, jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota dewan, maka harus ada penggantinya di legislatif. "Itu wewenang partai," pungkasnya. (afi)

Berita Terkait